Advertisement

Latest News

Currently playing: Bidadari Surga

View all

Catatan Siang 

Oleh : Engkos 
Sekretaris Umum Serikat Petani Karawang (SEPETAK)

Cukup lama karawang menyandang gelar kota padi. Entah siapa yang pertama kali memberikan julukan itu dan kapan mulai disematkannya. Lupakan saja adanya.

Disiang hari yang sangat panas ini, saya tak hendak mereduksi gelar di atas walau kenyataan yang mengemuka saat ini, menurut saya karawang layak dijuluki kabupaten 1001 masalah. Salah satu masalah pokok di kabupaten ini, berkait kelindan dengan julukan kota padi tadi. Hal ini tercermin dari hamparan sawah yang begitu luas, berhasil  menyumbangkan statistik mengagumkan dimana kapasitas produksi padi (baca : pangan) berbanding lurus dengan angka populasi. Wajar saja jika banyak kalangan, terutama pemangku kebijakan masih dengan percaya diri mengemukakan pendapatnya bahwa Karawang masih berswasembada pangan. Belum lagi investasi di sektor industri manufaktur ditempatkan pada posisi yang luhur menyertai ketahanan pangan kabupaten Karawang. Itulah versi pemangku kebijakan.

Namun, tentunya kenyataan statistik berbanding terbalik dengan realitas sosial dalam potret buram kemiskinan desa. Statistik yang berbeda menunjukan tingginya derajat pengangguran, rendahnya index daya beli, rendahnya level pendidikan dan kesehatan masyarakat, feminisasi migrasi, bahkan konflik tanah belakangan menjadi masalah yang tak lagi laten, dan justru muncul seiring dengan proses menuanya investasi private.

Hingga kemudian panas matahari yang kian menyengat, menghadirkan pertanyaan, mengaja gejala sosial tersebut diatas mewabah seiring catatan indah mengenai pangan?

Bisa jadi, hal ini yang menyebabkan banyak kalangan mendorong sebuah diskursus mengenai regulasi perlindungan atas lahan teknis.
Namun, menurut saya problem utamanya bukan itu. Tetapi lebih pada wacana radikal Pembaruan Agraria yang didalamnya terkandung pesan tentang kedaulatan kaum tani atas tanah yang memberikan ruang selebar-lebarnya untuk menguasai, mengelola serta mengusahakan sumber-sumber agraria itu sendiri secara bijak dan demokratis.
Karena itu, penguasa pilitik kabupaten ini harus terlibat langsung dalam menyelesaikan semua konflik tanah yang tengah berlangsung di Karawang, sebagaimana terjadi di desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya yang telah menyebabkan para petani terkatung-katung nasibnya didzolimi raksasa properti Agung Podomoro Land.

Pada konteks kasus konflik tanah, sadar ataupun tidak, ini akan menjadi problem ketimpangan penguasaan tanah terutama di basis-basis pedesaan. Apalagi konflik ini antara petani dengan perusahaan swasta. Padahal penguasaan terselubung oleh guntai/absente dan penguasaan oleh tuan tanah semakin membabibuta. Sementara diyakini bahwa penguasaan tanah semodel demikian merupakan salah satu penyebab kemiskinan desa.
Selebihnya, pemangku kebijakan senantiasa mengintrodusir program-program berikutnya yakni membangun infrastruktur yang memadai guna menunjang proses produksi, mempermudah akses perbankan dalam rangka modal usaha, memasok teknologi modern pertanian secara massal serta membangun sistem pasar yang adil.

Tidak akan ada kedaulatan pangan di atas tanah sebuah bangsa, tanpa Pembaruan Agraria.

Selamat Hari Pangan Sedunia 16 Oktober

Salam Tani Motekar
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)

Di mata sebagian orang, utak-atik angka anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang pada penghujung tahun anggaran 2012 nampak seperti biasa saja. Tak ada yang aneh, kecuali kesibukan luar biasa yang terjadi di sejumlah kantor dinas, termasuk DPPKAD, dan kantor Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang yang sempat kehabisan stok uang tunai akibat penarikan uang besar-besaran menjelang pergantian tahun 2012.
Tapi bagi sebagian lainnya, utak-atik angka anggaran plus kesibukan luar biasa di sejumlah kantor hingga larut malam tanggal 31 Desember 2012 menyiratkan kejanggalan. Tumben para PNS di dinas yang biasanya berleha-leha mau bekerja hingga menjelang dini hari, dan apa yang sedang mereka kerjakan ?

Sejumlah wakil rakyat yang tergabung dalam Fraksi Golkar Amanat Reformasi (F-GAR) DPRD Kabupaten Karawang, menenggarai otak-atik angka itu berujung pada terjadinya perpindahan dana besar-besaran di penghujung tahun anggaran 2012. Motifnya, penyerapan anggaran.
Demi mencapai angka serapan minimum 90 persen pada ahir tahun anggaran 2012, para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) segera mengalihkan dana besar yang ada pada rekening mereka ke rekening para pemborong di BJB. Posting dana ke rekening masing-masing pemborong itu dianggap tidak bermasalah, sepanjang dananya belum atau tidak dicairkan. Benarkah ?..
Isu penyimpangan terkait penyerapan anggaran merebak. Berbekal puluhan dokumen pekerjaan di tiga dinas (dinas pendidikan pemuda dan olahraga, dinas cipta karya, dinas bina marga dan pengairan) F-GAR melaporkan temuannya kepada Kepolisian Resor (Polres) Karawang dan  Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Konon cukup banyak penyimpangan, bahkan ada proyek fisik yang pembayarannya sudah dilakukanfull 100 persen kendati progres pekerjaannya baru mencapai beberapa puluh persen.
Menanggapi temuan F-GAR, lembaga swadaya masyarakat gerakan rakyat pemantau korupsi (LSM GRPK) berpendapat, mengingat dua unsur perkara korupsi sudah terpenuhi (unsur penyalahgunaan kewenangan, dan unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi) maka pantaslah jika pada perkara ini digunakan pasal-pasal anti korupsi. Endang Saputra – GRPK.
Sang Pandai Api
(Berjuang Bersama Kebangkitan Kesadaran Massa) 


Landasan 
Yang harus terus menerus didapatkan dan dipasokkan oleh organisasi yang menyandang kata pelopor (vanguard) adalah kesimpulan tentang kesadaran sejati massa—yang sesuai dengan hukum gerak/dinamika/tahap obyektif sejarah masyarakatnya. Pengertian kesadaran sejati massa tersebut adalah merupakan kesadaran YANG SEHARUSNYA yang akan melandasi tindakan politik massa untuk menapak ke tahap obyektif sejarahnya, karena memang kesadaran sejati itu lah yang dikehendaki sejarahnya. Suatu tahap sejarah tak bisa dipenjarakan oleh idealisasi kesadaran palsu, ia akan terus menerus menuntut amnesti kesadaran sejati untuk pembebasan manusia dan alamnya. Di atas landasan sejati itu lah organisasi (pelopor) seharusnya memimpin kemenangan sejati, bukan kemenangan oportunis/Machiavelis (baca: memanipulasi kesadaran palsu) yang mencelakakan. 


Sejarah Menyimpulkan, Gerakan Merevolusionerkannya 

Konsep organisasi pelopor didasari asumsi keberanian—secara psikologis sering dituduh sebagai kecongkakan—untuk menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kesadaran organisasi dengan kesadaran massa, sehingga tugas utama organisasi adalah menghilangkan kesenjangan tersebut. Tuduhan congkak segera bisa kita abaikan karena adalah hak absyah suatu organisasi untuk menyimpulkan adanya kesenjangan tersebut dan menghilangkannya. (Kesenjangan itu sendiri merupakan hasil historis penindasan yang menyebabkan adanya strata masyarakat yang berpengetahuan dan yang tak berpengetahuan.) Tuduhan tersebut sebenarnya hanya lah merupakan kasih sayang yang dibalut idealisme (celaka!) kesejajaran manusia, sama sekali tak ada gunanya. Memang, konsep tersebut bisa menjadi landasan bagi pemaksaan yang fasistis; namun, konsep organisasi pelopor yang kita maksudkan tak akan menjadi landasan seperti itu bila kenyataan kesenjangan tersebut diterima—sebagai kerendahan hati (bila psikologis ukurannya)—dan dihilangkan secara sukarela, sekali lagi secara sukarela. [Keanggotaan organisasi pelopor itu sendiri harus merupakan keanggotaan sukarela atas dasar penerimaan intelektual (cerdik) atas program dan metode perjuangan organisasi.] Upaya menghilangkan kesenjangan kesadaran tersebut merupakan upaya menolak Blanquisme—karena tak mungkin suatu revolusi akan berhasil tanpa massa sadar; dan, sebenarnya, tak mungkin pergi ke sorga sendirian. Itu lah mengapa organisasi pelopor hari-harinya ditelikung oleh obsesi untuk berjuang bersama massa sadar. Memang, kesadaran sejati merupakan hasil historis lingkungan material dan sosial. Namun, bila tak ingin jatuh pada materialisme vulgar, upaya partai (seterbatas apa pun) untuk mentrasfer kesadaran sejati dimungkinkan. Buntutisme terhadap kesadaran palsu massa memungkinkan dua hal: manipulasi bagi kepentingan kelas penindas; atau penyerahan kepemimpinan politik kepada kelas di luar dirinya, kelas yang asing, yang akan mengkhianatinya. Kesadaran sejati yang harus terus menerus disebarluaskan (seluas-luasnya) kepada rakyat adalah: REVOLUSI DEMOKRATIK SEPENUH-PENUHNYA, YANG HANYA BISA DILAKSANAKAN OLEH MASSA TERTINDAS YANG SADAR DAN TERORGANISIR. 

Upaya meraih dan memassalkan kesadaran sejati menuntut syarat-syarat, menuntut alat-alatnya. Upaya maksimal organisasi (kondisi subyektif) untuk memenuhi syarat-syarat tersebut tentu saja tetap tak bisa keluar dari batas-batas yang memagarinya (kondisi obyektif), bisa berhenti hanya di tepi pagar-pagarnya—dan, bila tak maksimal, bisa jauh dari tepi pagar-pagarnya, bahkan mungkin memandangnya pun tak sanggup. Membebankan kesalahan secara berlebihan pada kondisi subyektif, tanpa melihat keniscayaan kondisi obyektif, akan menimbulkan ketidakpercayaan pada kemampuan organisasi, ketidakpercayaan pada kemampuan perjuangan. HABIS SUDAH. Tapi hal tersebut bukanlah apologi untuk memaklumi (understand) ketidakmampuan subyektif yang tidak sepatutnya—ketidakpatutan tersebut yang harus disimpulkan dan dicari jalan keluarnya. Pengertian (understanding) terhadap kondisi subyektif tersebut hanya lah merupakan toleransi bahwa kondisi subyektif itu sendiri merupakan hasil historis. Setiap tahap sejarah partai harus dilihat sebagai upaya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut—dalam makna merebut alat-alat untuk memassalkan kesadaran sejati yang dibutuhkan suatu tahap sejarah. Semakin kukuh dan meluas kesadaran sejati di kalangan massa, maka semakin melenyap makna organisasi; dan hal tersebut akan sejalan dengan semakin hilangnya penindasan/penghisapan. 

Karena itu, pertanyaannya adalah: Saat menjatuhkan Soeharto, mengapa massa tak sanggup mendirikan Dewan Rakyat atau Komite Rakyat?; atau mengapa massa setuju Pemilu, tidak memboikotnya? 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab dengan: analisa historis apakah terdapat kondisi obyektif bagi perluasan kesadaran sejati massa; bila tak ada, maka pertanyaannya: dari mana massa massa memperoleh kesadaran palsunya; dan bagaimana kondisi subyektif meresponnya. 

1965. Bukan saja merupakan tahun terbukanya pintu gerbang bagi akselerasi modal yang lebih tinggi, bagi perluasan geografi modal, namun juga adalah pintu gerbang bagi penataan formasi modal yang baru (baca: penghancuran modal lama)—anarkisme terhadap tenaga produktif lama, guna menetapkan karakter pemilikan modal baru (dengan watak politik yang lebih loyal terhadap kekuasaan baru yang sedang mengakomodir masuknya modal asing). Takdir akhir bagi modal priyayi-priyayi patron Partai Nasional Indonesia (PNI), yang masih berkutat dalam modal perdagangan (merchant capital); takdir akhir bagi industri negara pasokkan negeri-negeri sosialis, yang masih dalam taraf pelatihan untuk ditangani oleh priyayi-priyayi yang tak memiliki basis historis lahir dari kandungan ibu masyarakat borjuis nasional (indigeneous); takdir akhir bagi industri kecil swasta, yang kuno—terutama tak massal—dan tak menarik, tak relevan, seketika dibandingakan dengan pencerahan barang-barang baru, barang-barang Barat. Semuanya, industri negara—yang sektarian terhadap modal Barat—merchant capital dan industri kampungan borjuis kelontongan memang pantas dihancurkan dihadapan rasionalisasi rencana trilyunan dollar modal baru dari Barat—tenaga produktif kelontongan justru memang pantas dilumatkan (anarkisme) karena tokh tak bisa menjadi basis bagi rencana rasionalisasi trilyunan dollar modal baru dari Barat tersebut. Tenaga produktif manusia Indonesia (human experience-nya) pun dianggap kelontongan, yang tak relevan di hadapan rencana rasionalisasi trilyunan dollar modal Barat tersebut, apalagi jutaan borjuis kecil sekolahan sudah dalam atau sedang dalam recana cengkraman hantu komunis. Jadi, anarkisme (baca: pembantaian) terhadap mereka pun memang bisa masuk ke dalam pembukuan (harian) Barat. Oleh-oleh pencerahan trilyunan modal Barat, dengan imbalan kado 3 juta bangkai manusia dan pemenjaraan (sampai mati potensi) ribuan manusia sampah/parasit bagi modal Barat tersebut adalah pertukaran yang pantas bagi Orde Baru pembangunan—bila ingin membangun harus dengan basis tenaga produktif dan hubungan sosial yang benar-benar baru, bila tak ingin ada kemungkinan perlawanan dari 3 juta anggota dan 10 juta simpatisan komunis, yang mungkin akan “tak rasional”, MENOLAK oleh-oleh dari Barat, atau Go to Hell with Your Aid!. Bravo! Pintu gerbang memang sudah didobrak kesatria borjuis, yang datang dari Barat untuk melumat sisa-sisa priyayi pra-borjuis; disambut sorak-sorai pertanyaan suku anak dalam mayarakat pra-borjuis: “Cermin ajaib, cermin ajaib, siapa kah kami?” Dijawab oleh sang penabur modal (dari Barat): “Engkau lah yang ramah tamah, masyarakat pra-borjuis; engkau lah yang akan menjadi tercantik, menjadi masyarakat borjuis, seperti kami, dari Barat.” 

