Kamis, 02 Desember 2010

Kamis, Desember 02, 2010

Oleh : Doug Lorimer

Hal yang digembar-gemborkan para ekonom, sosiolog, para guru manajemen, wartawan dan politisi borjuis adalah bahwa kita saat ini hidup dalam era sejarah baru dimana ekonomi nasional, budaya nasional dan batas-batas kenegaraan sudah kehilangan makna dan luntur oleh sebuah proses “globalisasi” yang cepat dan baru. Pusat wacana mutakhir ini adalah klaim bahwa sebuah “ekonomi yang benar-benar global” telah muncul atau sedang muncul dimana keyakinan kebijakan ekonomi nasional dan negara menjadi tidak relevan. Ekonomi dunia sekarang didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah meng-internasionalisasi-kan aktivitas mereka untuk semacam perluasan, membawa produksi dan penjualan ke begitu banyak negara, dimana mereka (perusahaan-perusahaan tsb) tak punya kesetiaan terhadap suatu negara-bangsa secara khusus dan akan menempatkan investasi dan operasi mereka dimanapun dalam pasar “global”, dimana mereka bisa mendapatkan penghasilan tertinggi. Modal besar sekarang begitu tanpa kaki dan sangat luwes (mobile-pentj) sehingga usaha apapun yang dilakukan pemerintah-pemerintah nasional atau gerakan buruh di suatu negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan peningkatan biaya produksi akan menyebabkan para investor melarikan modalnya dari negara tersebut dan merelokasi (memindahkan) operasinya di tempat lain, yang biayanya lebih murah.
Dalam gerakan buruh argumen-argumen tersebut juga laku, dan melahirkan pejabat-pejabat serikat buruh yang merasionalkan pentingnya kaum buruh menerima potongan gaji, kondisi kerja dan tunjangan-tunjangan sosial dalam rangka mendapat pekerjaan. Konsep globalisasi juga telah memenangkan persetujuan diantara mantan penganut kiri radikal yang beralasan bahwa modal besar sekarang begitu luwes (mobile) dan kuat, dan negara-negara nasional begitu lemah jika dibandingkannya, sehingga tidak penting bagi kelas pekerja untuk merebut kekuasaan negara.
Teranglah, jika pikiran para globalis benar lalu para Marxis revolusioner diseluruh dunia akan dihadapkan dengan kebutuhan mengkaji ulang secara radikal konsepsi strategik mereka. Benarkah semua itu ?
Perusahaan-perusahaan Transnasional
Menurut Laporan Investsai Dunia 1993 yang diterbitkan Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) ada 37.000 perusahaan transnasional, yang memiliki 170.000 anak perusahaan di luar negeri. 90% dari perusahaan-perusahaan transnasional tersebut berkantor pusat di negara-negara maju.
Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, seorang akademisi Inggris Paul Hirst dan Graham Thompson, dalam buku mereka yang baru saja terbit Globalization in Question, mencatat penjualan dan aset perusahaan-perusahaan transnasional yang maha besar jumlahnya itu terkosentrasi di negara atau regional “rumah” mereka, “disamping semua spekulasi mengenai globalisasi”.
Bagi perusahaan-perusahaan transnasional disektor manufaktur dengan kantor pusat mereka yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1987, 70% dari penjualan mereka dan 67% dari aset mereka ada di Amerika Serikat sendiri. Di tahun 1993, 67% dari penjualan dan 73% asset mereka berada di Amerika. Sebagian besar dari sisa penjualan dan aset mereka pada tahun 1987 dan 1993 ada di Eropa dan Kanada. Bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang berpusat di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang jasa, 93% penjualan dan 81% aset mereka ada di Amerika Serikat pada tahun 1987.
Bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang berpusat di Eropa Barat, terjadi penyebaran penjualan dan aset mereka secara lebih luas, tetapi antara 70-90% diantaranya ada di negara “induk” (negara asal perusahaan) dan di negara-negara Eropa Barat lainnya. Untuk perusahaan-perusahaan transnasional yang bergerak dalam bidang manufaktur yang berpusat di Jepang, 75% dari penjualan mereka pada tahun 1993 ada di Jepang, begitu juga 97% aset mereka.
Antara tahun 1987 dan 1993, terjadi perkembangan konsentrasi aset-aset para perusahaan transnasional di negara “induk/asal” masing-masing, ketimbang trend ke arah “globalisasi”. Dus, perusahaan-perusahaan trnasnasional yang berpusat di Inggris yang bergerak dalam bidang manufaktur memiliki 52% dari aset mereka ada di Ingris pada tahun 1987, tetapi pada tahun 1993 aset mereka yang ada di Inggris menjadi 62%. Perusahaan-perusahaan transnasional yang berpusat di Jepang yang bergerak dalam bidang manufaktur meningkatkan penempatan aset mereka di Jepang dari 64% pada tahun 1987 menjadi 75% pada tahun 1993, sementara perusahaan-perusahaan transnasioal yang berpusat di Jepang yang bergerak dalam bidang jasa yang menempatkan asset mereka di Jepang meningkat dari 77% pada tahun 1987 menjadi 92% pada tahun 1993. Perusahaan-perusahaan transnasional yang berpusat di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang manufaktur mengalami peningkatan penempatan aset mereka di Amerika Serikat dari 67% pada tahun 1987 menjadi 73% di tahun 1993.
