Mengenai kekerasan TENTARA di Kebumen dalam Konflik Agraria
Tanah adalah tempat berpijak manusia untuk beribadah kepada tuhannya. Tanah merupakan tempat manusia menyelenggarakan kegiatan produksi untuk menghasilkan pangan bagi kebutuhan hidupnya. Tanah merupakan hidup dan matinya kaum tani dan generasi mendatangnya. Itulah yang membuat petani Kebumen rela bersimbah darah berjuta luka. Lahan milik petani yang hendak diguna paksakan oleh militer untuk kepentingan latihan perang/uji coba senjata adalah bentuk nyata penjarahan atas hak hidup petani yang paling asasi.
Protes dalam demonstrati yang dilakukan para petani sebagai ujud dari kekecewaannya dengan cara memblokade jalan agar tentara mengurungkan maksudnya yang sama sekali tak ada manfaat (latihan perang dilahan mereka) justru malah dihunjami peluru. Korban pun berjatuhan.
Penembakan Petani oleh tentara di Kebumen telah menambah sederet daptar kekerasan aparat dalam sejarah panjang konflik agrarian di Indonesia yang telah mendesak mundur kaum tani pada kemiskinan paling sudut karena sumber-sumber agrarian yang semestinya dioperasionalkan secara produktif dan kolektif justru telah didisorientasi oleh kekuasaan dan modal menjadi kepentingan produksi bisnis swasta, bahkan dibanyak tempat lahan dibuat tidak produktif dengan dijadikan lapangan latihan tempur oleh militer.
Sebagai borjuasi bersenjata, tentara senantiasa terus merangsek maju menabrak segala pertahanan kekuatan rakyat, bahkan benteng-benteng borjuasi sipil. Tak pernah surut nafsu biadab untuk berkuasa dalam setiap isi kepala bertopi baja, militer, walau harus melumuri kedua tangannya dengan darah petani dan rakyat lainnya yang berlawan.
Kekerasan semacam ini sejatinya adalah sepaket upaya bagi militer/tentara untuk kembali ke lapangan terbuka di Republik kesatuan ini setelah lebih dari satu dasawarsa tak menampakan batang hidungnya karena dipukul mundur oleh gerakan Mahasiswa bersama gerakan rakyat lainnya saat reformasi. Kini tentara seakan ingin menyematkan kembali hak-haknya (terutama hak politik dan kebiadaban) yang telah terlucuti, agar nampak identitasnya sebagai borjuasi paling digjaya yang kemudian bisa bertindak sekehendak hatinya. Dengan kalimat lain, putik bunga demokrasi yang tengah merekah dalam batang tangkai kehidupan rakyat terancam layu dan gugur. Sehingga terangkum satu keyakinan bahwa tentara yang tak pernah mengenal kemanusiaan dan demokrasi, hanya akan menjadi penyandung lajunya roda keadilan produksi bagi kaum tani.
Memang, tindak kekerasan militer bukanlah perkara tunggal bagi keadilan social kaum tani. Banyak diantaranya yang turut menyebabkan jatuh miskinnya tenaga produktif (kaum tani) di desa-desa. Namun hampir dapat kita pastikan bahwa tindak kekerasan tersebut menyangkut keutamaan kontradiksi lahan/tanah yang menghadirkan antagonistik kaum petani (baca : tenaga produktif) di satu pihak dan kepentingan bisnis kaum pemilik di pihak yang berlainan (yang pada derajat tertentu meyakini tentara sebagai alat penjaga/pengaman asetnya) dengan pengecualian jenderal-jenderal pebisnis pada interrelasi sosio-ekonomi masyarakat dalam arti luas. Sebuah antagonostik yang cukup sabar banyak menyebabkan kemiskinan dan nestafa berlipat ganda pada kaum marhaen.
Dengan demikian, tentara juga kepolisian hendaknya segera menjauh dari Pertikaian Agrarian yang terjadi di seluruh bentangan tanah dan air Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk terciptanya keadilan atas hak keagrariaan bagi kaum tani menyertai harapan besar dalam keadilan-keadilan berproduksi.
SELAMAT HARI TANI INTERNASIONAL....
Karawang, 17 April 2011