Di tahun 1965, di dalam masyarakat pra-borjuis yang kurus kering, siapa sebenarnya yang menyambut kesatria modal dari Barat itu? Mereka itu adalah gabungan (yang berinteraksi) dari: 


1 

TENTARA, yang mau berlagak sebagai kesatria modal dalam negeri. Berumur sekitar 40-50-an. Hasil dari pendidikan penjajahan Belanda (KNIL), hasil dari pendidikan penjajahan Jepang (PETA), dan hasil dari euphoria perjuangan bersenjata borjuis kecil dalam revolusi nasional. Mereka yang dominan adalah hasil dari dua yang belakangan; dan yang pertama, bila pun masuk ke dalam struktur kekuasaan bersama dua yang belakangan, kehilangan elan gagasan-gagasannya—dengan demikian hilang pula elan kekuasaannya—terbuang atau adaptatif. Tentara-tentara didikan KNIL—yang sedikit-banyak memboyong konsep tentara profesional masyarakat borjuis (dengan begitu maklum akan keinginan tata-tertib masyarakat borjuis)—dalam proses revolusi nasional, terbukti benar-benar tipis keimanan borjuisnya, hanyut dilibas banjir perasaan unggul perjuangan bersenjata versus perjuangan diplomatik. Dan konsekwensinya, protes dan tuntutannya, adalah: tentara pun harus berpolitik; tentara bukan alat politisi (sipil); tentara harus ada di jalan tengah (baca: dwifungsi ABRI); politisi tak bisa mengurus kemenangan revolusi nasional, kerjanya cuma bertengkar—demokrasi mereka pahami sebagai bertengkar; pertahanan rakyat semesta memerlukan struktur tentara yang bergandengan dengan struktur administrasi pemerintahan sipil; dan lain-lain, dan lain-lain, yang intinya: “Kami priyayi (kebanyakan priyayi jadi-jadian), yang karena itu dididik di sekolah perwira KNIL, harus punya kesempatan menjadi elit kekuasaan—namun, tak mungkin terpikir oleh kami menjadi borjuis. Itulah juga alasan mengapa kami mendaftarkan diri untuk dididik di sekolah perwira KNIL, menjadi elit di tengah bangsaku yang melarat, kuno dan menjijikan, walau hanya menjadi perwira KNIL recehan (baca: kaki tangan kolonial) yang, sebenarnya (menurut doktrin tentara professional), diajarkan untuk tidak boleh menjarah kehidupan sipil di luar tangsi, hidupku seharusnya hanya di sekeliling tangsi dan ke luar tangsi bila ada perlawanan bangsaku yang tak bisa diatasi secara politik. Patut juga kau maklumi mengapa iman borjuisku lemah. Apa yang kau harapkan dari pendidikan kolonial. Masih kah kau harapkan aku diajarkan menghargai, takzim akan, tata tertib masyrakat borjuis seperti di Eropa—menghargai hak-hak manusia, sebagai individu sekalipun, yang menjadi landasan bagi demokrasi. Percaya kah kau tak ada manipulasi kolonialisme terhadap demokrasi (di bumi jajahan)? BreidelSchoolverbood, Digul adalah penghianatan terhadap ibu (demokrasi) Eropa. Dan tak pernah terbayang bawa kami, bangsa yang menjijikan, bisa melawan kolonial dan memindahkan Eropa ke Indonesia. Tidak, kami tak pernah diajarkan punya keyakinan seperti itu; Islam-Islam itu, komunis-komunis itu, juga Soekarno, yang punya keyakinan seperti itu, melawan—walaupun, sebenarnya, mereka tak mengerti apa itu Eropa, dan tak punya kepercayaan bahwa, sebenarnya, demokrasi Eropa juga merupakan basis bagi populismenya (baca: kerakyatannya), Eropa juga yang mengajarkannya. Tidak, kami, KNIL, tak pernah diajarkan untuk punya keimanan seperti itu. Dan, bagi kami, rasionalisasi Hatta tak boleh memasukkan penghapusan dwifungsi ABRI. Kami setuju pada rasionalisasi Hatta (yang tak menghapuskan dwifungsi ABRI) karena dengannya kami bisa menyingkirkan tentara-tentara gembel, yang sudah dan bisa condong ke komunis. Kami harus mendukung Hatta agar kami lah, yang berpendidikan tinggi, yang menjadi pimpinan tentara dan tak ditangsikan. Kami memang tak ditangsikan, namun kami tak berdaya di hadapan gembel-gembel PETA, yang jenderalnya jadi Panglima TNI. Namun, lebih baik daripada tak berdaya di hadapan gembel-gembel tentara komunis. Kami kira adalah baik bekerjasama dengan gembel-gembel PETA.” Yang (sedikit) lulusan Breda, apalagi, bahkan sudah tak bermakna sejak masa revolusi nasional, punah dilibas radikalisme/militansi kerakyatan borjuis kecil pra-borjuasi. 

Kekalahan Rusia oleh Jepang tahun 1905 dan kemenangan-kemenangan Jepang di Asia dalam Perang Dunia kedua serta, terakhir, kemenangan Jepang dari Belanda di Indonesia dianggap sebagai kemenangan Timur (Rakyat) atas Barat (penguasa/elit)—semuanya memang terdengar sampai ke kabupaten-kabupaten. Sorak-sorai jamuan kedatangan bagi “Sang Pembebas”, sejak dari pantai hingga ke pedesaan. Kaum miskin kota, pengangguran, gembel-gembel, rame-rame daftar jadi PETA dan Heiho. Yang mereka dapat di PETA dan Heiho: “Ayo, disiplin baja, disiplin baja—pelanggaran terhadap disiplin adalah aib yang harus dibayar siksaan fisik—jadi tentara, jadi tentara, karena tentara adalah penguasa negara sesungguhnya, bahkan penguasa negara Asia Timur Raya. Kita adalah saudara, dan kami, Nipon, sudah menjadi saudara tua kalian, pengusir penjajah dari tanah air kalian. Marilah menjadi tentara, tentara bersama Asia Timur Raya. Jangan jadi tentara untuk rakyatmu seperti Supriyadi—Supriyadi menganggap saudara tuamu penipu. Disiplin, kekerasan, adalah ilmu untuk bangsamu. Masukkan rakyatmu dalam rumah kaca cacah jiwa, wadah-wadah sektoral perempuan, pemuda dan lain-lainnya, agar bisa dipekerjakan dengan keras, diawasi dengan disiplin baja dan kekerasan, demi bangsamu—yang akan kami berikan kemerdekaannya—dan demi kejayaan Asia Timur Raya. Apalagi calon-calon pemimpin bangsamu yang merdeka merestuinya—ya, pasti mereka merestuinya karena, menurut mereka sendiri, menerima Jepang bukan lah kolaborasi tapi taktik sambil menyelam minum air, karena Nipon tetap mengajarkan nasionalisme (baca: anti Barat) dan, dengan taktik tersebut, pimpinan perjuangan kalian tidak akan dibasmi Jepang. Ya, patuhi lah pimpinan perjuangan kalian, yang akan menerima kemerdekaan dari kami, yang merakyat (dengan memberi contoh bagaimana Romusha mencangkul), yang tabah menghadapi kematian ribuan Romusha demi taktik, dan yang rela menyerahkan perempuan-perempuan bangsanya untuk menghibur kami, 'Sang Pembebas'." Disiplin dan kekerasan di tangan tentara-tentara PETA dan Heiho hanya berlaku di dalam tangsi namun, di luar tangsi, ketika mengangkangi kehidupan sipil, hanya tinggal kekerasannya—bedakan antara disiplin (industri) borjuis dengan disiplin tentara PETA—sedangkan disiplinnya lekang oleh kenikmatan gelimang kekuasaan dan uang tanpa keringat, saat menjadi penguasa dan pemilik alat produksi dadakan, penerima oleh-oleh modal dari Barat dengan imbalan kado 3 juta kaum kiri yang dijadikan bangkai, dan ribuannya dijadikan buangan atau penghuni penjara. Gerombolan bandit didikan PETA yang berseragam dan bersenjata inilah yang terus menerus sukses mengangkangi negara, dan terus menerus juga sukses mewariskan watak banditnya ke generasi AMN dan AKABRI—serta menempatkannya di (daerah-daerah garongan) rumah-rumah sipilnya dwifungsi ABRI, yang semakin meluas semakin meluas saja. Buah tak jauh dari pohonnya—gerombolan bandit ini memang dikepalai oleh tentara didikan PETA yang sudah terbiasa menjadi koruptor, penyelundup dan rentenir/KKN bagi pengusaha-pengusaha Tionghoa—sudah menjadi kebiasaan tentara menjadi rentenir atau penjual izin usaha, penjamin kemenangan tender, dan tukang pukul pedagang/pengusaha Tionghoa. Bisa kah kita berharap mereka berpikiran untuk bertransformasi menjadi borjuis? Ketika mereka mencoba pun, ternyata hampir seluruh perusahaannya mengalami kebangkrutan. Bisakah kita berharap pada borjuis tentara dadakan tersebut? Menitip dendeng pada anjing. Sukses perwira-perwira KNIL mengkonseptualisasikan dan menggelar permadani merah dwifungsi ABRI di tahun kembalinya kita ke UUD-45, di tahun kediktatoran demokrasi terpimpin, merupakan hadiah terbaik bagi gerombolan bandit didikan PETA tersebut. Perwira-perwira KNIL, ibu pewaris kediktatoran tersebut, akhirnya dibunuh oleh Malin Kundang gerombolan bandit didikan PETA, bukan karena mereka lebih pro-Barat—Barat tidak pernah mewarisi dwifungsi ABRI—namun semata-mata karena perebutan kekuasaan di tentara demi, justru, rebutan oleh-oleh dari Barat, kemudian rebutan jarahan peristiwa ‘65, lain tidak. Memang benar, bahwa untuk menghancurkan masyarakat pra-borjuis yang tenggelam dalam kediktaktoran pabrik retorik nasionalis-populis selumat-lumatnya, setandas-tandasnya, Barat harus tergantung pada tentara. Namun, untuk membangun masyarakat borjuis maju—dalam muka kasih sosial-demokrat seperti di Eropa—sejarah Barat tak pernah mengajarkan bahwa hal tersebut bisa dikelola oleh dwifungsi ABRI. Tak juga bisa dipararelkan dengan sejarah fasisme. Senang atau tak senang, sudah diakui, oleh Barat sekalipun, bahwa hal tersebut harus dikelola borjuasi Tionghoa—yang diperas oleh senjata, seragam birokrat, dan sentimen SARA/diskriminasi. Kekalahan demokrasi Tirto Adisuryo (oleh manipulasi kolonial Belanda, oleh pedagang-pedagang kelontongan muslim, dan oleh politisi-politisi begundal kolaborator Belanda), kekalahan demokrasi liberal tahun 50-an (oleh Soekarno-Tentara-PKI), dituntaskan oleh dwifungsi ABRI/Orde Baru dalam kondisi yang berbeda—demokrasi Tirtoadisuryo cenderung menggapai nasionalisme dan dalam lingkup modal kolonial di sektor agrikultur; demokrasi liberal tahun 50-an ada dalam lingkup borjuasi kere, kurus kering-kerontang, relatif kosong dari agen-agen modal asing, terutama setelah nasionalisasi; dan dwifungsi ABRI/Orde Baru mencoba beriringan dengan modal yang skalanya lebih luas, baik dalam jumlah maupun dalam geografisnya, dan batas-batas rasionalisasi diversifikasi produknya lebih ke manufaktur, ekstratif, infrastruktur penunjangnya, finansial dan jasa-jasa lainnya, bukan langsung ke agrikultur. Bisa kah? Dalam logika historis, agen perluasan modal Barat seperti itu hanya bisa ditangani oleh borjuasi Tionghoa—Barat sadar itu, tak akan ia menghancurkannya, tak akan ia terseret oleh arus sentimen SARA. Karena itu wajar bila ada kesimpulan bahwa rencana kerusuhan SARA Mei, 1998, adalah tawar menawar (baca: pemerasan) Soeharto pada Barat, yang sudah lama—sejak mengirim Carter—meminta Soeharto turun secara terhormat. Barat sadar, sesadar-sadarnya, tak mungkin masyarakat borjuasi dalam skala modal yang besar dan jalinannya dengan sistim kapitalisme global yang luas dapat digardai dwifungsi ABRI. Namun Barat pun sadar-sadarnya bahwa gradualisme penghapusan dwifungsi ABRI adalah siasat untuk mengatasi ABRI yang akan seperti anak-anak yang suka melempari rumahnya sendiri bila mainannya (yang membahayakan) dirampas, Barat sadar akan siasat untuk menekan resiko terhadap modal. 

Yang merupakan hasil dari euphoria perjuangan bersenjata borjuis kecil dalam revolusi nasional, terutama mulai tahun 1949-an, adalah borjuis kecil kota—terutama dari kaum miskin kota—dari lapisan masyarakat di sekeliling kota-kota pusat propinsi (istilah sekarang), sedikit sekali dari pedesaan (ingat, istilah “pergi ke front” kongkritnya adalah pergi ke desa), dan biasa disebut laskar-laskar rakyat, baik dari Islam, komunis, maupun nasionalis. Setelah komandan-komandan Naga Bonar dilikuidasi dan diintegrasikan kepada TNI, mereka kemudian hanya menjadi komandan-komandan kecil, tentara-tentara kroco berpangkat prajurit, sersan, paling tinggi rata-rata letnan. Sedangkan pangkat kapten sampai jenderal (kebanyakan) dikangkangi oleh tentara-tentara didikan PETA dan tentara-tentara didikan KNIL. Proses integrasi tersebut juga adalah proses kemenangan kepemimpinan tentara (yang kebanyakan) didikan PETA dan (sebagian) tentara didikan KNIL. Watak populis (laskar-laskar) menjadi basis bagi kebencian terhadap perwira-perwira bekas KNIL apalagi, dalam perjalanannya, mereka lebih dekat kepada politisi sipil—itu artinya perjuangan diplomasi ketimbang (ke lapangan) angkat senjata. Legitimasi kepemimpinan tentara-tentara didikan PETA sebenarnya hanya berdiri di atas dua basis—berhasil mengurung dan mengusir tentara Inggris di Ambarawa dan menolak meletakkan sejata, lebih baik ke gunung (ketika ibukota Yogyakarta diduduki)—plus tambahan serangan umum (lebih tepat sebagai serangan Jogja) 11 Maret. Sedangkan pertempuran 10 November, 1945, di Surabaya, yang sebenarnya merupakan perang internasional modern—dilihat dari persejataan sekutu pada saat itu—yang lebih heroik, yang lebih bermakna “insureksi”, dan berhasil dimenangkan (dalam skala tertentu politik), tidak pernah dijadikan titik tolak potensi penekan yang dapat membantu perjuangan diplomasi, dan juga tidak dijadikan basis bagi pengangkatan kepemimpinan tentara yang lebih bersih dari tentara-tentara didikan KNIL dan PETA. Perjuangan bersenjata dalam kepemimpinan tentara-tentara didikan PETA dan KNIL kemudian hanyalah jadi kelompok-kelompok penggangu Belanda (tidak efektif) dan parasit-parasit pedesaan—mereka sudah terbiasa menjadi golongan istimewa yang tidak produktif, tidak ada doktrin produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri (seperti dalam Tentara Pembebasan Mao). Metode perjuangan bersenjata yang menyatu dengan pergolakan massa seperti di Surabaya tidak pernah menjadi doktrin dalam apa yang mereka namakan “TNI-Rakyat.” Tentara-tentara kaum miskin kota kemudian mulai diakomodir dalam apa yang tidak bedanya dengan dwifungsi ABRI—menjadi tentara pembantu wedana/camat, tentara pembantu lurah dan sebagainya di landasan pengabsahan untuk membantu sipil menunjukkan bahwa administrasi Republik masih ada, masih jalan. Dalam euphoria revolusi nasional, tentara-tentara kaum miskin kota ini makin menjadi-jadi pragmatismenya, sektarianismenya, kekakuannya (hitam-putihnya), dan kekerasannya. Perselisihan berlatar-belakang ideologis selalu diakhiri dengan culik-culikan, kudeta-kudetaan, bunuh-bunuhan, dari mulai skala yang kecil sampai pembantaian Madiun, berlanjut terus sampai tahun ‘60-an dan tahun ’65. Bacaan-bacaannya pun banjir darah, tak ada yang namanya toleransi demokrasi, terlebih-lebih lagi, setelah integrasi ke TNI, tak ada bacaan TNI yang bisa berbicara tentang kaitan tentara dan demokrasi—bukan alasan untuk mengatakan tak ada bacaan dalam masa perang, bila kita lihat menjamurnya bacaan di kalangan pejuang sipil di masa perang. Problemnya adalah tak adanya integrasi (baca: kepatuhan) tentara ke dalam kehendak-kehendak sipil, mereka sudah terbiasa berkubang dalam anggapan sipil adalah kompromis, sipil lambat, sipil bertengkar terus, sipil lemah, tentara unggul dan tegas—sebenarnya sektarian, pragmatis dan keras/berdarah. Hasilnya: dalam perang tersebut, berapa tentara Belanda yang mati dibanding TNI yang mati? Jauh lebih banyak TNI yang mati; dalam revolusi nasional tersebut, berapa orang-orang Indonesia yang mati oleh Belanda dibanding yang mati oleh orang-orang Indonesia sendiri? Lebih banyak yang oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dan lebih baik dikatakan bahwa romusha-romusha ini mati karena ulah pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri ketimbang oleh Jepang, karena hal tersebut tidak terjadi di negeri-negeri lain yang pimpinan-pimpinannya bukan kolaborator Jepang. Kasus Westerling pun membuktikan bahwa tentara-tentara tersebut kebanyakan sedang bersembunyi di pedesaan atau pinggiran kota. Kasus Bandung Lautan Api dan hijrah ke Jogja membuktikan tentara sedang meninggalkan rakyatnya. Kemunculan politisi-politisi didikan Eropa tak pernah sampai berhasil mapan menanamkan aturan main toleransi demokrasi kepada tentara-tentara borjuis kecil ini maupun kepada politisi-politisi buatan dalam negeri, selalu dikalahkan, diganggu, disabot, dikudeta—misalnya, terlepas benar-tidaknya program front perjuangan, mereka tak punya aturan main toleransi demokrasi, main culik, main tahan. Apalagi mereka yang terlibat di front perjuangan bukan lah atas komitemen (baca: pengabdian) atas program tapi atas (persisnya) oportunisme borjuis kecil—menjatuhkan prinsipnya setelah disogok jabatan dan melepas tanggung jawab (baca: memfitnah) agar tidak disidangkan. Dalam vakum proses peralihan kekuasaan dari penjajahan, mereka inilah yang merampoki, menjarah, memperkosa, dan membunuhi orang-orang Belanda atau yang mereka tuduh pro-Belanda. Tentara-tentara borjuis kecil yang berlumuran darah, koruptor dan penjarah tersebut menghadapkan pertanyaan kepada kita makna kata “revolusi” dalam kalimat revolusi nasional; kemenangan tentara-tentara borjuis kecil ini (baca: bandit-bandit yang secara legal dipersenjatai), yang menjarah lorong-lorong kehidupan sipil, menghadapkan kembali pertanyaan kepada kita: sudah tuntas kah revolusi demokratik? Nasionalisme tentara-tentara borjuis kecil di tanah jajahan, yang dibalut populisme—“kami bebaskan kalian, rakyat, dari kekejian penjajahan Belanda dan Jepang”—terbukti tak cukup untuk membuat mereka takzim pada demokrasi. 