Dari statistik di atas kita dapat melihat bahwa, jauh dari apa yang disebut sebagai penyebaran aset dan penjualan mereka, sekalipun menyeberangi bola bumi, justru perusahaan-perusahaan transnasional telah memusatkan baik produksi dan penjualan komoditi mereka di negara-negara “induk”. Dan mereka telah meng-internasionalisasikan operasi-operasi mereka ini yang dikonsentrasikan di negara-negara kapitalis maju lainnya. Ini mencerminkan adanya distribusi yang sangat tidak merata (uneven) dalam hal investasi langsung (Foreign Direct Investment atau investasi langsung) dan perdagangan dalam skala global.
Distribusi Investasi dan Perdagangan Global
Pada tahun 1992 total modal investasi langsung luar negeri seluruh dunia adalah sebanyak US$2 Trilyun. Perusahaan-perusahaan transnasional yang mengontrol modal bertanggung jawab atas penjualan sebesar US$5.5 Trilyun di seluruh dunia. 100 perusahaan transnasional terbesar di dunia memiliki sepertiga dari modal ini. 60% dari investasi langsung luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnasional adalah berhubungan dengan sektor manufaktur, 37% jasa dan hanya 3% dengan output produk-produk primer, seperti bahan mentah dari tambang dan pertanian.
Distribusi modal investasi langsung luar negeri secara geografis sungguh-sungguh tidak merata. 75% diantaranya berlokasi di negara-negara kapitalis maju, secara prinsip di Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang, yang tertacat hanya 14% dari populasi penduduk dunia. 25% yang menjadi sisa dari investasi langsung luar negeri, 66%nya ditempatkan di 10 negara “sedang berkembang” yang utama –Argentina, Brazil, China, Hong Kong, Malaysia, Mexico, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dam Singapura. Negara-negara ini tercatat merupakan populasi 29% dari penduduk dunia. Namun, dengan termasuknya China didalamnya, dengan populasinya yang 1,2 Milyar orang, statistik ini menggambarkan underestimasi mengenai ketidakmerataan yang riil dalam hal distribusi investasi langsung luar negeri secara global. Investasi luar negeri langsung mengalir ke China sangat terkosentrasi di propinsi-propinsi pesisir, plus Beijing. Jika ini dimasukkan sebagai faktor, nampak bahwa 91,5% dari modal investasi asing langsung global terkosentrasi di wilayah-wilayah bumi ini yang hanya dihuni oleh 28% penduduk.
Selain itu ada juga ketidakmerataan secara geografis dalam hal arus investasi luar negeri secara langsung. 60% dari investasi internasional mengalir di antara “Trio” imperialis Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang. Dari sisanya 40% dari aliran investasi langsung luar negeri –sekitar US$34 Milyard di tahun 1990-1993– 56% nya pergi ke Asia Timur dan 32% nya ke Amerika Latin. Bukan hanya negara-negara imperialis Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang,yang merupakan organisator dan tujuan utama investasi langsung luar negeri, pola aliran investasi langsung luar negeri negara-negara non-Triad juga memperlihatkan pola yang amat terkosentrasi. Dus, begitu besar investasi langsung luar negeri negara-negara non-Triad dari US megalir ke Amerika Latin. Bagi investasi luar negeri non-triad yang bersala dari Jepang, Asia timur adalah tujuan utama. Bagi investasi langsung luar negeri Eropa Barat untuk negara-negara non-Triad, tujuan utamanya adalah Eropa Timur, Brazil, Afrika Utara dan Barat.
Kosentrasi secara geografis dalam hal akumulasi modal dan aliran investasi langsung luar negeri dapat diparalelkan dengan ketidakmerataan secara geografis dari pola perdagangan global. Pada tahun 1992, total ekspor seluruh dunia adalah US$3.7 Trilyun. 69% dari ekspor seluruh dunia pergi ke anggota negara-negara Triad imperialis dan selanjutnya 14% dari seleuruh ekspor dunia menuju ke 10 besar Negera Dunia Ketiga terpenting dalam term aliran investasi langsung luar negeri. Berarti, 84% dari perdagangan seluruh dunia adalah hanya diantara wilayah-wilayah bumi yang hanya dihuni oleh 28% penduduk.
Marginalisasi Negara-negara Terbelakang
Dalam kata lain, sebagian besar mayoritas negara-negara di dunia, yang dihuni oleh hampir tiga per empat penduduk dunia –sekitar 3,8 Milyar orang– tidak hanya dihapus dalam peta ketika menyangkut investasi langsung luar negeri, mereka juga secara lengkap termarjinalisasi senpanjang menyangkut perdagangan dunia. Jalan utama dimana mereka “terintegrasi” ke dalam ekonomi kapitalis global adalah melalui laporan pembayaran sebesar US$40 Milyar yang mereka buat dalam pembayaran dan servis hutang bagi bank-bank dan pemerintahan anggota Triad imperialis.