Barat sadar itu semua akan menggangu modal—tahap awalnya memang masih protes melingkar terhadap pelanggaran hak-hak azasi manusia (protes terhadap pembantaian, pembuangan, dan pembunuhan tahun ’65 datang belakangan,)—karena itu generasi AMN dan AKABRI yang berhasil lulus “saringan” (yang sarat dengan KKN dan kreteria kepatuhan) diikutkan dalam program pelatihan di Amerika, yang diberi isian kurikulum hak azasi manusia. Disenangkannya Amerika sekadar sebagai basa-basi diplomatik dan etalase demokrasi, namun bukan atas kesadaran untuk mengamankan pengembangan masyarakat borjuis, menyelamatkan modal. Karena, menurut tentara-tentara pra-borjuis tersebut, keberhasilan kerja mereka bukan diukur dari bagaimana mereka membantu mengembangkan masyarakat modal yang modern, tapi diukur dari kejagoannya menindas lahan-lahan perlawanan yang makin lama makin banyak—perlawanan kaum intelektual, perlawanan mahasiswa, perlawanan kaum tani, perlawanan kelas buruh, perlawanan rakyat Maubere, perlawanan rakyat Papua, perlawanan rakyat Aceh; atau, dalam bahasa Marxis, bukan atas tolak ukur sogokan Bonapartis, bukan dari tolak ukur sogokan sosial-demokrat. 


2 

Kaum teknokrat pro-Barat. Di tahun 1965, masih tersisa teknokrat pro-Barat peninggalan masa revolusi nasional. Pengertian pro-Barat bermakna lebih condong ke sosial-demokrat Eropa. Mereka tak pernah terpakai lama pada masa revolusi nasional, dilibas populisme anti-Barat. Apa yang diperbuat ibu Eropanya? Tak ada. Mereka dikhianati ibu Eropanya sendiri—di Indonesia, modal Eropa memang lebih pengecut. Mereka kemudian berpaling pada demokrasi-liberal Amerika, ibu yang lebih mengasihinya. Itulah mengapa, bagi teknokrat yang lebih berani, mereka rela diuji dalam gerakan separatis, sebagai ujian dengan imbalan diadopsi oleh Ibunya yang baru, Amerika. Ditinggalkannya rumah akedemiknya di tanah tercinta untuk menyongsong ibu adopsi barunya, tanpa sedu sedan, apalagi karena ia telah menitipkan bayi-bayinya—yang ternyata lebih moderat—di rumah akedemiknya, yang masih sayup-sayup (karena sembunyi-sembunyi) mendengarkan lagu-lagu teknokrasi Amerika. Sebenarnya, tak perlu kita bersyakwasangka bahwa kehati-hatian mereka itu adalah cermin kepengecutan mereka; mereka sedang menguji militansinya dalam menumpuk gandum-gandum keyakinan akan kebenaran teknokrasi Amerika. Di tahun ’65, bapak tentaranya lah yang memberi pekerjaan di perusahaan bangsa. Heran kah: dalam perjalanan perusahaan bangsa, tak bisa lagi ia mengadu pada ibu Amerikanya, tak pernah digubris? Satu-satunya tempat ia mengadu adalah ibu spiritual akedemiknya: “Ya ibu akedemikku, teganya engkau melepasku dengan bekal rumus yang tak cukup. Ternyata aku hanya lah kanak-kanak dalam memecahkan rumus modernisasi liberal plus dwifungsi ABRI.” Keluhan lirih, bila saja mereka memiliki (sedikit saja) kejujuran intelektual. 



Borjuasi Tionghoa. Bukan main. Tak pernah lekang kekagumanku atas isi sejarah hidup mereka: perjuangan hidup di segala zaman, di tengah-tengah pemeras bersenjata, berseragam birokrat dan berselubung sentimen SARA. Rasialisme tersebut lah yang menyulitkan mereka ditransformasikan menjadi aset revolusi. Para pejuang anti-diskriminasi yang hanya berkesimpulan bahwa akar dari diskrininasi tersebut semata-mata adalah ratusan kebijaksanaan pemerintah yang diskriminatif, tanpa melihat kesejarahan tentara—berujung dalam dwifungsi ABRI—yang memblokade toleransi demokrasi, dan tanpa mempertimbangkan sentimen agama yang di-SARA-kan, adalah kurang benar. Jalan keluar affirmative policy seperti di Malaysia—yang landasannya tetap saja rasis dan anarkis terhadap tenaga produktif (manusia Tionghoa)—adalah kesalahan lainnya: menghentikan laju para pelomba (orang Tionghoa) yang sudah menang, menariknya kembali agar bisa melakukan start kembali bersama orang Melayu. Menarik untuk mendengarkan kekesalan borjuis pribumi—lebih keras disuarakan oleh borjuis kecilnya—“Tidak akan ada persamaan dengan Cina-Cina itu, tetap saja mereka akan menguasai ekonomi, karena mereka lah yang sudah dan akan terus menguasai jaringan distribusi (pemasaran), jaringan bahan-bahan produksi, dan jalur-jalur teknologi. Tak akan rela mereka menyerahkan jaringan dan jalur-jalur dalam negeri atau dari/ke Singapur, Malaysia, Hong Kong, Taiwannya (kenapa tak ditambahkan Jepang dan Barat) kepada kita, Mereka malah akan semakin menggila dalam persamaan.” Latar belakang historis Tionghoa tersebut lebih ke condong ke mereka yang dibawa oleh merkantilisme dan kolonialisme Inggris serta Belanda; Inggris membawanya ke Sumatera (terutama bagian timur) dan Kalimantan (Borneonya Malaysia dan Brunei), serta Belanda membawanya ke pesisir Jawa. Selain itu Portugis membawanya ke Timor Timur. Sedangkan yang di Cirebon dan Demak lebih cepat terintegrasi karena kemudian bernaung pada yang telah menjadi salah satu penguasa feodal Islam. Ada juga mereka yang langsung dibawa oleh bangsawan-bangsawan Tionghoa seperti yang di Semarang. Namun, sebagian besar (terutama yang di pesisir, dan yang kemudian bergerak ke bagian dalam, yakni pedagang keliling dan pelarian) adalah mereka yang bisa digolongkan budak-budak merkantilis, kuli-kuli perusahaan-perusahaan merkantilis, dan para pedagang kelontongan perantara merkantilis (atau kemudian penguasa kolonial). Kerajaan-kerajaan Jawa ditaklukan merkantilisme, dan kolonialisme mendesak raja-rajanya menjadi raja-raja pedalaman, menjadi raja-raja kampung, yang sudah tidak menguasai laut lagi, menjadi agraris sampai ke sumsum tulang belakang budayanya. Sedangkan ekonomi pesisir adalah perdagangan besar merkantilis Eropa, perdagangan dan industri kelontongan orang-orang Tionghoa, orang-orang Arab, dan orang-orang Jawa Islam. Keuletan, kerajinam, disiplin baja, dan keluwesan mereka—misalnya ketika memperkenalkan barter, kredit, renten dan ijon saat masuk ke daerah dalam dan pedalaman—yang membuat mereka setahap demi setahap menguasai ekonomi perdagangan eceran, terutama setelah mereka melakukan persatuan-persatuan modal di atas basis klan, saudara, kampung asal, dan pertemanan. Kemajuan mencolok, terutama di daerah pesisir utara Batavia (Jakarta), mengkhawatirkan penguasa Belanda (baca: VOC, perusahaan merkantilis Belanda). Kekhawatiran tersebut diselesaikan oleh pembantaian massal orang-orang Tionghoa di Batavia Utara. Musnah kah mereka? Tidak. Pada Akhir abad 19 sampai awal abad ke 20 saja mereka adalah penulis-penulis novel dalam bahasa lingua franca pertama (lebih dahulu dari “pribumi”), sudah bisa mendirikan bank sendiri (lebih dahulu dari “pribumi”), sudah bisa mendirikan sekolah sendiri (lebih dahulu dari “pribumi”), sudah bisa memiliki koran sendiri (lebih dahulu dari “pribumi”), sudah bisa bersatu dan menggunakan alat boykot (sebelum “pribumi” mengenalnya) terhadap monopoli Belanda—ternyata Belanda pun memang tergantung pada kaki tangan perantaranya tersebut. Mereka juga memberikan contoh nasionalisme dan modernisme bagi “pribumi” ketika mereka menyebarkan atmosfir nasionalisme Boxer Rebellion di kalangan orang-orang Tionghoa konservatif. Mereka juga yang mulai masuk ke pedalaman memberikan basis bagi masuknya desa dalam jalur distribusi dan pemasaran kota, dan memberikan basis bagi perkawinan campuran, serta memberikan basis bagi keterlibatan mereka dalam revolusi nasional—mereka adalah para pemasok, penyelundup-penyelundup logistik dan persenjataan revolusi nasional melalui tongkang-tongkang dan kapten-kapten Tionghoa yang bekerja di kapal-kapal dagang Belanda. Perkembangan positif tersebut dihancurkan kembali oleh rasialisme PP 10—adakah perlawanan resmi dari kaum demokrat atau PKI terhadap PP 10 tersebut? TIDAK ADA. Kecuali pribadi Pram, yang membuat ia dijebloskan ke penjara. Setelah PP 10 itulah keluar berbagai macam kebijaksanaan diskriminatif, yang diteruskan dan diperbanyak oleh Orde Baru. Pedagang-pedagang “pribumi” dan Arab, yang kalah saingan, mulai saling menghasutkan kecemburuan mereka yang dibalut sentimen SARA—pembentukan ronda anti-cina pedagang-pedagang batik Jawa-Muslim dan pembantaian massal (banyak dengan cara penyembelihan) yang dipimpin/dihasut oleh pedagang-pedagang Jawa Muslim di Kudus. Cara tersebut kemudian menjadi solusi orang-orang “pribumi” dalam melampias kemarahannya terhadap kekalahan dan kemiskinan, berkali-kali terjadi baik dalam masa Soekarno maupun pada masa Orde Baru. Bagi penguasa Belanda dan Orde Baru cara tersebut adalah upaya mencari kambing hitam dalam mengalihkan perhatian orang-orang “pribumi” terhadap problem riilnya—apalagi bila saat kesadaran massa (dalam memahami penyebab kekalahan dan kemiskinannya) mulai cenderung mengarah ke penguasa. Sekarang ini, Yahudi bukan lagi pemilik tunggal kreativitas progrom. Tumpul kah kemampuan ekonomi orang-orang Tionghoa oleh PP 10? Tidak. Pengusiran mereka ke kota menyebabkan ekonomi Kota seperti mendapat tambahan enerji, tambahan tenaga produktif dalam mengelola jalur pemasaran, bahan baku, dan jalur teknologi. Matikah sentimen SARA? Tidak. Cuma dipindahkan ke kota-kota. Karena tidak semua orang-orang Tionghoa itu kaya dan pedagang, dan juga karena agitasi-propaganda PKI, maka mereka mulai terlibat dalam aktivitas politik—diakomodir sebagai anggota PKI atau dalam ormas yang dipengaruhi PKI, BAPERKI. Bahkan mereka bisa masuk dalam jajaran pimpinan partai dan kabinet Soekarno. Tahun ’65, adalah penjara dan pembunuhan bagi orang-orang Tionghoa PKI dan BAPERKI, serta tawaran untuk kembali (secara sukarela) ke RRT (Sekarang RRC). Barat khawatir pemaksaan/pengusiran orang-orang Tionghoa; Barat khawatir tidak punya agen-agen bagi modalnya. Soeharto pun tentu akan khawatir bila kaki tangan pengelola modalnya, Liem dan Bob Hasan, terusir. Babak baru tahun ’65 adalah takdir historis bagi rezeki nomplok mereka, senang atau tidak senang. Kepercayaan Barat/Jepang dan pemerintah, bahkan individu-individu tentara dan birokrat, terhadap orang-orang Tionghoa untuk menjadi agen-agen dan pengelola modalnya tak terelakkan. Apalagi ketika bisa diintegrasikan dalam jalur-jalur dan jaringan Singapura, Hong Kong, Taiwan dan Jepang, mula-mula di perdagangan dan jasa, kemudian di industri manufaktur dan perbankan. Sektor ekstratif yang diisi oleh modal Barat (kemudian Jepang) setahap demi setahap dimasuki melalui jalur sebagai supplier dan sub-kontraktor, apalagi pada sektor ekstratif yang dikuasai negara, akselerasi masuknya lebih cepat (karena KKN). Dalam duapuluh tahun kekuasaan Orde Baru, selain oleh orang-orang asing dan (sedikit pribumi) praktis seluruh sektor industri, jasa, perdagangan, dan keuangan, dari yang ringan sampai yang berat, dari yang berteknologi rendah sampai yang tinggi, dari yang asli sampai yang palsu, semuanya dikuasai orang-orang Tionghoa. Bahkan kriminalitas tingkat tinggi dalam perbankan, keuangan dan narkotika pun dikuasai mereka (bekerjasama dengan kaki tangannya, tentara-tentara, birokrat-birokrat dan preman-premannya). Solusi terhadap peningkatan, perluasan akselerasi dan volume modal di tengah-tengah pemeras bersenjata, berseragam birokrat dan berselubung sentimen SARA adalah: kenaikan harga dan penyelundupan. 


4 

Borjuasi “pribumi". Kenapa harus dibedakan dengan borjuasi Tionghoa, sehingga harus ada penjelasan? Perbedaannya paling-paling dalam hal bahwa borjuasi kelontongan “pribumi” akan lebih cepat selesai sekaratnya, lebih cepat matinya, karena mereka bukan lah bagian dari jaringan formal—berdasarkan persetujuan, bukan melalui mekanisme pasar bebas—yang mendapatkan bantuan dari borjuasi besarnya (baik dari yang “pribumi” maupun dari yang Tionghoa). Borjuasi kelontongan “pribumi” hidup dalam belantara hutansurvival of the fites: “Kita sih tinggal tunggu mati saja. Semua ujung-ujungnya di Cina, yang punya modal. Pemerintah juga ng’ga bantu kita.” Sedangkan borjuasi kecil Tionghoa merupakan jaringan formal borjuasi besarnya, dibantu pengadaan barang dan permodalannya, merupakan kaki tangan borjuasi besarnya. Sedangkan perbedaan non-ekonomis antara borjuasi “pribumi” dengan borjuasi Tionghoa adalah: borjuasi “pribumi” sarat dengan sentimen rasialis. Kebencian terhadap kroni lebih condong pada kebencian karena Soeharto lebih dekat kepada borjuasi Tionghoa. (Dalam perkembangan formasi borjuasi, ada hal yang penting juga untuk dicatat: meningkatnya para borjuasi muda, terutama anak-anak keluarga Soeharto, kerabatnya, teman-temannya dan anak-anak pejabat, yang lebih bisa bekerjasama dengan borjuasi Tionghoa.) 