Tetapi dalam pengelolaan hutang, mereka memberikan tanggungjawab besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial, sekalipun hutang ini hanyalah merupakan bagian marjinal dari hutang seluruh dunia. Pada tahun 1990, jumlah keseluruhan dari hutang yang dimiliki pemerintah-pemerintah lokal dan pusat, bisnis rumah tangga dan non-finansial di seluruh Amerika Serikat sendiri adalah sebesar US$10,6 Trilyun –hampir 10 kali total hutang negara-negara Dunia Ketiga.
Dus, bagi mayoritas penduduk bumi ini, tempat mereka dalam pasar “global” mirip propinsi-propinsi terbelakang imperium Romawi pada masa epos kemunduran dan kehancuran corak produksi (mode of production) perbudakan –dirampok dan dimiskinkan untuk memperkaya orang-orang yang berkuasa dan kaya yang tinggal di pusat imperium.
Contoh di atas mengambarkan distribusi investasi langsung luar negeri, perdagangan, aset dan penjualan dari perusahaan-perusahaan transnasional yang memperagakan, bagi segala maksud dan tujuan tersebut, negara-negara imperialis yang menyatakan keanggotaan ekonomi “global”, jika entitas semacam itu dapat benar-benar dinyatakan untuk eksis.
Ekonomi kapitalis dunia terstruktur meliputi tiga blok persaingan perdagangan dan investasi yang terpusat di negara-bangsa imperialis, yaitu Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang. Kekuasaan mayoritas perusahaan-perusahaan transnasional “masih hanya” beroperasi di sejumlah kecil negara –secara prinsip di negara-negara “induk” mereka dan di negara-negara “berupah tinggi” lain diantara Triad imperialis.
Bertentangan pernyataan yang dibuat oleh para penganjur thesis globalisasi, perusahaan-perusahaan transnasional tidak mengarahkan investasi mereka ke daerah-daerah dimana upah buruh paling murah. Tidak ada dorongan besar perusahaan-perusahaan transnasional yang berbasis di Jerman, dimana rata-rata tingkat upahnya sebesar $25 per jam, ke cabang-cabang industri di India yang tak ada serikat buruhnya, dimana tingkat upah rata-ratanya hanya 40 Sen per jam. Faktanya, investasi langsung luar negeri dari perusahaan-perusahaan transnasional sektor manufaktur secara meningkat diarahkan ke cabang-cabang industri dengan tingkat pembelanjaan modal tetap tinggi, dengan tenaga kerja yang lebih sedikit tapi lebih terlatih (sklilled), dan dengan demikian tingkat upahnya relatif lebih tinggi (semisal industri kimia, otomotif dan elektronik) dan menjauh dari cabang-cabang industri yang ber-skill rendah, upah-murah dan padat karya semacam tektil, pakain dan sepatu.
Divergensi’, bukan ‘konvergensi’
Dalam Laporan Pembangunan Dunia 1995, Bank Dunia memperingatkan “ adalah bodoh jika memprediksikan bahwa perbedaan antara negara-negara kaya dan miskin akan secara cepat hilang melalui konvergensi, ataupun meningkatkan (upward) ( standar upah dan kondisi hidup negara-negar miskin menjadi sama dengan yang di negara-negara maju) atau menurun (sebaliknya)”.
Konvergensi”, begitu ditulis dalam laporan tersebut, “ adalah sebuah catatan yang ditujukan kepada para ekonom, yang mendogma pada teori [maksudnya, teori mengenai persaingan sempurna dalam wilayah tingkat-permainan dimana semua pemilik komoditas seimbang --DL], dan dibenci oleh kubu populis di negara-negara kaya, yang melihatnya sebagai ancaman bagi pendapatan mereka. Pengalaman yang lalu, bagaimanapun, dukungan ataupun harapan terhadap yang terdahulu atau ketakutan terhadap yang berikutnya…”Diatas segalanya, divergensi, bukan konvegensi, telah menjadi hukum…”.
Lebih jauh : rata-rata pendapatan per kapita negara-negara kaya adalah 11 kali pendapatan per kapita negera-negara miskin pada tahun 1870, meningkat menjadi 38 kali pada tahun 1965, dan 58 kali pada tahun 1985.