5 

Angkatan ’66 dan kelanjutan yang berbeda. Pram tidak mau memberikan komentar mengenai Angkatan ’66, karena tak bernilai, katanya. Patut dimaklumi, (langsung tidak langsung) mereka juga bertanggung jawab atas pembantaian 3 juta manusia dan pemenjaraan serta pembuangan ribuan anggota PKI, simpatisannya, bahkan orang-orang yang tak tahu menahu. Namun ada sisi lain yang perlu dikomentari: bagaimana “calon demokrat” tersebut tak berdaya di hadapan tentara. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa kanan di bawah naungan bekas Partai Sosialis, PNI-kanan, partai-partai Islam dan partai kiri (Murba). Dalam demokrasi terpimpin, dengan derajat yang berbeda-beda, mereka mendengar sayup-sayup, membaca tanggung-tanggung bocoran-bocoran tentang harapan-harapan Barat, modernisasi, demokrasi liberal dan sosial-demokrasi. Termasuk juga di dalamnya adalah bocoran tentang kediktatoran Stalinisme, yang mereka persiskan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi sayup-sayup, demokrasi tanggung-tanggung tersebut adalah: Barat “bebas dan modern,”—dalam pengertian mereka, bukan dalam pengertian Barat. Sejak awal “demokrasi” (baca: “bebas dan modern”)-nya Orde Baru, mereka sudah diuji di hadapan bangkai (banyak yang tanpa kepala) 3 juta manusia dan pemenjaraan/pembuangan manusia (tanpa pengadilan). Apakah benar bahwa bocoran “demokrasi” tersebut berasal dari Barat? Tidak masuk akal, karena “kebebasan dan kemodernan” mereka menyetujui pelanggaran terhadap kemanusian—padahal Eropa telah sanggup menyelesaikan Eropa barbar dan Eropa fasis; Amerika telah sangup menyelesaikan Amerika perbudakan. Atau memang ada teori universal yang mengatakan bahwa demokrasi Barat akan dimanipulasi begitu sampai di tanah negeri-negeri Dunia Ketiga, manipulasi kolonialisme atau imperialisme terhadap demokrasi? Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa kesatria “kebebasan dan kemodernan” yang sedang sekarat, kalah secara politik dan ideologi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa suci, bersih dari pekerjaan agitasi-propaganda, bersih dari pengorganisiran massa, bersih dari pekerjaan mobilisasi massa. Suci dan bersihnya borjuis kecil. Mereka mahasiswa-mahasiswa cengeng ketika menghadapi gempuran dari ideologi dan politik lain: mencari gantungan kepada unsur kelompok penggempur (baca: penindas) yang lebih kuat dan keji, tentara. Memang, suci, bersih dan cengengnya borjuis kecil. Sebenarnya, sejak sebelum tahun ’65, demokrasi mereka sudah sayup-sayup dan tanggung-tanggung karena, sebagai orang kalah malah mengadu, membudak pada tentara. Piala “kebebasan dan kemodernan,”—yang seharusnya dipersembahkan atas jerih payahnya mendalami dan membumikan demokrasi—tak pernah ada dalam kalkulasi mereka; bagi mereka, makna “kebebasan dan kemodernan” adalah yang dihaturkan tentara: kemenangan pembasmian brutal komunisme. Kemesraan sejoli (mahasiswa-tentara) yang gembira, bahagia, dan menggila: sorak-sorai mahasiswa saat membawa tukang pukul tentara yang pandai/keji; sorak-sorai tentara saat memboyong legitimator mahasiswa yang bodoh/keji. Pada saat itu, tentara akan mendapat kesulitan bila tidak mendapat legitimasi rakyat atas tindakannya, itulah sebabnya, dengan perlindungannya, ia turunkan budak-budak mahasiswanya untuk memprovokasi rakyat turun ke jalan—rakyat yang sedang miskin, yang sedang pragmatis. Setelah itu, tentara, bersama mahasiswa dan pemuda yang paling kanan, langsung atau tak langsung, membantai saudara-saudaranya sendiri, sampai 3 juta bangkai—sekali lagi, banyak yang tanpa kepala. Selain itu, makna mahasiswa yang paling kanan adalah segera, setelah lulus, mengemis, mengetuk-ngetuk pintu-pintu kabinet, pintu-pintu birokrasi-birokrasi tinggi, pintu-pintu tender pemerintah, agar diperbolehkan masuk ke dalamnya. Mereka bodoh dan keji. Ada juga yang naif: itulah mereka yang sadar akan mudahnya upaya pengembangan demokrasi digagalkan tentara; itulah mereka eksponen ‘66 yang pada tahun ’74 berada di belakang layar mendukung MALARI—mereka pikir MALARI akan menang. Mendukung demokrasi karena harapan akan menang (tanpa berkeringat dan tanpa resiko), atau bukan mendukung demokrasinya itu sendiri, oportunis tulen—sejak itu mereka tak mendukung lagi demokrasi (walaupun pemaknaan demokrasi sudah semakin maju), karena mereka tak memiliki harapan menang. Segelintir dari mereka, bersama-sama dengan segelintir pelaku-pelaku MALARI dan gerakan mahasiswa ’78, masuk dunia akedemik dan LSM, selebihnya menjadi birokrat, teknokrat dan kapitalis kelontongan. Seperti habis gelap terbit lah terang saat menyaksikan menjamurnya LSM dan sedikit propagandis-propagandis akedemik—yang baru menggondol gelar ilmu-ilmu kemanusiaan yang “demokratik dan pro-rakyat”. Digantungkannya harapan kaum muda pada mereka; berduyun-duyun kaum muda diserap LSM-LSM, berduyun-duyun kaum muda sowan pada akedemisi-akedemisi tersebut. Namun, ternyata, habis terang redup lah terang; karena “demokrasi” mereka masih terbatas, masih “demokrasi” tanpa kiri/komunisme, masih “demokrasi” di sisi tentara, masih “demokrasi” tanpa massa, masih “demokrasi” tanpa perebutan kekuasaan oleh rakyat, masih “demokrasi” tanpa radikalisme, masih “demokrasi” tanpa militansi, masih “demokrasi” tanpa politik, redup, hening. Namun, keredupan tersebut patut dimaklumi: keberhasilan menghancurkan gerakan MALARI ’74 dan gerakan mahasiswa ’78, dianggap oleh rejim Orde Baru sebagai momentum konsolidasi untuk lebih dalam menindas oposisi, baik dalam bentuk ideologi—pembangunan, P4, “demokrasi” Pancasila, “demokrasi” Timur, “demokrasi” terbatas, “demokrasi” bertanggungjawab, “demokrasi” bukan liberal bukan komunis, musyawarah mufakat bukan voting, kekeluargaan, gradualisme, "kesederhanaan", tepo seliro, dan lain-lain dan lain-lain (yang makin mempertajam pencarian dialektika “Apa yang sebaliknya dari semua itu)—maupun dalam bentuk struktur politik penindasan—perluasan struktur intelejen, perluasan struktur dwifungsi ABRI, korporatisme/intergralisme terhadap seluruh sektor masyarakat, cengkraman lebih dalam terhadap birokrasi pegawai negeri dan dunia pendidikan/akedemis, serta syarat-syarat hidup yang lebih ketat terhadap media massa. Selain itu, juga redup oleh sogokan beberapa tahun bom minyak. Keredupan tersebut menggelisahkan kaum muda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang tidak terserap oleh LSM dan kasak-kusuk oposisi elit. Kegelisahan tersebut sebenarnya cerminan dari tertampungnya tetes-tetes bocoran dari Barat juga (baca: alternatif Barat bagi Dunia Ketiga) dalam bentuk populisme, sosial-demokrasi, dan skenario low intensity conflict-nya LSM. Tetes-tetes bocoran Barat yang lebih sulit lagi ditampung—dan ini hanya bisa ditampung melalui orang-orang yang selesai belajar di luar negeri dan/atau oleh anak-anak muda yang mengoreki sisa-sisa literatur lama yang dijuali pegawai-pegawai kejaksaan ke loakan—adalah bacaan-bacaan progresif/revolusioner. Selain itu, bocoran Barat yang patut diperhitungkan sebagai basis radikalisme/militansi adalah liberalisme (baca: kebebasan) yang—walaupun masih bercampur dengan warisan kekerasan populisme Indonesia—sanggup menyebabkan borjuis kecil (terutama yang lapisan bawahnya) bertambah muak pada kemunafikan tata-tertib sisa-sisa feodal kaum birokrat dan tentara. (Itulah liberalisme yang dimaktub dalam entertainment barat, yang sarat kekerasan (violence), vulgar dan profane (dangkal). Kaum muda ‘80-an, yang menerima bocoran iman progresif/revolusioner—di atas warisan populisme dan radikalisme/militansi borjuis kecil (dari ibu liberalisme entertainment)—setahap demi setahap bisa membuka ruang demokrasi dengan AKSI MASSA (tentu saja setelah melambaikan salam perpisahan pada metode-metode LSM dan kaum kiri moderat). AKSI MASSA mulai diterima dan meluas ke segala sektor masyarakat sebagai ALAT perjuangan—apalagi elit-elit politik dan PDI-Megawati belum turun ke gelanggang politik (ekstra-parlementer) untuk memanipulasi massa, kebanyakan masih menjadi kaum kolaborator atau gradualis. Dan kaum muda tersebut memang masih sangat muda untuk sanggup menerima represi rejim Orde Baru (yang menghalangi kaum muda memiliki alat-alat politiknya sendiri—wadahnya, figurnya, korannya dan sebagainya). Pembentukan PRD belum bisa dilihat sebagai jalan keluar oleh kaum pragmatis atau oleh kesadaran palsu massa. Namun demikian, gerakan kaum muda itulah yang sanggup membuka peluang dijatuhkannya Soeharto, sedangkan elit-elit politik dan partai-partai politik terkemuka (mainstream) hanyalah menjadi benalu, parasit (tak tahu malu) terhadap konsep reformasi, reformis gadungan (yang, setelah berkuasa, jangankan mengajak kaum muda dalam perspektif pemerintahan mendatang, berterima kasih pun tidak—dalam kalimat Pram: secangkir teh manis pun tak disuguhkannya). Setelah kejatuhan Soeharto, terbuka lah ruang yang lebih luas bagi peserta-peserta politik mainstream untuk memanipulasi kesadaran palsu massa—namun keterbukaan itu sendiri mulai memecah dukungan massa pada manipulator-manipulator lainnya—misalnya, dukungan suara bukan saja diberikan pada PDI-P tapi juga pada PKB dan PAN—dan, sebenarnya, bersamaan dengan itu, propaganda kesadaran sejati dari mahasiswa dan kaum kiri mendapatkan momentum, potensi, bagi perluasannya. 


6 

Partai-partai politik. Partai-partai politik sisa-sisa (yang tersaring) pemilu pertama (setelah kemerdekaan) makin tak bisa belajar demokrasi setelah dekrit kediktatoran demokrasi terpimpin; suatu pertarungan (wajar) partai-partai politik diselesaikan oleh kediktatoran; serangan nasionalisme dan populisme dimenangkan dengan bersandar pada tentara dan PKI. Serangan nasionalisme dan populisme sebenarnya syah-syah saja selama ia bersandar pada aturan main demokrasi, aturan main TANPA TENTARA—terlebih-lebih, tentara sendiri bukan mendasarkan keterlibatannya guna membantu serangan nasionalisme dan populisme dengan setulusnya, tapi serangannya bertujuan sekadar untuk menggelar permadani merah dwifungsi ABRI, lain tidak. (Dan mengapa PKI mendukungnya?) Sepanjang sejarah revolusi nasional (dengan “perang kemerdekaan”), jalan tengah, dwifungsi ABRI, selalu mengendap-ngendap di gang-gang gelap terorisme, bukan di boulevard demokrasi—yang tak akan mengizinkannya hidup. Serangan populisme pra-borjuis dan nasionalisme begitu gencar dan uletnya, sejak awal abad 20 tak pernah padam—segala macam cara yang kontadiktif digunakan (dengan teror dan, rencananya, akan ditutup dengan demokrasi liberal)—namun dijegal oleh kediktatoran demokrasi terpimpin. Serangan-serangan nasionalis-kiri dan komunis dalam demokrasi terpimpin—yang mendorong partai-partai Islam dan partai sosial-demokrat ke sudut potensi kekalahan politik dan ideologinya—dihadapkan pada serangan balik yang absyah: “Kami sedang berhadapan dengan kediktatoran.” Perlawanan ideologi (membocorkan “Kebebasan dan modernisme”) dan perlawanan politik (provokasi tentara) memperkeras kediktatoran versus pemberontakan Islam dan gerakan separatis yang, tentu saja, mengundang keterlibatan Barat dengan legitimasi: melawan kediktatoran. Pra-borjuasi kurus kering yang sekarat ini sedang mencari picu lonceng kematiannya dan tentara, tentu saja, adalah malaikat pencabut nyawanya. Tentara mengerti itu: “Harus sekarang juga, sebelum komunis berubah pikiran, sebelum komunis merubah jalan parlementernya dan mempersenjatai diri—dapat dibayangkan apa jadinya bila 3 juta anggota dan 10 juta sipatisan berkomitmen pada perjuangan ekstra-parlementer/bersenjata. (Apakah benar mereka bisa mengambil jalan ekstra parlementer, adakah latihan untuk itu?). Ideologi, politik, ekonomi, dan sekaligus oknum-oknum pra-borjuis kurus kering ini dilumat habis, demi rasionalisasi akselerasi dan peluasan modal yang lebih gigantik, karena masa lalu pra-borjuis kurus kering tersebut sama sekali tak berguna. Benarkah yang demikian itu adalah jalan keluar Barat/kapitalisme terhadap Indonesia? Ada yang luput dari pelumatan: dwifungsi ABRI yang bergandengan tangan dengan sisa-sisa feodal yang, sebenarnya, menggerogoti modal. Nampaknya, sebagai toleransi terhadap Dunia Ketiga, modal acuh tak acuh saja terhadap status liberalisme yang didepak ke luar sistim. “Liberalisme” (yang berada di luar sistim tersebut), sampai sejauh ini, memang tak bisa menyentuh hati politik kaum “demokrat” sekalipun. (Namun, tidak demikian bagi hati, tangan dan kaki politik kaum muda—bersamaan dengan over productionexcess supply, hati, tangan dan kaki kaum muda meracik liberalisme dengan polulisme dan sosialisme sebagai karcis politik untuk: MENGGULINGKAN SOEHARTO.) Itulah mengapa, terutama setelah fusi partai-partai pada tahun ’73, tak bisa lagi diharapkan ada alternatif yang berlawan. Fusi partai-partai itu sendiri merupakan upaya rejim Orde Baru untuk meniadakan kemandirian partai-partai dan menyulitkan kehesivitas politiknya. Maka, di kepala orang-orang partai, makin menjadi-jadilah anggapan bahwa strategi gradualis adalah jalan terbaik—suatu formulasi strategi politik yang selalu diganggu variabel-variabel: “Marahkah tentara? Tertutupkah arena politik legal kami jika tentara tak mengizinkan?” Itulah yang membuat mereka sulit keluar dari kubangan lumpur-hisap moderasi. Karena itu, pada momentum 27 Juli, pimpinan-pimpinan PDI-Megawati selalu berusaha memukul mundur tindakan anggotanya yang bisa mengancam arena politik legal mereka, yang bisa menutup arena politik legal mereka (dan, ternyata, walaupun mereka bertindak moderat, tetap saja Orde Baru menutup arena politik legal mereka, tak diizinkannya PDI-Megawatu ikut pemilu). Namun logika massa bergerak ke arah lain, menuntut serangan langsung pada kediktatoran, karena kesadaran anti-kediktatorannya benar-benar tersinggung dan telah merasa sanggup untuk: BERLAWAN. Itulah mengapa hapusnya dwifungsi ABRI akan membuka perspektif formula politik sesejati-sejatinya, karena hilang sudah variabel tentara dalam kalkulasi politik politisi. Walaupun “oposisi” (PDI-Megawati) berhasil berkuasa, namun kalkulasi politik tersebut akan tetap menjadi ayat-ayat suci mereka—apalagi GOLKAR masih No.2 dan dwifungsi ABRI belum tuntas; dan dilihat dari basis historis watak mereka, serta gradualnya dwifungsi ABRI dihapuskan, maka kekuasaan yang mereka pegang tetap tak akan memberanikan mereka bersandar pada dekrit formal penghapusan dwifungsi ABRI—lagipula, bisa kah dwifungsi ABRI ditutup oleh dekrit formal. Dan bisa kah mereka bersandar pada cara lain: KEKUATAN MASSA? Makna kemenangan dalam benak mereka adalah, pertama, tetap diizinkan bermain dalam arena politik legal—yang, sebenarnya, harus direstui tentara terlebih dahulu dalam kasak-kusuk di hotel-hotel; kedua, dianugrahi cap sebagai kaum reformis sehingga memudahkannya memenangkan pemilu—itu artinya (faktanya) adalah semata-mata membenalui penjatuhan Soeharto (hasil keringat dan darah juang mahasiswa, kaum tani, dan kaum miskin perkotaan).