Diantara sekitar jumlah tenaga kerja global sebesar 2,5 Milyar orang, 59% sekarang berada di tempat yang oleh Bank Dunia golongkan sebagai “negara-negara dengan upah murah”, 27% di “negera-negera dengan upah menengah” dan hanya 15% yang tinggal di “negara-negara dengan upah mahal”. Itu adalah proyeksi 30 tahun lalu, hanya 10% dari tenaga kerja global yang akan tinggal di “negara-negara dengan upah mahal”. Disamping itu, laporan Bank Dunia tersebut menjatuhkan ide bahwa sebuah “pasar bebas” global yang “terintegrasi’ pasti akan menghasilkan kenvergensi bagi para buruh seluruh dunia. Berikut adalah contoh tipikal dari laporan tersebut:
Cerita-cerita mengenai hilangnya integrasi sering menjadi headline: bagaimana Joe kehilangan pekerjaan karena persaingan dengan orang-orang miskin Mexico seperti Maria, dan bagaiaman upah dia (Maria) menurun karena adanya ekspor murah dari China. Tetapi Joe sekarang mempunyai pekerjaan yang lebih bagus, dan ekonomi Amerika Serikat telah mendapat untung dengan adanya ekspor yang meluas ke Mexico. Standar kehidupan Maria telah meningkat, dan anaknya dapat mengharapkan masa depan yang lebih baik. Produktifitas dua pihak buruh tersebut meningkat dengan adanya peningkatan investasi, bagian yang terdanai dengan meningkatkan tabungan buruh di negara lain, dan dana pensiun Joe akan dibayar lebih tinggi melalui kesempatan diversifikasi dan investasi baru.
Laporan yang sama, ternyata, secara faktual menyatakan: “Ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan, antara kelompok-kelompok etnik, dan antara wilayah geografis secara khusus bersifat kekerabatan…Wilayah miskin, semacam negara bagian Chiapas di Mexico, selalu tetap miskin secara relatif sekalipun ekonomi seluruh dunia meningkat”!
Cerita singkat Bank Dunia mengenai Joe dan Maria, tentu, tidak menceritakan kepada kita mengenai sesuatu hal yang realistis terhadap kehidupan umumnya seorang “Joe” di Amerika Serikat ataupun kehidupan umumnya seorang “Maria” di Mexico. Ini memang sengaja dirancang untuk mengaburkan fakta bahwa daya beli dari upah buruh-buruh non-supervisory di AS telah jatuh sejak tahun 1973 sampai pada level tahun 1950an, dan rata-rata upah riil di Mexico jatuh hampir 50% selama tahun 1980-an dan standar hidup mayoritas rakyat Mexico sekarang lebih rendah dibanding sebelum Perang Dunia II dulu.
Internasionalisasi Modal
Tak diragukan lagi, ada tendensi yang kuat ke arah internasionalisasi modal pada beberapa dekade terakhir ini. Munculnya perusahaan-perusahaan transnasional akhir-akhir ini sebagai bentuk dominan organisasi modal besar dibawah kapitalisme monopolis mutakhir adalah buktinya. Tetapi untuk memahami dinamika riil dari tendensi ini adalah penting sekali untuk tidak mengacaukan antara internasionalisasi produksi dan penjualan komoditi (misalnya, internasionalisasi produksi dan realisasi nilai lebih (surplus value)) dengan internasionalisasi kekuasaan mengendalikan modal (misalnya, sentralisasi secara internasional terhadap modal).
Internasionalisasi realisasi nilai lebih, misalnya internasionalisasi penjualan komoditas, adalah sebuah tendensi yang sifatnya inheren dalam kapitalisme, tetapi ia telah berkembang sangat berbeda dalam sejarah corak produksi ini. Dengan perkataan yang lebih luas, internasionalisasi meningkat dari sejak awal abad 19 sampai permulaan Perang Dunia I (waktu itu, ekspor meningkat dari dari 3% dari out put seluruh dunia pada tahun 1800 menjadi 33% pada tahun 1913). Ini jatuh lagi selama gelombang depresi panjang yang menyebabkan tahun-tahun dua Perang Dunia dari 1913 sampai 1939. Kemudian mulai mendaki lagi pada periode setelah Perang Dunia II –meskipun pendapatan perkapita dan nilai ekspor relatif sebelum masa PD I tidak dapat dicapai sampai tahun 1973.
Sebelum Perang Dunia II, hanya ada internasionalisasi yang sifatnya marginal dalam hal produksi nilai lebih, diluar bahan mentah utama. Berarti, sangat sedikit perusahan besar yang membelanjakan modal konstan dan variabel nya diluar negara-negara “induk” mereka. Ini mulai berubah setelah Perang Dunia II, karena perusahaan-perusahaan besar berbasis di negara-negara kapitalis maju –terutama, perusahaan yang berbasis di AS– mulai menginvestasikan dalam bidang manufaktur di luar negeri, atau dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki anak cabang mereka di negara asing atau melalui cara membeli perushaan-perusahaan manufaktur asing. Sejak tahun 1960-an, ini telah mulai menjadi fenomena umum bagi pemodal besar di seluruh negara-negara kapitalis maju, yang mana untuk pertama kalinya secara aktual mencetak semuah frame-work internasional dengan cepat bagi persaingan modal.
Namun demikian, pembelanjaan internasionalisasi modal adalah tidak perlu kongruen (sama) dengan internasionalisasi kepemilikan modal, yakni fusi modal-modal dari berbagai bangsa menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang tulen, misalnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kapitalis dari berbagai bangsa dimana kewenangan mengatur modal perusahaan tersebut tidak berada dalam tangan kapitalis satu bangsa tertentu. Diluar Eropa Barat, ada sedikit bukti bahwa fusi modal internasional semacam itu sudah atau sedang mulai.