Pertanyaannya: bisakah rakyat, yang sedang menderita dan berlawan sekarang ini, menyimpulkan mereka sebagai REFORMIS GADUNGAN? Tentu saja bisa, dan harus dipercepat oleh kaum pelopor, SANG PANDAI API—yang bermimpi tentang negeri yang sayang pada rakyatnya.


Oleh : Allen Myers

Satu gagasan yang diangkat dan diperdebatkan di majelis umum Pendudukan Sydney (Occupy Sydney general assemblies), dan dijadikan usulan (mosi) untuk disepakati, adalah: “tanggalkan lah segala afiliasi (yang melekat dalam diri kau) di pintu keluar (afiliasi-afialiasi tersebut) saat kau berpartisipasi dalam (gerakan) pendudukan”. Meskipun mosi tersebut tak disepakati, usulan tersebut mendapat dukungan dari beberapa orang yang berpendapat bahwa: para peserta (gerakan) pendudukan (Occupiers) seharusnya menyatu bersama sebagai individu-individu yang tidak puas terhadap bagaimana berbagai hal dijalankan dan berkehendak mengubahnya—bukan sebagai pembela ideologi tertentu.

Ironisnya, gagasan bahwa kita semua adalah benar-benar individu-individu yang dapat mengatasi segalanya, juga merupakan ideologi atau filsafat politik. Lebih jauh lagi, gagasan tersebut bukan merupakan ideologi yang sangat berguna bagi gerakan pendudukan atau bagi siapapun yang ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, karena gagasan tersebut lebih merupakan cara pandang kaum 1 %. Dalam feodalisme, tatanan sosial yang hadir sebelum kapitalisme di Eropa, setiap orang sudah mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri (yang sudah ditentukan). Kemungkinan bahwa kau memiliki perbedaan bakat atau minat yang lebih tepat bagi kedudukan kau, tidak lah dianggap relevan. Jika kau seorang hamba, maka kau tinggal di desa yang sudah ditentukan dan bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemilik tanah estate (lahan luas sedikitnya 100 ha—pentj.) (atau perkebunan bangsawan).  Jika Kau tinggal di kota, kau bisa saja melakukan kegiatan perdagangan, namun setelah melalui periode magang yang panjang. Bagi kebanyakan orang, satu-satunya cara untuk keluar dari  warisan peran sosial mereka adalah dengan melalui gereja, yang memberlakukan cara hidup teratur, disiplin dan terisolir (regimentasi).

Individualisme, sebagai suatu ideologi, tumbuh bersamaan dengan kemunculan kapitalisme. Gagasan bahwa setiap diri kita  adalah unik dan seharusnya bebas melakukan apa pun yang kita sukai (selama kita tidak melukai individu lain) terkait dengan hubungan-hubungan pasar di dalam masyarakat, di mana orang saling terhubung satu dengan yang lainnya hanya melalui pembelian dan penjualan. Di pasar, setiap orang bebas membuat keputusannya dalam membeli dan menjual apapun, tanpa masukan dari luar.

Namun, begitu kapitalisme berkembang, kebebasan pasar ternyata berubah sebagian besar menjadi ilusi. Pasar tidak bertanya pada setiap orang dari mana datangnya uang yang mereka bawa, dan individu-individu yang datang ke pasar membawa sejumlah uang dan barang dagangan yang berbeda-beda. Konsekuensinya, mereka, di pasar, menjadi tak setara, dan mereka yang memiliki uang banyak, menggunakan pasar sebagai alat untuk mengeksploitasi anggota masyarakat lainnya.  Jauh dari memberikan kebebasan bagi individu, pasar justru membelenggu kita di bawah subordinasi orang-orang kaya.

Karenanya, sejarah kapitalisme adalah juga sejarah upaya kolektif dalam melawan eksploitasi dan penindasan. Mencoba bangkit (berjuang) melawan kaum 1 % sebagai seorang individu, berarti menerima ideologi kaum 1%. Artinya: tunduk pada aturan mereka (layaknya menikuti aturan pasar). Dengan demikian, kita sendiri yang membuat diri kita kalah, karena tujuan pasar adalah mengembangkan kekayaan dan kekuasaan kaum 1%.

Perlawanan yang berhasil adalah perlawanan yang, dalam prakteknya, selayaknya menolak prioritas bagi individu yang terisolasi. Perlawanan yang berhasil harus menyatukan sebanyak mungkin orang dengan landasan: kesamaan penghisapan dan penindasan (yang menimpa mereka), serta tekad (keteguhan) bersama untuk mengakhirinya. Dalam perlawanan tersebut, perbedaan ideologi hanya lah dalam hal bagaimana cara yang terbaik agar upaya kolektif kita bisa berhasil. Membatasi ekspresi mereka hanya lah akan berarti membatasi kemampuan kita untuk melawan.

Paradoksnya, mungkin, perlawanan kolektif dapat juga menjadi jalan bagi perkembangan bebas setiap individu. Itu lah yang dijanjikan oleh individualisme kapitalis namun diingkari. Pengendalian masyarakat oleh si kaya membatasi pilihan-pilihan nyata yang (seharusnya) tersedia bagi hidup kita. Pilihan di mana kita bekerja, apa yang kita pelajari, di mana kita tinggal, berapa banyak waktu “bebas” yang kita miliki, bagaimana kita bersantai, siapa yang menjadi kenalan dan terhubung dengan kita—segalanya dibatasi oleh kendali ekonomi, politik dan sosial kaum 1 %. Mengakhiri pengendalian tersebut adalah suatu prakondisi bagi berkembangnya kebebasan kepribadian manusia. Hanya ketika kapitalisme sudah tak ada lagi maka baru lah setiap individu akan bebas untuk berkembang melalui interaksi dengan seluruh umat manusia, tanpa dihalangi oleh pembatasan ekonomi atau hambatan-hambatan kelas.


Diterjemahkan oleh Surya Anta dan Sherr Rinn
Diedit oleh Danial Indrakusuma

Sumber: http://directaction.org.au/individualism_and_capitalism
BAB I
Indonesia Dalam Sistem Kapitalis Dunia

Umat manusia mempunyai sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Dari sejarah yang panjang tersebut terdapat ciri-ciri pokok dan pola-pola umum untuk memahami dan melihat perkembangan manusia dan moif-motif yang menyebabkan kemajuan peradaban manusia. Setiap tahap dan pola masyarakat yang ada di bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia harus dilihat dari perkembangan cara-cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana manusia menghidupi dirinya akan menentukan posisi dan kepentingannya dalam masyarakat, karena itu dapat ditentukan bahwa kepemilikan dari alat-alat/sarana-sarana produksi merupakan akar, sebab, asal muasal dari motif-motif penindasan atau pembebasan umat manusia. Sejarah manusia berkembang melalui tahap-tahap perkembangan sejarah masyarakatnya. Kapitalisme merupakan suatu tahap masyarakat produksi komoditi (barang dagangan) yang maju dan melimpah. Dan, dalam masyarakat kapitalisme, pemegang modal menentukan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia yang ada dibumi sebetulnya cukup menghidupi seluruh umat manusia. Tapi, dibawah hubungan masyarakat  kapitalisme, semua syarat-syarat kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat manusia di bumi dirampas untuk kenikmatan sekelompok golongan yang minoritas. Sejarah ekspansi (perluasan) kapitalisme di Indonesia masuk berbarengan dengan kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan tersebut menyebakan tidak tuntasnya proses penaklukan feodalisme (lokal) ke dalam sistem masyarakat yang lebih maju. Sisa-sisa kultur feodalisme tetap bertahan dan hidup untuk dimanfaatkan oleh kepentingan kelas dominan masyarakat yang lebih maju. Proses penetrasi, akumulasi dan penyerapan masyarakat Indonesia dalam kapitalisme dunia, secara ekstrim, dilakukan melalui pemaksaan-pemaksaan dan persekongkolan dengan penguasa elit Indonesia di lingkungan militer dan birokrasi. Proses integrasi masyarakat Indonesia yang kaya sumber tenaga kerja dan sumber-sumber alam ke dalam sistem kapitalisme dunia diawali dengan tumbangnya pemerintahan koalisi konstitusional dibawah pemerintahan presiden Sukarno. Tumbangnya suatu koalisi pimpinan Sukarno merupakan suatu syarat-syarat politik yang tidak terhindarkan dari strategi imperialisme untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan politik masyarakat Indonesia yang menolak corak masyarakat kapitalis sebagai dasar dalam hubungan sosial masyarakat. Dengan tumbangnya pemerintahan koalisi pimpinan Sukarno, dipasangkanlah rantai kapitalisme keleher masyarakat Indonesia. Babak eksploitasi (penghisapan) kapitalisme tersebut dilakukan dengan memanipulasi dan mengebiri alat-alat politik demokrasi yang ada seperti Parlemen, pemilu dan lima paket UU politik. Tapi, pada substansinya, ABRI/TNI lah yang mengontrol semua ruang politik masyarakat dengan menciptakan suatu negara yang berwatak militeris-kapitalis. Militeris dalam mekanisme kontrol dan mempertahankan kekuasaan politik. Kapitalis dalam arti kepentingan-kepentingan yang dibelanya. Dengan syarat-syarat ekonomi politik tersebut dimulai lah suatu akumulasi modal dengan cara-cara primitif atas masyarakat Indonesia. Kaum buruh dan kekayaan alam diekploitasi sehabis-habisnya dengan brutal untuk mengembang biakkan induk-induk imperialis Jepang, Amerika, Korea Selatan, Inggris, Taiwan, Hongkong, Jerman, dll.

Konspirasi-konspirasi antar imperialis seperti APEC, NAFTA, AFTA, European Union (EU) diciptakan untuk semakin merangsang penghisapan dan mengoptimalkan perbudakan sebuah masyarakat di suatu bangsa untuk kepentingan perusahaan multi-nasional. Masyarakat Indonesia di bawah rejim orde baru, kaum buruh khususnya, terserap kedalam arus bah globalisasi kapital. Semua kongsi-kongsi perdagangan antar bangsa tersebut pada prinsipnya adalah salah satu jalan sistem Kapitalisme untuk membagi-bagikan pasar buruh murah dan sumberdaya alam agar terhindar dari krisis dan tetap mempertahankan hegemoni politik mereka. Kompromi-kompromi di antara pemegang kapital multi nasional dalam berbagai kongsi perdagangan regional adalah salah satu cara agar rivalitas akumulasi modal tidak meledak menjadi perang fisik terbuka dengan menggunakan operasi perang seperti PD I dan PD II. Desakan-desakan imperialis pun tidak kuasa ditahan oleh banyak bangsa-bangsa Dunia Ketiga. Kebijakan perdagangan pemerintah di manapun termasuk Indonesia lalu disesuaikan dengan paket deregulasi ekonomi sebagaimana tampak dengan dikeluarkannya peraturan yang membolehkan modal asing melakukan investasi 100% pada tahun 1994. Paket-paket deregulasi dan perundangan merupakan mega proyek dari Bank Dunia untuk mengintegrasikan dunia dalam hegemoni neoliberalisme. Jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia terus meningkat, seperti yang tergambar dari tabel di bawah ini:


JUMLAH INVESTASI ASING DI INDONESIA
(MILIAR $)

Negara                           1990       1991        1992 
 Inggris                               58         536           966
Hongkong                        993         278         1.054
Jepang                           2.241        929        1.390
Singapura                         264        346           439
Korea Selatan                   723         301          617
Taiwan                             618      1.057        559
Negara lain                    3.853     5.331     5.155
Total                            8.750     8.778  10.180




BAB II
Asal-usul Kapitalisme di Indonesia 

Indonesia adalah negeri yang strategis, yang memiliki syarat‑syarat untuk menjadi negeri yang makmur dan sejahtera; luas tanah dan laut, kekayaan alam, serta jumlah tenaga kerjanya melimpah (86.000.000 tenaga kerja). Letak geografisnya menguntungkan; terletak di antara dua benua (Asia dan Australia), serta diapit dua samudera, (Samudra Hindia dan Pasifik, pusat pertumbuhan ekonomi menjelang dan di abad ke 21 nantinya). Kebudayaannya kaya, beragam, dan bila berpapasan dengan kebudayaan rakyat negeri lain, bisa memberi syarat‑syarat bagi tumbuhnya masyarakat yang dinamik dan kuat. Indonesia berpotensi membentuk kebudayaan rakyat dunia, satu‑satunya kebudayaan yang layak dikembangkan. Tiada alasan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang miskin, tidak adil, dan berkebudayaan cupet (parokial).


Masyarakat Feodal yang Lebih Mirip Masyarakat Penyakap (Tenancy)

Dalam sejarahnya, masyarakat Indonesia, pernah hidup dalam sistem feodal yang unik. Kami menyebutnya masyarakat penyakap. Masyarakat tersebut berkembang sebelum kapitalisme dicangkokkan oleh kolonialisme ke negeri ini. Karenanya belum dikenal pula industri modern, kapital finans, bank‑bank, organisasi administrasi modern, jaringan jalan tranportasi, komunikasi modern dan sebagainya. Ciri‑ciri masyarakat Nusantara saat itu: perekonomian penyakapan, yang berbasis pada produksi pertanian, diorganisir dengan alat‑alat produksi sederhana, sehingga hasilnya terbatas untuk keperluan sendiri, sedikit untuk dipertukarkan, dan sebagian untuk upeti penguasa pusat (raja) melalui administratornya (lurah, wedana dan bupati), yang memperoleh tunjangan berupa sepetak tanah tak lebih dari 3 ha. Selain upeti, rakyat juga dikenakan penghisapan tambahan berupa kerja bagi negara-kerajaan dan bagi administratornya.

Tanah adalah milik Dewa/Tuhan, dan raja adalah utusan Dewa/Tuhan yang berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah tersebut, dan dibagi‑bagi berupa petak-petak kepada sikep‑sikep, dan digilir pada kerik-kerik (calon sikep‑sikep), bujang‑bujang (belum berkeluarga) dan numpang-numpang (penduduk dari desa lain) (istilahnya beragam di beberapa tempat). Karenanya, penggarap tak dapat menggarap tanah secara luas. Teknologi rendah dengan tanpa mobilisasi pekerja besar‑besaran di tanah garapan, merupakan penyebab rendahnya hasil produksi. Hingga kini, sisanya masih ada: untuk menggarap tanah 0,5 ha saja diperlukan tenaga tambahan selain dirinya atau keluarganya. 

Sistim giliran ini tidaklah bermakna ada keadilan dalam pemilikan tanah. Prakteknya, tanah dibagi secara diskriminatif: banyak yang hanya digilir pada keluarga dan kerabat dekat. Pemuda dan kaum perempuan mendapat giliran yang lambat atau tanah yang tidak subur serta irigasinya buruk. (Sistim giliran inilah basis bagi terbentuknya budaya n'jilat ke atas, nginjek ke bawah.) 

Tekanan jumlah penduduk dibarengi dengan pemetakan-pemetakan tanah kecil menyulitkan adanya pemilikan tanah secara luas baik oleh penggarap maupun segelintir bangsawan. Jika pun ada mobilisasi tenaga kerja besar‑besaran, tujuannya hanya kerja paksa untuk proyek mercusuar negara‑kerajaan, layaknya di Mesir. Dengan begitu, kata bangsawan di sini bukanlah dalam pengertian bangsawan Eropa, Tiongkok, atau para‑pemilik hacienda (koloni perkebunan feodal) seperti di Amerika Latin atau Filipina. 