Kekuasaan Negara dan Persaingan Antar-Imperialis
Jika benar-benar ada proses fusi modal besar secara internasional kita akan dapat melihat suatu dalil menurunnya persaingan antar-imperialis, yakni, perbedaan kepentingan ekonomi di antara pemilik-pemilik modal dari berbagai bangsa akan cenderung menghilang dan ini akan mencerminkan menurunnya penggunaan kekuasaan negara-negara imperialis untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan kelompok-kelompok kapitalis nasional (AS, Eropa dan Jepang) unutk melawan satu sama lainnya. Sekalipun dalam kasus semacam ini,tentunya, kekuasaan negara imperialis akan tidak saja sekedar “melenyap”. Yang akan melenyap adalah peranannya sebagai sebuah instrumen persaingan antar-imperialis. Peranan negara sebagai pusat pertahanan kepentingan bersama dari para pemilik modal imperialis dalam perjuangan kelas antara modal dan tenaga kerja akan lantang dibandingkan sebelumnya.
Lagi, tak ada bukti perihal adanya kemunduran peranan negara-bangsa imperialis sebagai senjata persaingan antar-imperialis. Sebaliknya, semenjak akhir perang dingin telah terjadi intensifikasi penggunaan kekuasaan negara imperialis, khususnya oleh para kapitalis AS, untuk meningkatkan kepentingan ekonominya melawan rival mereka dari Jepang dan Eropa Barat. Contoh yang paling besar adalah konflik dalam hal perjanjian Helms-Burton dalam Kongres AS. Perjanjian tersebut mengijinkan mantan para pemilik perusahaan yang diambil alih oleh negara Pekerja Kuba untuk memboikot perdagangan luar negeri dengan Kuba sebagai kompensasinya. Ini tidak hanya mendorong gelombang protes dari pemerintah-pemerintahan imperialis lain, yang telah menolak menyetujui sanksi hukum terhadap cabang-cabang perusahaan AS di negara-negara masing-masing.
Undang-undang Helms-Burton tidak sekedar membantu dalam hal mengetatkan blokade ekonomi AS terhadap negara sosialis Kuba. Ini dirancang oleh para lawyer dari perusahaan penyulingan alkohol Bacardi, yang terkenal dengan rum putihnya (non-Kuba). Sasaran utama Bacardi adalah perusahaan Pernod-Richard dari Perancis, yang telah melakukan negosiasi yang menghasilkan deal-deal besar bagi Kuba untuk menyediakan sulingan rum bagi operasi pemasaran di seluruh dunia .
Persaingan ekonomi terbuka antara perusahaan-perusahaan transnasional AS dan Eropa Barat juga berakar pada perjanjian D’Amato-Kenedy yang menyetujui sanksi pengadilan AS terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi dan perdagangan untuk bidang minyak dengan Iran dan Libya. Perusahaan-perusahaan ini termasuk Total dari Perancis, konglomerat minyak dan gas Italia Agip, Petrofina dari Belgia dan Verba dari Jerman. Perusahaan lain yang jadi sasaran adalah ENI, perusahaan negara Italia yang bergerak dalam bidang energi, yang telah menginvestasikan sebanyak US$6 Milyar dalam pembangunan pipa gas Libya. Dalam menanggapi isi perjanjian D’Amato-Kennedy oleh Kongres AS, Komisi Eropa menerapkan sebuah “black list” perusahaan-perusahaan AS untuk dijadikan sasaran untuk sanksi balasan oleh pengadilan-pengadilan di Eropa.
Konflik dan rivalitas antara imperialis AS dan Perancis secara terbuka termanivestasikan dalam kejadian baru-baru ini di Zaire. Selama Perang Dingin, Washington, yang mana menjumpai sumber dayanya macet di tempat lain, tunduk pada kelanjutan militerisme Perancis, dominasi diplomasi dan ekonomi pada bekas koloninya di Afrika. Tetapi, dengan berakhirnya Perang Dingin, Washinton tidak mau lagi membiarkan modal Perancis mempunyai akses istimewa atas negara-negara yang kaya tambang di kawasan Afrika Francofon seperti Zaire. Sejak jatuhnya rejim suku Hutu yang di-bekingi Perancis tahun 1994, Washington telah meningkatkan kebencian rejim baru terhadap Perancis untuk memperkokoh pengaruh diplomatiknya di Afrika tengah dan timur. Washington secara terbuka menentang usaha-usaha Perancis untuk bersama-sama menempatkan kekuatan militer yang akan melakukan intervensi di Zaire timur guna memproteksi orang-orang Zaire dan kerabatnya dari suku Hutu Rwanda dari serangan pemberontak Zaire. Dalam rancangan menentang rencana Perancis tersebut, juru bicara kementerian luar negeri AS Nicholas Burns menyatakan: “ Beberapa orang di Paris nampak hidup dibawah angan-angan bahwa bagian tertentu dari Afrika dapat dipesan atau didominasi oleh kekuatan kolonial tertentu …Itu adalah pernyataan yang mundur jauh ke belakang. Waktunya telah lewat saat…kekuatan asing dapat melihat keseluruhan kelompok di negara-negara lain sebagai dominasi pribadi mereka.”