Teknologi rendah, hubungan sosial yang menindas‑‑pemilikan petak‑petak tanah sempit, dan ketiadaan bangsawan yang memiliki tanah luas‑‑dan tekanan penduduk menyebabkan sulitnya para bangsawan bertransformasi menjadi borjuis/kapitalis di landasan teknologi maju. Karenanya, gagal merangsang berkembangnya industri. Pembukaan bandar‑bandar dan pertukaran luar negeri adalah basis bagi tumbuhnya cikal bakal borjuis pesisir dengan syah bandar dan saudagar, calo-calo, serta tengkulak‑tengkulaknya. Namun melalui pajak pelabuhan yang disentralisir ketat oleh negara/kerajaan, kemudahan itu malah diarahkan bagi pertumbuhan teknologi‑demi‑kerajaan demi proyek-proyek mercusuar dan peperangan.

Kepentingan kekuasaan itu yang kemudian menumpas cikal bakal masyarakat borjuis pantai yang pioner. Penghisapan ekonomi dan penindasan politik ini telah membuat kaum tani memberontak melawan kekuasaan raja dan para bangsawan. Baik di masa kerajaan Mataram I (abad VIII‑IX), dan jauh sebelumnya, yakni masa Kerajaan Kediri (awal abad XI‑XIII)‑‑pemberontakan kaum tani yang dimanipulir Ken Arok‑‑serta pemberontakan‑pemberontakan kaum tani lainnya.

Kemunculan gerakan‑gerakan perlawanan pada setiap jaman harus dipandang sebagai lompatan kualitatif dari tenaga‑tenaga produktif yang terus berkembang maju (progressive) berhadapan dengan hubungan‑hubungan sosial yang dimapankan (conservative).


Merkantilisme, Kolonialisme/Imperialisme dan Pencangkokan Kapitalisme

Embrio kapitalisme mulai bersentuhan dengan masyarakat di Nusantara di awal abad ke‑15 melalui merkantilisme Eropa. Perkembangan teknologi perkapalan di Eropa Selatan, memberi basis bagi embrio kolonialisme/imperialisme dan kapitalisme, terlebih seusai berhasil menjatuhkan monarki absolut. Tapi, pertumbuhan ini dimulai dalam bentuk paling primitif dan sederhana. Daerah operasinya terbatas di daerah pesisir dan kota besar, seperti Malaka dan Banten. Bentuk komoditinya bertumpu pada komoditi pertanian dan perkebunan, seperti tanaman keras atau rempah-rempah. Komoditi ini adalah kebutuhan pokok utama untuk industri farmasi di Eropa.

Tahun 1469 adalah tahun kedatangan ekspedisi mencari daerah baru yang dipimpin Vasco da Gama (Portugis). Tujuannya mencari rempah‑rempah yang akan dijual kembali di Eropa. Kemudian menyusul penjelajah Spanyol masuk ke Nusantara di tahun 1512. Penjelajah Belanda baru datang ke Nusantara tahun 1596, dengan mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten. Selanjutnya didirikanlah kongsi dagang VOC (Verenidge Oost Indische Compagnie) tahun 1602.

Dalam waktu singkat, kapital dagang Belanda menguasai Nusantara. Banten dikuasai, sehingga Belanda dapat mengontrol pintu barat Nusantara, dan Makasar dikuasai agar mereka bisa mengontrol wilayah timurnya. Di Jawa, kekuasaan raja‑raja feodal dapat mereka runtuhkan, dan menjadikan mereka antek kolonialisnya, dan keharusan membayar contingent (pajak natura).

Kekuasaan Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Dalam konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada raja, tapi milik negara. Karenanya, pemilik dan penggarap tanah harus membayar landrente (pajak tanah)‑‑pajak ini mengharuskan sistim monetasi (keuangan) dalam masyarakat yang masih terkebelakang sistim monetasinya, sehingga memberi kesempatan tumbuhnya renten dan ijon.

Pengganti Raffles, Daendles, Gubernur Kolonial Belanda, meneruskan kebijaksanaan itu. Wilayah Nusantara jatuh lagi ke tangan Belanda. Politik mereka dijalankan dengan tetap mempertahankan kapitalisme kolonial yang primitif; bahkan tahun 1830-1870 pemerintah Belanda menyelenggarakan tanam paksa (cultuurstelsel). Hal ini dikarenakan kebangkrutan kas mereka, yang selama ini dihabiskan untuk menumpas perlawanan‑pelawanan rakyat di Nusantara dan perang pemisahan Belgia, dan korupsi. Ciri‑ciri tanam paksa tersebut berupa:
  1. Kaum tani diwajibkan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa, seperti tebu, kopi, teh, nila, kapas, rosela, dan tembakau; kaum tani wajib menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Belanda;
  2. Perubahan (baca:penghancuran) sistim pengairan sawah dan palawija,
  3. Mobilisasi kuda, kerbau dan sapi untuk pembajakan dan pengangkutan,
  4. Optimalisasi pelabuhan, termasuk pelabuhan alam,
  5. Pendirian pabrik‑pabrik di lingkungan pedesaan, pabrik gula dan karung goni,
  6. Kerja paksa atau rodi atau corvee labour untuk pemerintah,
  7. Pembebanan berbagai macam pajak.

Hindia Belanda, Ajang Kolonialisme/Imperialis

Pada pertengahan abad 19, terjadi perubahan di Negeri Belanda, yaitu menguatnya kaum kapital dagang swasta‑‑seusai mentransformasikan monarki absolut menjadi monarki parlementer dalam sistim kapitalisme‑‑dan terjadi pula perubahan di Nusantara/ Hindia Belanda. Akumulasi kapital yang dimiliki kapitalis dagang ini memberi basis perluasan ekspansi modalnya di Hindia Belanda, menuntut peran kekuasaan modalnya lebih besar daripada negara.

Logika modal seperti itu wajar, agar bisa mulus bertransformasi menjadi kapitalis industri‑‑swasta, mengerosi monopoli negara lebih cepat. Namun, monopoli negara ini tidak berarti state qua state, negara demi negara, atau negara menciptakan kelas, karena logika modal menyatakan bahwa negara adalah alat kaum modal‑-cepat atau lambat, kaum kapital akan mengerosi campur tangan negara, terutama untuk monopoli produksi, perdagangan dan keuangan.

Perubahan syarat‑syarat kapitalisme ini pun menuntut perubahan dalam metode penghisapan dan sistem politiknya: dari politik dagang kolonial yang monopolistik ke politik kapital dagang‑industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi oleh kelas borjuis yang baru berkembang. Metode penghisapan baru yang lebih modern ini, menuntut tersedianya tenaga produktif yang lebih modern‑‑tanah jarahan yang lebih luas (yaitu Sumatera), perubahan dan pembangunan sistim irigasi yang lebih modern, tenaga kerja yang lebih banyak, terampil, dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan hubungan produksi pengupahan; bahkan perubahan dalam suprastruktur, seperti hukum poenale sanctie (Sangsi penjara bagi buruh yang kabur atau melepas kontraknya sebelum masa kontrknya selesai), birokrasi, bahasa, pendidikan, bacaan dan terbitan Di sinilah awal kelahiran kaum buruh di Hindia Belanda yang berkesadaran baru pula. Ciri‑cirinya:

  1. Munculnya kaum buruh upahan dengan sistem kerja industri kapitalis di tanah jajahan,
  2. Bertebarannya pabrik‑pabrik, terutama pabrik gula, karung goni tekstil, kelapa sawit dan tembakau‑‑yang dimiliki kapitalis swasta Belanda dan bangsa Eropa lainnya‑‑dan belakangan minyak serta barang galian;
  3. Perubahan dan pembangunan sistim pengairan baru;
  4. Mobilisasi tenaga kerja dalam selubung transmigrasi;
  5. Dikikisnya basis produksi feodal (penyakapan);
  6. Lahirnya lembaga‑lembaga pendidikan modern;
  7. Lahirnya sistim yuridis baru yang belum sepenuhnya mengemban ideologi liberal;
  8. Alat propagandanya‑‑manipulasi humanisme kaum sosial‑demokrat kanan‑‑politik etis (politik balas budi).

Di masa kapitalisme, kaum buruh upahan dengan produksi yang dihasilkannya‑‑pengolahan tanah, perubahan sistim irigasi, penggunaan kerbau, sapi dan kuda sebagai alat bajak dan alat angkut tambahan, mesin, pabrik, kapal laut, roda, kereta api, bangunan pabrik, jembatan dll., yang bermuara menjadi barang dagangan‑‑plus kesadaran dan tindakan politiknya‑‑kesadaran membaca, berorganisasi, kursus, rapat, demonstrasi, pertemuan umum, persatuan, forum, debat, polemik, perpecahan, pengrahasiaan, dan akhirnya pemberontakan, revolusi‑‑adalah tenaga‑tenaga produktif yang terus melimpah.
Itulah wajah cara produksi kapitalis yang bersifat menghisap/menindas di Hindia Belanda, dan sedang mengalami perlawanan. Kemudian‑‑setelah sukses mengikis monopoli negara atau memperlancar swastanisasi, ekspor kapital‑‑kapitalisme berkembang lebih jauh ke tahap imperialisme. Artinya, kapitalisme dalam momen tertentu telah menghilangkan kontradiksi di negeri asalnya, namun kontradiksi kelas kemudian jadi meluas‑‑ke tanah jajahan‑‑dan kompleks. Itulah tanda dari konsekuensi hubungan sosial produksi kapitalis yang memiliki potensi mendapatkan perlawanan dari rakyat tanah jajahan dan rakyat yang sadar di negeri asalnya. Tanda‑tanda berkembangnya kapitalisme ke imperialisme di tanah jajahan yaitu:

  1. Pemusatan produksi dan modal berkembang pesat, hingga menciptakan monopoli-monopoli yang berperan menentukan dalam kehidupan ekonomi;
  2. Paduan kapital bank dan industri. Di atas kapital finans ini dikembangkan oligarki finans;
  3. Ekspor kapital memperoleh arti penting yang luar biasa‑‑berbeda dengan ekspor barang dagangan (komoditi);
  4. Pembentukan serikat‑serikat kapitalis monopoli internasional yang membagi dunia di kalangan mereka sendir;,
  5. Pembagian wilayah atas seluruh dunia di antara negara‑negara kapitalis dalam tahap tertentu sudah diselesaikan.

Di atas syarat‑syarat tersebut, justru gerakan rakyat menunjukkan elannya dalam praktek revolusi sejak akhir abad 19 hingga saat ini. Artinya, terbukti bagaimana gerakan rakyat, sebagai lompatan kualitatif dari tenaga‑tenaga produktif, terjadi pada tahap imperialisme. Perkembangan kapitalisme, persaingan bebas ke kapitalisme monopoli akhirnya menunjukan bahwa kaum borjuasi selain berhadapan dengan kaum buruh dalam negeri, juga berhadapan dengan seluruh rakyat di tanah‑tanah jajahannya. Ia pun menunjukkan tentang perjuangan yang dipimpin kaum buruh pada masa imperialisme.



BAB III
Zaman Pergerakan dan Perjuangan Pemebebasan Nasional 

Realitas obyektif di atas merupakan syarat material bagi sistim kapitalis dapat berkembang dalam masyarakat Hindia Belanda, sehingga memungkinkan munculnya kesadaran rakyat. Revolusi di Cina di bawah Sun Yat Sen, kebangkitan kaum terpelajar Turki, dan Revolusi Rusia (Oktober 1917) memberi pengaruh pada kesadaran kaum terpelajar negeri jajahan.

Pergerakan nasional modern Indonesia diawali dengan kemunculan serikat buruh. Salah satunya, yaitu ISDV yang didirikan pada tahun 1914, secara sistematis mengajarkan pengetahuan progresif kepada para aktivis buruh dan menjadi senjata material dalam perjuangan pembebasan. Sementara organisasi‑organisasi lain semacam SI (Sarekat Islam), BO (Boedi Oetomo) dan lain‑lain, juga turut meramaikan perkembangan kesadaran baru  rakyat.

Pada tanggal 23 Mei, 1920, berdirilah untuk pertama kalinya di Asia, sebuah partai kaum radikal, yakni Perserikatan Komunist Hindia (PKI). Partai ini lahir, ketika mperialisme di tanah jajahannya telah melahirkan kaum buruh, dan sekaligus di dalam masyarakat yang masih mempertahankan sisa‑sisa feodal.

Perjuangan pembebasan dalam menentang imperialisme mencapai puncaknya pada pemberontakan nasional 1926/1927 yang berakhir dengan kekalahan. Sekitar 13.000 pejuang dibuang ke Boven Digul oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan kaum radikal dalam mengkonsolidasikan kekuatan‑kekuatan potensial rakyat, yaitu kaum buruh, kaum tani, dan kaum tertindas lainnya. Sehingga kekuatan kaum radikal sendiri tidak cukup kuat untuk menghadapi aparat militer Pemerintah Kolonial.

Dengan demikian, kekalahan perlawanan 1926/1927, adalah kekalahan gerakan pada umumnya. Namun, sejarah perjuangan ternyata bergerak maju. Kekalahan gerakan pembebasan nasional tidak serta‑merta menyurutkan perjuangan.

Pada tahun 1927-929 berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Sukarno. PNI berwatak kerakyatan dan garis massa. Sisa‑sisa kaum progresif yang masih hidup lalu bergabung dengan PNI, sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme. Dukungan yang luas atas PNI membuat penguasa harus mengirim para aktivis PNI ke penjara, termasuk Sukarno. Aktivitas revolusioner yang dilakukan oleh kaum radikal tetap dilanjutkan dengan gerakan bawah tanah. Di bawah kondisi yang represif, terbitan dan pertemuan gelap lainnya terus dijalankan.

Ketika fasisme mulai merambah Eropa dan Asia, konsistensi perjuangan pembebasan tetap terjaga terus-menerus. Kaum radikal kembali mengkonsolidasikan kekuatan‑kekuatan rakyat dengan membentuk Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di bawah pimpinan Amir Sjarifudin. Pada tahun 1939 Gerindo bersama-sama Parindra dan PSII membangun suatu front bersama untuk menghadapi fasisme. Front tersebut bernama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Dengan GAPI kaum radikal berharap dapat menggunakan perjuangan anti‑fasisme sekaligus perjuangan anti‑ kolonialisme.

Perang Dunia Kedua Adalah Perang Kaum Imperialis. Pada tahun 1939, Perang Dunia II meletus ketika Jerman di bawah Hitler menyerbu Polandia. Jepang lalu menyerbu Hindia Belanda dan mengusir kekuasaan Belanda, digantikan dengan pemerintahan administrasi militer. Kerja paksa (romusha) diberlakukan untuk membangun infrastruktur perang, seperti pelabuhan, jalan raya, dan lapangan udara tanpa diupah. Serikat buruh dan partai politik dilarang. Yang diperbolehkan berdiri hanya organisasi boneka buatan pemerintah militer Jepang seperti PetaKeibodan dan lain sebaginya.

Sebab‑sebab dari timbulnya PD II adalah persaingan di antara negara‑negara imperialis untuk memperebutkan pasar dan sumber bahan baku. Siapapun yang menang maka kemenangannya adalah tetap atas nama imperialisme. Walaupun kaum radikal mengalami jatuh-bangun dalam perjuangannya, namun garis perjuangan anti fasis tetap dipertahankan. Kaum radikal dengan melalui organisasi‑organisasi pergerakan bawah tanah mulai membentuk Gerakan Anti‑fasis (Geraf), Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), dan sebagainya.

Amir Sjarifudin, sebagai orang yang paling konsisten anti‑fasisme ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1943. Di lain pihak, sebagian besar kaum priyayi justru tidak mengambil praktek politik konfrontatif terhadap fasisme Jepang. Kompromi, konsesi, dan kolaborasi terhadap fasis Jepang menjadi bagian dari politik elit kaum feodal. Sementara kaum demokrat‑liberal terpaksa harus menjalankan taktik politik kooperasi dengan pemerintahan militer Jepang.