Ketika datang persaingan antar-imperialis untuk akses terhadap pasar dan peluang investasi sama sekali tidak ada garis pemisah antara penggunaan kekuatan hukum, diplomatik dan militer. Dus, pemerintah AS menggunakan baik kekuatan diplomatik maupun kekuatan militernya pada bulan September 1996 untuk membendung rencana PBB “food for oil” untuk Irak yang merupakan inisiatif Perancis. Dibawah rencana itu, Irak diijinkan menjual sampai $2 Milyar dari minyaknya setiap 6 bulan dalam rangka untuk membeli makanan dan obat-obatan. Banque Nationale de Paris yang akan menangani rekeningnya dimana hasil penjualan minyak Irak didepositokan. Washington telah memblokade persetujuan rencana ini dengan Dewan Keamanan PBB selama lebih dari satu tahun. Pada bulan Mei rencana ini terpaksa disetujui. Namun, hanya menjelang rencana ini dilaksanakan, Washington menggunakan peningkatan intervensi Bagdad dalam konflik rivalitas partai-partai borjuis Kurdi di Irak utara untuk memproklamirkan bahwa Bagdad melanggar traktat antara Kuwait dan Saudi Arabia. Clinton memerintahkan serangkaian serangan Amerika dengan sasaran Irak Utara dan secara sepihak menyatakan bahwa rencana “food for oil” PBB ditunda. Pada bulan Desember 1996, pemerintah AS membiarkan rencana PBB tersebut dilaksanakan, tetapi dengan satu perubahan yang tidak signifikan –sekarang hasil penjualan minyak Irak tidak akan lagi didepositokan di sebuah bank di Paris, tetapi gantinya akan didepositokan di sebuah bank di New York.
Selama perang dingin, para kapitalis AS menggunakan kekuasaan negara mereka, khususnya aparatus militer mereka yang massif, untuk membela kepentingan pemilik modal imperialis melawan ancaman pengelolaan secara kolektif oleh kekuatan negara non-imperialis, khususnya negara pekerja. Dengan berkurangnya ancaman tersebut, para kapitalis AS telah mulai menggunakan kekuasaan militer yang maha besar itu untuk meningkatkan kepentingan ekonomi mereka sendiri melawan saingan imperialis lainnya.
Tata Dunia Baru” muncul setelah kolapsnya blok Sovyet, sehingga akan mendorong untuk semakin menampakkan diri seperti kekuasaan imperialisme klasik pada jaman Lenin, walaupun dengan beberapa modifikasi yang penting. Yang utama adalah kepemilikan senjata nuklir oleh kekuatan-kekuatan imperialis utama atau, dalam kasus Jerman dan Jepang, basis teknologi untuk secara cepat mereka miliki, membuat perang global antar-imperialis sangat tak mungkin. Hal itu tidak termasuk, tentu saja, perang antar-imperialis yang dilokalisir yang oleh perlawanan penguasa-penguasa non-imperialis.
Mereka yang beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan transnasional telah menjadi kekuasaan kolosal lintas negara-bangsa borjuis, atau mengabaikan pertanyaan mengenai kekuasaan negara-bangsa , membuat dua kesalahan yang fundamental.
Pertama, mereka gagal untuk memahami bahwa persaingan antar perusahaan-perusahaan transnasional yang meningkat, akan meningkatkan pula kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut akan adanya kekuasaan negara yang tangguh untuk mempertahankan kepentingan mereka dari pesaingnya. Dalam konteks ini, segala perusahaan “satu negara”(maksudnya perusahaan yang berasal dari negara yang sama—pentj) akan menjadi semakin terancam oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dukungan aparatus negara nasional yang tangguh.
Kedua, kegagalan dalam membedakan antara negara borjuis semi-kolonial yang lemah dan negara-bangsa imperialis. Kekuasaan ekonomi yang kolosal yang dimliki oleh perusahaan-perusahaan transnasional terhadap negara borjuis semi-kolonial secara fakta berakar pada dukungan yang mereka terima dari kekuasaan negara imperialis yang menjadi basis/“induk” perusahaan mereka dalam semacam area yang krusial sebagai riset dan pengembangan yang disubsidi negara, infrastruktur ekonomi, subsidi ekspor, dan lain-lain.
Organisasi-organisasi Internasional
Tetapi bukankah telah terjadi peningkatan “pengalihan kekuasaan” (“ceding sovereignity) pemerintah kepada organisasi-organisasi internasional yang bertindak demi kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional seperti IMF, Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia ?
Lagi-lagi kita perlu membedakan antara negara-negara semi-kolonial dan negara-bangsa imperialis. Pemerintah negara-negara imperialis tidak lain adalah merupakan sebuah komite eksekutif untuk mengelola kepentingan bersama para kapitalis nasional mereka, fraksi yang dominan diorganisir di dalam perusahaan-perusahaan transnasional. Dan adalah pemerintah negara-negara imperialis yang mengontrol IMF, Bank Dunia dan WTO, sebagaimana mereka juga mengontrol Dewan Keamanan PBB. Di dalam IMF, misalnya, proporsi suara berdasarkan besarnya setoran saham mereka atas sumber keuangan. Pada tahun 1990, ke 23 negara-negara imperialis memiliki 62,7% suara sebagai tandingan 35,2% suara yang dimiliki 123 anggota lainnya. Lima pimpinan Dewan Eksekutif Permanen IMF dicalonkan oleh lima besar pemilik saham –AS, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang.
Fungsi pokok IMF, Bank Dunia dan WTO adalah untuk menyetir seluruh negara dalam hal kebijakan ekonomi dunia yang telah disepakati oleh negara-negara imperialis utama. Kebijakan tersebut diputuskan dalam pertemuan tahunan pemerintah 7 negara imperialis utama (atau kelompok G7,pentj). Dalam pertemuan tahun 1976 mereka, misalnya, pemimpin-pemimpin negara G7 menyetujui rencana reorganisasi ekonomi negara-negara Dunia Ketiga melalui : pembukaan pasar dunia (dalam hal ini, untuk mengimpor barang-barang dari negara-negara imperialis), memprioritaskan ekspor daripada pasar dalam negeri, privatisasi BUMN-BUMN serta pemfungsian dan membukanya bagi investasi asing (dalam hal ini : imperialis), dan pemotongan pos-pos anggaran yang “tidak produktif” seperti pendidikan dan kesehatan. Setelah tahun 1976, keputusan itu menjadi kebijakan yang dipaksakan bagi negara-negara pengutang yang berasal dari Dunia Ketiga oleh IMF dan Bank Dunia.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menancapkan pengaruh guna mendapatkan konsesi politik dan ekonomi bagi negara-negara imperialis dan perusahaan-perusahaan transnasional yang mana dekolonisasi dan kemerdekaan politik formal yang diberikan kepada borjuasi di negara-negara tersebut. Dus, penerapan beberapa resep pro-export bagi semua nagara-negara debitur (pengutang—pentj)Dunia Ketiga berarti adalah intensifikasi persaingan diantara mereka, dengan efek yang menghancurkan harga komoditi ekspor mereka, yang terdiri dari sebagian besar bahan mentah. Menjelang tahun 1989, harga rata-rata produk-produk ini, diluar minyak, adalah dibawah 33% harganya di tahun 1980.
Penaklukan kembali pasar dalam negeri negara-negara semi-kolonial adalah juga merupakan tujuan mendasar dibalik tekanan kekuatan negara-negara imperialis terhadap asosiasi-asosiasi “pasar bebas” seperti NAFTA dan APEC. Penghapusan tarif impor terhadap seluruh anggota asosiasi-asosiasi ini menghapus satu-satunya bentuk proteksi yang tersisa oleh negara-negara semi-kolonial terhadap penetrasi pasar dalam negeri mereka oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Tetapi negara-negara imperialis dapat membatasi penetrasi terhadap pasar dalam negeri mereka terhadap ekspor dari negara-negara semi-kolonial melalui menerapkan serangkaian hambatan-hambatan non-tarif yang kokoh.
Integrasi” Blok Negara-negara Ex-Soviet
Kebijakan yang sama telah diterapkan kepada negara-negara yang dulunya negara sosiali di Eropa Timur dan Eks-USSR. Mereka mengira “integrasi” ke dalam pasar kapitalis dunia ,sebagaimana sering dipuji oleh para kaum globalis yang mendukung klaim tersebut, akan membawa mereka masuk ke era sejarah baru dimana kapitalisme sekarang telah menjadi sebuah sistem global yang sejati. Bagaimanapun, terdapat satu cacat kecil dalam argumen ini, negara-negara ini masih belum memiliki sistem ekonomi yang benar-benar kapitalis. Privatisasi legal yang meluas di semua negara-negara ini menyembunyikan fakta bahwa ekonomi mereka masih diregulasi oleh negara dan institusi yang yang dimiliki negara daripada kepemilikan kapital secara pribadi.
Saat terjadi privatisasi “kecil-kecilan” yang ekstensif, dengan penciptaan toko-toko kecil, perusahaan-perusahaan kecil, dan bengkel-bengkel kecil secara cepat, perusahaan-perusahaan industri utama di negara-negara ini masih menghadapi satu kesulitan yang utama dalam pembentukan borjuasi, dimana mereka(borjuasi pemula itu) berakar pada birokrasi dan kelas menengah, dan kecenderunganya mereka sebenarnya memiliki modal yang sang sedikit dan kecil. Dalam sistem Stalinis lama yang melakukan perencanaan yang tersentral dan sang birokratis, uang adalah satu income, antara lain, uang bisa membeli barang-barang konsumsi, tapi tidak pernah menjadi kapital atau modal, antara lain seperti, untuk digunakan dalam mengontrol produksi, tidak juga dapat diakumulasi seperti modal (money-capital). Mekanisme pasar secara parsial yang ada tidak mengesankan adanya disiplin anggaran dalam perusahan-perusahaan. Di USSR, dimana hal itu sangat sering terjadi, para manajer tidak memahami neraca keseimbangan perusahaan mereka yang akan menunjukkan keuntungan dan kerugian mereka.