Revolusi Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus, 1945, Sukarno‑Hatta, yang masih ragu‑ragu, berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan dimungkinkan karena adanya kevakuman kekuasaan. Kevakuman kekuasaan tersebut disebabkan kekalahan Jepang dalam PD II, sementara pasukan sekutu belum datang. Momentum kekosongan kekuasaan negara ini yang membuat proklamasi dapat dibacakan, berkat inisiatif dan keberanian dari kaum muda.

Proklamasi pada tahun 1945, juga didasari pada patriotisme bahwa kemerdekaan tidaklah boleh sebagai pemberian dari Jepang atau hadiah dari Sekutu, tapi berkat kepemimpinan dari para pejuang Indonesia. Revolusi pembebasan nasional tahun 1945 ternyata gagal menghasilkan demokrasi yang sejati bagi rakyat. Situasi revolusioner mencapai anti‑klimaksnya. Hal ini hanya melicinkan jalan menuju persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) pada 2 November, 1949. Dengan adanya persetujuan KMB, imperialisme Belanda memperoleh konsesi di lapangan ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan. Revolusi Agustus '45 yang adalah berwatak revolusi borjuis demokratik, hanya berhasil sebagai revolusi pembebasan nasional (yakni berhasil mendirikan Republik Indonesia), namun gagal mendirikan pemerintahan kerakyatan.



Bab IV
Penumpulan Kekuatan Rakyat

Ketidakmampuan gerakan rakyat‑progresif untuk memanfaatkan parlemen dan eksekutif serta kegagalan untuk mengkonsolidasikan kekuatannya (dalam hal strategi-taktik dan organisasi) guna memanfaatkan momentum politik, merupakan pertanyaan paling prinsipil tentang fungsi dari mesin‑mesin politik progresif. Di Indonesia, fungsi parlemen berhenti ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli, 1959. Namun, pada hakekatnya, ia hanya sebagai pertanda saja dari kegagalan mesin‑mesin politik borjuis di hadapan aparat kemiliteran dan birokrasi warisan kolonial yang bernama tentara. Ia merupakan puncak dari akumulasi kekuatan militer. Militer Indonesia, yang cikal bakalnya adalah rakyat, berhasil dikooptasi oleh para pimpinan tentara regular yang berlatarbelakang KNIL (bentukan Belanda) dan PETA (bentukan Jepang), setelah melewati beberapa tahap. Untuk itu ada baiknya kita memperhatikan peringatan di bawah ini.
Militerisme tidaklah spesifik milik kapitalisme. Militerisme sangatlah lazim di dalam masyarakat yang tatanan sosialnya terbagi ke dalam kelas‑kelas, dan kapitalisme adalah tatanan sosial yang terakhir, pada saat ini. Kapitalisme, sebagaimana layaknya tatanan sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelas‑kelas, membangun secara khusus berbagai macam militerismenya. Tahap perkembangan kapitalis sangat sesuai dengan bentuk tentara yang memberikan pelayanan secara menyeluruh, yakni tentara, yang walaupun basisnya dari rakyat, bukan lah tentara rakyat tapi tentara yang memusuhi rakyat, atau paling tidak sedang dikembangkan ke arah itu. Dalam dirinya, anti‑militerisme tidaklah harus berwatak kerakyatan dan progresif, sebagaimana juga militerisme itu tidak lah spesifik borjuis atau kapitalis. Tapi, dalam hal ini, kita harus meyakinkan diri kita bahwa anti‑militerisme kita ada dalam negara kapitalis. Permasalahan dalam perjuangan menentang militerisme di dalam negeri lebih sederhana dan jauh lebih menjanjikan. Tujuannya yang jelas adalah pelucutan senjata, pelucutan senjata kekuasaan negara secara efektif dan tanpa syarat, dan metodenya tergantung pada kondisi politik masing‑masing negeri. Perjuangan tersebut, dan kebutuhan untuk mengkongkretkan perjuangan tersebut, haruslah ditekankan kepada rakyat setiap harinya‑‑terutama di negeri‑negeri di mana sangat terbiasa bahwa tentara menindas kaum buruh ketika mereka mogok atau melancarkan demonstrasi politik. Akan tetapi, seluruh agitasi kita menentang kapitalisme diarahkan untuk menentang segala manifestasi kapitalisme, yang jelas bentuk kongkretnya. Kita mampu, dalam tingkatan tertentu, menentukan ruang perjuangan anti‑militerisme sebagai sesuatu yang khusus, bersamaan dengan perjuangan politik secara umum, bersamaan dengan perjuangan serikat buruh, untuk maksud tersebut bahkan bersamaan dengan perjuangan dalam bidang pendidikan dan koperasi sekali pun. Bila disederhanakan: kita anti‑militaris sejauh kita anti‑ kapitalis. 

Kemenangan tentara‑kapitalis diawali dengan program rasionalisasi angkatan bersenjata. Program tersebut pada hakekatnya adalah untuk menjadikan militer Indonesia (ABRI) sebagai satu‑satunya pemegang otoritas dari kekuatan bersenjata, tak boleh ada tandingan tentara rakyat yang populer di hadapan rakyat. Inilah kemenangan pertama mereka. Kemudian pada 1957, mereka mengumpulkan kemenangan lain di lapangan ekonomi, ketika mereka menguasai perusahaan‑perusahaan imperialis dengan merebutnya dari kekuasaan kaum buruh Indonesia. Periode ini penting untut dicatat, karena dengan demikian kita bisa mengetahui perkembangan struktur penindasan di Indonesia. Para jendral yang bertanggung jawab terhadap perusahaan‑perusahaan yang dinasionalisasi ternyata kemudian memanfaatkannya untuk membangun basis ekonomi bagi kalangan mereka sendiri. Selain itu, kelompok borjuis lain, di kalangan tentara, klik Suharto, yang menjalin kerjasama dengan borjuis seperti Sudono Salim dan Bob Hasan, dibiarkan membangun kekuatan ekonomi dan politiknya. Dalam situasi di mana imperiallisme sudah mempunyai agen‑ agen politiknya dan membaur dengan sisa‑sasa feodal dan kaum borjuasi‑komprador, masih terdapat ilusi tentang tentara yang konstitusional dan pro‑rakyat. Salah tafsir ini mengingkari bahwa ABRI, yang cikal‑ bakalnya rakyat, telah dikooptasi oleh kaum reaksioner. Percobaan kudeta militer (17 Oktober 1952), dan perampasan perusahaan‑perusahaan asing yang telah dikuasai oleh kelas buruh (program nasionalisasi), serta pemberontakan Permesta pada tahun 1957 membuktikan bahwa Angkatan Darat mulai mempunyai tendensi‑tendensi akan kekuasaan politik. Tendensi tersebut makin nampak jelas ketika mereka membuat Badan Kerjasama Buruh‑Militer, Pemuda‑Militer dan dimasukannya ABRI sebagai golongan fungsional, jadi dapat dipilih tanpa pemilu. Ini semua merupakan bentuk kongkret dari penjabaran konsep Jalan Tengah dari Nasution, bahwa ABRI harus menjadi kekuatan sosial‑politik. Konsep ini yang kemudian dikembangkan oleh Jendral Suharto menjadi Dwi Fungsi ABRI. Dalam kondisi yang semacam itu, sudah seharusnya kaum radikal memprioritaskan kerja‑kerja politik untuk lebih mempertajam kontradiksi antara rakyat versus kaum borjuis reaksioner yang menguasai negara. Namun dalam prakteknya, kaum radikal justru mencari musuh lain yaitu, tentang tugas penggulingan imperialisme. Apakah keberadaan imperialisme itu nyata, kami pikir kita harus setuju bila ada yang berpendapat: 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Indonesia telah dan merupakan subyek dari kungkungan kekuasaan ekonomi imperialis pada tingkat yang umum atau makro. Perlu kiranya aku nyatakan kembali argumen yang lebih memiliki konteks historis : Indonesia, yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda (dan pendudukan Jepang), adalah Indonesia yang terbelakang dan ekonominya belum terindustrialisasi, serta yang tidak sanggup bersaing dengan negeri‑negeri kapitalis besar. Ekonominya hanya sanggup berkembang di sekitar ruang yang telah dimiliki sebelumnya. Imperialisme tidak mencampurinya secara langsung, akan tetapi memanfaatkan keterbelakangan ekonominya. 

Sehubungan dengan campur tangan imperialis, sejarah Indonesia memiliki aspek yang unik. Perang Dunia II menghancurkan signifikansi posisi Belanda sebagai negeri imperialis. Jepang tidak hanya sekadar menduduki Indonesia, tapi juga menghancurkan basis modal ekonomi dan hegemoni politik Belanda, terlebih-lebih negeri Belanda sendiri diduki Jerman dan dijadikan ajang peperangan. Belanda tidak bisa memulihkan martabat politiknya di Indonesia, walalupun ia turut serta dalam peperangan melawan Jepang. Sebagaimana juga Inggris dan Amerika, yang sebelumnya telah terkalahkan. Walhasil, walaupun Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, dan kehadiran serta kepentingan ekonomi Belanda bisa dipulihkan, namun tidak terdapat dominasi mutlak ekonomi neo‑kolonial Belanda terhadap Indonesia. Apalagi pada tahun 1957‑58, kehadiran ekonomi Belanda mutlak amblas.

Dan, apa pun penyebabnya, kehancuran ekonomi Belanda di Indonesia tidak digantikan oleh dominasi ekonomi neo‑kolonial Inggris atau pun Amerika. Sementara itu, karena ketidakmampuannya untuk bersaing, Indonesia sendiri tidak bisa memanfaatkan ruang yang tersedia baginya.

Sebagai negeri yang baru merdeka, Indonesia hanya memiliki kelas kapitalis (atau tuan tanah) yang, secara ekonomi dan politik, lemah. Di samping itu tidak ada kelas kapitalis asing yang, secara ekonomi dan politik, dominan. Indonesia tidak lain merupakan bagian yang dikuasai dan diperas oleh sistim imperialis, sebagaimana juga negeri‑negeri Dunia Ketiga lainnya. Akan tetapi IMPERIALIS TIDAK PUNYA AGEN‑‑apakah itu boneka atau pun sekutu‑‑YANG EFEKTIF, AKU ULANGI, YANG EFEKTIF di negeri ini.

Tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa memang benar kelas kapitalis dan pemilik tanah lah yang, secara ekonomi keseluruhan, tidak sifinifikan seperti di Eropa (termasuk Rusia sekali pun), Cina, Amerika Latin, dan Filipina pada zamannya‑‑ yang berkuasa. Aku sepenuhnya yakin bahwa tradisi pergerakan nasional adalah radikalisasi hegemoni ideologi pra‑borjuis, sehingga sanggup memojokkan kekuatan borjuis, tapi menguntungkan kaum radikal. Hal tersebut bisa terjadi karena kepemimpinan politik, baik yang progresif atau pun yang patron‑‑ telah berhasil mengangkat gagasan klien kolektif (kebersamaan‑persaudaraan) sebagai dasar bagi kejayaan Marhaen dan Rakyat (pakai huruf besar M dan R).

Ketika Tentara mulai bicara soal kekuasan politik, mereka mulai terbagi dalam faksi‑faksi. Tentu saja faksi‑faksi di dalam tentara tersebut tidak sepenuhnya solid. Mereka sebenarnya terdiri dari tiga kelompok‑‑Faksi Dewan Jendral, Faksi Suharto, dan Faksi Nasution‑‑yang masing‑masing memiliki potensi dan penilaian sendiri terhadap kekuasaan Sukarno. Untuk menghadapi Sukarno dan para pendukungnya, mereka kemudian membentuk aliansi-aliansi tumpang‑tindih dengan kekuatan‑kekuatan sipil anti‑Sukarno. Pengambilalihan perusahaan‑ perusahaan asing pada tahun 1957 oleh tentara juga berarti kekalahan partai‑partai konservatif dan, dalam beberapa hal, kekalahan organisasi‑organisasi politik kaum borjuis dan kaum pemilik tanah Indonesia. Partai-partai tradisional kehilangan inisiatifnya dalam menghadapi Angkatan Bersenjata dan Sukarno. Terlebih-lebih, ruangan telah terbuka bagi perluasan kapitalis bersenjata karena mereka kini telah menguasai perusahaan‑perusahaan bekas milik Belanda. Dalam hal ini, pertanyaan yang harus diajukan: apakah PADA MASA INI tentara sesungguhnya sedang mempraktekkan kebebasan relatif mereka terhadap kelas yang dominan secara ekonomi? Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang harus diteliti:

Pertama, pada akhirnya, kaum borjuis Indonesia beserta para penghisap di pedesaan, yaitu para pemilik tanah dan birokrat, tergantung kepada tentara untuk mempertahankan dirinya dalam menentang kemajuan gerakan rakyat. Para tuan tanah dan borjuasi telalu lemah posisinya dalam menghadapi gelombang gerakan rakyat.

Kedua, Angkatan Bersenjata Indonesia sesungguhnya diciptakan oleh revolusi nasional, gerakan yang melibatkan multi‑kelas. Hal ini tidak saja tercermin dari komposisi dalam tubuh Angkatan Bersenjata, tetapi, yang terpenting, kurangnya identitasnya terhadap satu kelas di Indonesia.

Ketiga, dengan menggunakan senjatanya, banyak sekali seksi‑seksi di ketentaraan yang telah aktif sebagai kapitalis. Kita tahu jelas bahwa panglima‑panglima daerah banyak yang melibatkan dirinya dalam penyelundupan dan/atau bekerja sama dengan pengusaha‑pengusaha setempat. Kemenangan tentara dalam mengambilalih perusahaan‑perusahaan Belanda, yang tadinya telah dikuasai oleh kaum buruh, mengandung dua aspek penting. Pertama, menciptakan ketergantungan politik borjuis sipil kepada tentara, yang setuju dengan keterlibatan tentara dalam menghadapi gerakan kaum radikal. Dengan demikian memberikan peluang bagi Angkatan Bersenjata untuk melakukan serangan politik yang luas. Kedua, melapangkan jalan bagi fraksi kapitalis bersenjata dalam bekerjasama dengan borjuis pribumi yang telah ada, yang lemah secara politik, dan tidak bersenjata. Dengan kata lain, lebih mempercepat proses keterlibatan komersial perwira‑perwira tentara.

Di dalam kelas kapitalis itu sendiri, sudah lama terdapat pertentangan historis, yang tumbuh akibat kelemahan politik ketika menghadapi gerakan revolusioner pengusaha kecil sebelum kemerdekaan. Pertentangan tersebut adalah antara kapitalis yang BERSENJATA dengan yang TIDAK BERSENJATA. Di dalam Angkatan Bersenjata pun terjadi pemilahan antara jendral‑jendral yang berpolitik, yang satu mewakili kepentingan kapitalis bersenjata, dan yang lainnya mewakili kepentingan Angkatan Bersenjata sebagai suatu institusi. Sampai sekarang, kedua faktor tersebut masih ada. Inilah persoalan yang harus dihadapi oleh generasi kapitalis paska‑65, yakni menghadapi para kapitalis dari kalangan oligarki kerabat dekat Istana, dalam hal ini pemerintahan Suharto. Pertentangan tersebut akhirnya dapat diselesaikan, dengan kemenangan mereka yang paling dominan dalam penggulingan kekuasan Sukarno dan para pendukungnya di tahun 1965‑66. Penghancuran fisik gerakan rakyat yang sadar politik HANYALAH satu‑satunya jalan untuk memperoleh keunggulan politik. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk selalu mengintip setiap kebangkitan gerakan yang berbau kerakyatan. Hal yang pertama‑tama harus ditekankan adalah bahwa kapitalis bersenjata, sebagai suatu fraksi kelas, sesungguhnya belum banyak makan asam‑garam. Pada akhir tahun '50‑an, berlangsung dua proses:

Pertama, tumbuhnya kelompok kapitalis bersenjata yang, secara sosiologis, barisan depannya adalah Suharto. Menyebut Suharto, karena kelompoknya lah, sepanjang yang bisa ditemukan, yang pertama‑tama memiliki bank dan perusahaan ekspor‑impor sendiri, serta yang menjalin kontak‑kontak luar negerinya sendiri, seperti dengan Malaysia.

Kedua, semakin tersingkirnya kepemimpinan tentara yang cenderung ingin membebaskan diri dari kepemimpinan politik kelas borjuis yang lemah dan terpecah‑belah. Nasution dan lain‑lainnya mulai mengklaim KEPEMIMPINAN POLITIK atas negeri ini. Perwira tentara seperti Nasution tidaklah bermaksud membuat negara mandiri, akan tetapi ingin diterima sebagai pemimpin politik oleh kekuatan‑kekuatan sosial sejenis yang didukung oleh partai‑partai konservatif unggulan. Oleh karena itu, di masa Orde Baru, ia lebih dekat hubungannya dengan partai‑partai lama kapitalis tak bersenjata, ketimbang dengan para kapitalis yang berasal dari kerabat dekat pelaku‑pelaku utama yang telah mengambil alih kekuasaan konstitusional Sukarno sebagai Presiden pada tahun 1965‑66.

Pada masa itu, hal tersebut menciptakan tekanan kepada Angkatan Bersenjata agar mewakili kepentingan kekuatan-kekuatan tradisional konservatif. Semua itu artinya, anti‑partai tapi pro‑kapitalis, atau kebijakan‑kebijakan pro‑Barat: kebijakan‑kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok‑kelompok pengusaha yang ada, tapi menentang wakil‑wakil politik tradisional mereka dalam kekuasaan. Tapi, Angkatan Bersenjata berada dalam posisi yang tidak mampu berjuang sendiri dalam menghadapi oposisi kaum radikal. Mereka bersaing dengan kepemimpinan tradisional konservatif, yakni partai‑partai yang terpecah‑belah dan tak berkemampuan. Yang jelas, mereka juga tidak dapat bersekutu dengan gerakan buruh‑tani. Bagaimanapun juga, kebutuhan mendesak kampanye mereka dalam menentang partai‑partai, membawa mereka masuk ke dalam aliansi dengan Sukarno. Kita tahu bahwa kelompok Dewan Jendral (kecuali Soemitro) dan Nasution telah dipukul pada tanggal 1 Oktober, 1965, oleh Gerakan 30 September Efektif mereka berhasil dilumpuhkan oleh para perwira yang tergabung dalam gerakan itu. Kekuatan ABRI lainnya yang tersisa tinggal Soeharto. Faksi Soeharto, dengan kekuatan KOSTRAD‑nya, berhasil mengambilalih kepemimpinan dalam operasi kontra gerakan. Momentum yang berhasil diambil ini kemudian bisa dipertahankan oleh Soeharto, yakni dengan cara memainkan sekutu‑sekutu sipilnya dalam pembantaian 1,5 juta manusia dan demonstrasi‑demonstrasi mahasiswa pada 1966. (Informasi terakhir, dikutip dari makalah Permadi di seminar tentang napol/tapol, yang diselenggarakan YLBHI, menyebutkan bahwa Sarwo Edi Wibowo, yang memimpin operasi pembantaian tersebut pada tahun 1965‑1966, telah mengakui bahwa jumlah korban jiwa dari peristiwa tersebut mencapai angka sekitar 2-3 juta). Hal tersebut akhirnya bisa diakumulasikannya hingga ia mendapatkan dan memanipulasi Supersemar di tahun 1966 serta, akhirnya, menjadi presiden melalui Sidang MPRS di tahun 1967.



Bab V
Orde Baru dalam Kapitalisme 

Konsolidasi kapitalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari skenario lembaga‑lembaga sistem kapitalisme dunia seperti IMF (Dana Moneter Internasional) dan World Bank (Bank Dunia). Kapitalisme dengan syarat‑syarat kekuatan produktif yang rapuh di bidang teknologi serta kurangnya dana segar untuk modernisasi menjadikan penguasa Orde Baru harus tergantung sepenuh‑penuhnya pada kekuatan modal internasional dari Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Pengabdian Orde Baru atas modal semakin membuktikan bahwa pada prinsipnya negara Orde Baru di bawah kekuasaan yang dipimpin oleh Jendral Suharto adalah ALAT KEPENTINGAN‑ KEPENTINGAN MODAL. Artinya, setiap proses pergeseran kekuasaan dalam lingkaran Suharto dan sekutu‑ sekutunya akan berhubungan dengan jalur‑jalur dan konsesi-konsesi aset ekonomi, khususnya di sekitar oligarki Suharto dan modal internasional. Bisa jadi keretakanpun akan muncul karena ketidakpuasan akan oligarki dan konsesi yang keliwat banyak di sekitar pusat kekuasaan politik, dan makin meluasnya hegemoni imperialisme dari negara tertentu seperti Jepang, Eropa atau Amerika.

Pada tahap awal konsolidasi kekuasaannya, Soeharto berhasil memanfaatkan pinjaman‑pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Di lain pihak, dengan terjadinya oil boom panen limpahan minyak), Orde Baru cukup berhasil melahirkan orang kaya baru (OKB) dan tumbuhnya kapitalis. Sejak itu lah lisensi‑lisensi yang diberikan Soeharto kepada sekutu‑sekutu dan kerabatnya telah memungkinkan mereka memonopoli kegiatan ekspor‑impor. Di antaranya pemberian hak monopoli impor cengkeh kepada Probosutedjo, pemberian HPH (Hak Pengusahaan Hutan), dan penguasaan perkebunan-perkebunan oleh yayasan‑yayasan milik Angkatan Darat, dan lain sebagainya. Hal demikian mau tak mau melahirkan kelompok‑kelompok bisnis yang berdiri di sekeliling Angkatan Bersenjata (yakni para anggota dewan Komisaris Perusahaan Swasta maupun BUMN) maupun di kalangan kerabat (crony) Soeharto. Dua faksi ini lah yang kemudian mempermudah pembentukan faksi‑faksi kelas borjuasi Indonesia.

Namun, proses selanjutnya dalam perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan jatuhnya harga minyak bumi pada pertengahan dekade 1980‑an, telah mempengaruhi proses kristalisasi di kalangan borjuasi. Pendapatan nasional Indonesia yang 70%‑nya didapat dari sektor migas ini mengalami pukulan dengan kejatuhan harga di pasaran internasional. Di lain pihak, hal ini pun semakin menjadikan Indonesia tergantung dari hutang luar negeri untuk membiayai pembangunan kapitalismenya. Di tahun 1995, hutang luar negeri Indonesia mencapai US$ 100 milyar, yang dipinjam dari berbagai lembaga moneter atau bank‑bank dengan bunga lunak maupun berat. Hal ini terutama berkaitan dengan keharusan Orde Baru untuk mengalihkan primadona ekspornya dari migas ke non-migas. Demi memacu ekspor non‑migas maka dibutuhkan liberalisasi perekonomian dan efisiensi dalam mengolah dan mengakumulasi kapital untuk ekspor. Faksi borjuis bersenjata yang selama periode oil boom menikmati kemudahan dan privilese/keistimewaan jabatannya, tak bisa lagi bertahan di tengah arus liberalisasi perekonomian ini. Hanya faksi borjuis kerabat, yang selama ini mempersatukan kehandalan bisnis plus kolusi dengan keluarga istana, dapat mentransformasikan dirinya sebagai kapitalis yang handal.

Hubungan bisnis yang sudah lama terjalin antara keluarga Soeharto dengan Liem Sioe Liong dan Bob Hasan telah menjadikan bisnis kerabat Istana berkembang hingga ke tingkat konglomerasi bisnis. Transformasi orientasi ekspor Indonesia dari mata dagangan migas menjadi ekspor non‑migas, kemudian bersambut dengan proses investasi kapital besar‑ besaran oleh kelompok bisnis kerabat Istana dalam cabang industri manufaktur‑‑selain investasi patungan atau investasi asing, terutama Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, Jerman, Belanda, Australia, Amerika dan sebagainya. Transformasi ini pula yang mengakibatkan proses konsentrasi modal di pusat-pusat industri perkotaan. Ke mana modal bergerak, di situlah tenaga kerja, hasil proletariatisasi tersebut, terpusat. Dari sekitar 86 juta angkatan kerja di Indonesia, sekitar 10,5 jutanya terserap dalam industri manufaktur. Selebihnya, sekitar 30 juta orang terserap dalam industri jasa dan ekstraktif (pertambangan), sementara sektor pertanian menyerap sekitar 46 juta tenaga kerja‑‑namun bukan berarti ada dominasi kaum tani dalam formasinya. Menurut pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang MPR/DPR, 16 Agustus, 1994, disebutkan bahwa sektor non‑migas menyumbang 74% dari seluruh penerimaan devisa. Terhadap prosentase tersebut, sektor manufaktur menyumbangkan 63,4%. Sedangkan menurut statistik 1988-1993, pertumbuhan tenaga kerja menurut penyebaran daerahnya adalah sebagai berikut: 


TABEL PERTUMBUHAN TENAGA KERJA
(PERJUTA ORANG)

Pulau                              1988              1993              %
Sumatera                           14.4                17.8           4.43
Jawa                                   45.6                50.9          2.23
Kalimantan                           3.8                 4.7           4.60
Sulawesi                               4.6                 5.6           4.00
Bali/Nusa Tenggara              4.5                 5.3           3.40
Maluku/ Irian Jaya/Timtim    1.6                 2.0           4.60


Perkembangan di atas harus benar-benar diperhatikan. Karena ia akan berpengaruh terhadap hari depan perjuangan kita. Perkembangan pada basis material masyarakat, akhirnya mengharuskan kita untuk merumuskan program, strategi-taktik perjuangan, bentuk-bentuk organisasi, dan slogan‑slogannya. Demikan lah, jika kita hendak meluaskan basis gerakan demokratik-progresif kerakyatan dengan segera, selamat, dan dapat mempertahankannya untuk jangka panjang secara militan. Karena, strategi-taktik adalah pelaksanaan paling praktis untuk melahirkan perlawanan. Perlawanan‑‑yang spontan sekalipun‑‑sungguh bernilai, karena ia adalah kontraksi‑kontraksi pada urat masyarakat yang sedang bergolak. Dalam masyarakat kapitalistik‑‑ia harus diletakkan pada basis perlawanan yang paling militan untuk meraih tujuan strategi-taktik perjuangan. Sepanjang tahun 1994, kaum buruh Indonesia telah melakukan demonstrasi (pemogokan) sebanyak 1130 kali. Jumlah jam kerja yang dihilangkan adalah 2,8 juta jam kerja‑‑bernilai sekitar 240 milyaran rupiah. Angka demonstrasi buruh yang paling tinggi terjadi di Jawa Barat (khususnya Jabotabek) dengan 581 kali, Jawa Timur 200 kali, Sumatera Utara 140 kali, Jakarta 126 kali, Jawa Tengah 54 kali, Riau 5 kali, Kalimantan Barat 3 kali, dan Sumatera Selatan 1 kali. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 350% dari tahun 1993, yang hanya berjumlah 312 demonstrasi (pemogokan); sedang perlawanan mahasiswa berjumlah 100‑an kali (82 kali di Jawa Tengah); dan kaum tani 50‑an kali.

Munculnya perlawanan rakyat bisa mendorong perpecahan di kalangan rejim Suharto sendiri; apakah antara Golkar hijau dan sipil, ICMI (mewakili Islam) dan militer hijau atau merah‑putih. Amat masuk akal bila hal ini juga disebabkan semakin tersingkirnya kekuasaan klik birokrat‑‑semula dipegang oleh para perwira tinggi militer‑‑yang mencoba bertransformasi menjadi borjuis; gontok‑ gontokan antara pejabat pusat dan daerah; kecemburuan pengusaha pribumi terhadap pengusaha Cina; namun yang riel adalah pertentangan antara borjuis kerabat‑‑yang biasanya monopoli‑‑dan borjuis non‑kerabat; tak ada itu yang namanya pertentangan antara borjuis nasional dan borjuis komprador, karena pertentangan kapital, selain dengan tenaga kerja, adalah dengan kapital itu sendiri, yang tak berkebangsaan, walaupun di tempat dan pada saat tertentu bisa diisi sentimen rasial. Pihak rejim sendiri kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

Radikalisasi dan miltansi rakyat‑‑setelah tahun 1994‑‑dalam bentuk perlawanan massa telah lebih memberi gambaran yang sesuai dengan misi sejarahnya, misi obyektifnya, yang berguna bagi penentuan prioritas sektor, prioritas geografis, prioritas alat‑alat politik; api apa yang sedang berkobar, di mana api itu berkobar dan bagaimana membesarkan serta meluaskan api itu, api perjuangan yang akan membakar sampai ke ulu hati modal. Perkembangan ini lah yang menyadarkan kita bahwa kita hanya berperan kecil dalam pengorganisasian perjuangan massa tersebut.

Pulau                              1988              1993              %
Sumatera                                14.4                    17.8              4.43
Jawa                                         45.6                    50.9              2.23
Kalimantan                               3.8                       4.7              4.60
Sulawesi                                    4.6                       5.6              4.00
Bali/Nusa Tenggara                 4.5                       5.3              3.40
Maluku/ Irian Jaya/Timtim      1.6                       2.0              4.60


Perkembangan di atas harus benar-benar diperhatikan. Karena ia akan berpengaruh terhadap hari depan perjuangan kita. Perkembangan pada basis material masyarakat, akhirnya mengharuskan kita untuk merumuskan program, strategi-taktik perjuangan, bentuk-bentuk organisasi, dan slogan‑slogannya. Demikan lah, jika kita hendak meluaskan basis gerakan demokratik-progresif kerakyatan dengan segera, selamat, dan dapat mempertahankannya untuk jangka panjang secara militan. Karena, strategi-taktik adalah pelaksanaan paling praktis untuk melahirkan perlawanan. Perlawanan‑‑yang spontan sekalipun‑‑sungguh bernilai, karena ia adalah kontraksi‑kontraksi pada urat masyarakat yang sedang bergolak. Dalam masyarakat kapitalistik‑‑ia harus diletakkan pada basis perlawanan yang paling militan untuk meraih tujuan strategi-taktik perjuangan. Sepanjang tahun 1994, kaum buruh Indonesia telah melakukan demonstrasi (pemogokan) sebanyak 1130 kali. Jumlah jam kerja yang dihilangkan adalah 2,8 juta jam kerja‑‑bernilai sekitar 240 milyaran rupiah. Angka demonstrasi buruh yang paling tinggi terjadi di Jawa Barat (khususnya Jabotabek) dengan 581 kali, Jawa Timur 200 kali, Sumatera Utara 140 kali, Jakarta 126 kali, Jawa Tengah 54 kali, Riau 5 kali, Kalimantan Barat 3 kali, dan Sumatera Selatan 1 kali. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 350% dari tahun 1993, yang hanya berjumlah 312 demonstrasi (pemogokan); sedang perlawanan mahasiswa berjumlah 100‑an kali (82 kali di Jawa Tengah); dan kaum tani 50‑an kali.

Munculnya perlawanan rakyat bisa mendorong perpecahan di kalangan rejim Suharto sendiri; apakah antara Golkar hijau dan sipil, ICMI (mewakili Islam) dan militer hijau atau merah‑putih. Amat masuk akal bila hal ini juga disebabkan semakin tersingkirnya kekuasaan klik birokrat‑‑semula dipegang oleh para perwira tinggi militer‑‑yang mencoba bertransformasi menjadi borjuis; gontok‑ gontokan antara pejabat pusat dan daerah; kecemburuan pengusaha pribumi terhadap pengusaha Cina; namun yang riel adalah pertentangan antara borjuis kerabat‑‑yang biasanya monopoli‑‑dan borjuis non‑kerabat; tak ada itu yang namanya pertentangan antara borjuis nasional dan borjuis komprador, karena pertentangan kapital, selain dengan tenaga kerja, adalah dengan kapital itu sendiri, yang tak berkebangsaan, walaupun di tempat dan pada saat tertentu bisa diisi sentimen rasial. Pihak rejim sendiri kebingungan tentang apa yang harus dilakukan.

Radikalisasi dan miltansi rakyat‑‑setelah tahun 1994‑‑dalam bentuk perlawanan massa telah lebih memberi gambaran yang sesuai dengan misi sejarahnya, misi obyektifnya, yang berguna bagi penentuan prioritas sektor, prioritas geografis, prioritas alat‑alat politik; api apa yang sedang berkobar, di mana api itu berkobar dan bagaimana membesarkan serta meluaskan api itu, api perjuangan yang akan membakar sampai ke ulu hati modal. Perkembangan ini lah yang menyadarkan kita bahwa kita hanya berperan kecil dalam pengorganisasian perjuangan massa tersebut.

Oleh : Danial Indera Kusuma


Advertisement