Sebagai tujuan untuk mengatasi problem modal riil, untuk “mengkapitalisasi tanpa sang kapitalis”, dan unutk melegitimasi perpindahan kepemilikan publik ke pemilikan pribadi, Republik Czech mengawalinya dengan disrtibusi massal kupon privatisasi ke masyarakat, mengijinkannya untuk di gunakan sebagai saham perusahaan yang diperjualbelikan melalui bank-bank yang mengelola dana privatisasi. Dengan adanya “Kupon Privatisasi” Perdana Menteri Czech Vaclav Klaus mendeklarasikan bahwa privatisasi perekonomian negaranya telah komplit, bahkan lebih dari separo GDP negaranya dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dana itu. Bagaimanpun, adalah negara sebagai pemilik bank, yang mendominasi pengelolaan dana tersebut.
Di Polandia, dimana adalah bekas negara sosialis pertama yang memulai proses privatisasi secara besar-besaran, banyak pengamat ekonomi yang menyimpulkan bahwa jalan untuk menuju kapitalisme baginya masih sangat panjang. Basis dari argumen mereka adalah perekonomian Polandia belum ditegaskan, dikontrol dan diregulasi oleh modal pribadi (private capital). Regulator utama masih tetap dipegang oleh negara, yang diteruskan dengan redistribusi samapi dengan 80 % GDP. Seperti negara-negara ex-blok Soviet, di Polandia sektor swasta sangat tergantung dengan sektor-sektor yang dikuasai oleh negara. Menurut pengamatan Jan Sylwestrowicz yang di majalah Labour Focus di musim gugur tahun 1995 :
“Program privatisasi secara fundamental dibiayai oleh negara. Adalah negara, dan sektor-sektor ekonomi yang dikuasai negara, yang men-support program privatisasi., yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme pendukung yang besar untuk menyelamatkan sektor swasta. Meskipun akumulasi primitif telah berjalan, sektor swasta masih belum mampu unutk selamat jika tidak ada peringanan pajak, dipenuhinya kebutuhan sektor swasta oleh sektor-sektor industri yang dimiliki negara, harga sewa yang murah untuk pabrik-pabrik dan mesin-mesin yang dimiliki negara, kredit-kredit istimewa dari bank-bank negara, subsidi langsung maupun yang tidak langsung bagi sektor perbankan/finansial swasta, kemudahan pengurusan ijin ekspor/impor, jaminan negara untuk operasi perdagangan dll. Lebih lanjut, kebijakan-kebijakan yang di keluarkan negara (terutama tingkat suku bunga dan tingkat nilai tukar) telah memicu terbunuhnya sektor swasta oleh operasi spekulan yang simpel…Dan efeknya, pemerintahan Polandia bekerja bagaikan sebuah mesin pemompa panas yang besar, memompa keluar sumber daya yang dikuasai sektor publik untuk dimasukkan ke sektor swasta. Melalui berbagai macam mekanisme kebijakan dan peranannya sebagai juru penengah langsung (direct intermediation), negara kenyataannya telah menjadi administratur dari bagian kerja perekonomian swasta yang baru.”
Dan faktanya, sebagaimana disampaikan oleh Sylwestrowicz, satu-satunya sektor swasta yang mampu hidup secara mandiri tanpa bantuan pemerintah adalah mafia Polandia, yang telah menjadi pemain utama dalam “perdagangan luar negeri” Polandia, yang pekerjaannya mencuri mobil di negara-negara eropa timur dan kemudian dijual dengan murah di eropa barat dan timur. Jumlah mobil yang telah melewati tangan-tangan mafia pada tahun 1993 diperkirakan mencapai 300.000 unit- hampir sama dengan output pabrik-pabrik mobil di Polandia sendiri.
Ketika privatisasi menyebabkan bertambahnya kekayaan para birokrat-birokrat tua dalam negara-negara ex-blok Soviet, yang kesemuanya didapatkan dari pencurian dan peramporkan aset-aset ekonomi negara. Namun kekayaan itu tidak ditransformasikan menjadi kapital riil. Bahkan, kekayaan itu mereka pergunakan untuk memberi barang-barang mewah yang berasal dari eropa barat, atau diikutkan dalam aktivitas-aktivitas spekulatif yang ada di pasar finansial eropa barat.
Tidak ada perubahan fundamental dalam hubungan lama antara buruh perusahaan yang dibawa oleh privatisasi. Hal yang sama juga terjadi di Rusia
“Kapitalisme” di Rusia
Di tahun 1994 lebih dari 39.000 perusahaan-perusahaan Rusia yang sudah diswastakan terjerat oleh hutang yang sangat kronis dan tingkat hutang yang ada di perusahaan-perusahaan itu mencapai 100 trilyun rubel. Meskipun begitu, meluasnya penutupan pabrik-pabri, kebangkrutan-kebangkrutan dan pemecatan besar-besaran tidak atau belum terjadi. Sebuah penelitian yang baru-baru ini diadakan oleh ILO, yang berbasiskan pada pengambilan sampel di 400 perusahaan di Rusia, memperkirakan bahwa perusahaan ini yang memperkerjakan 35 % dari keseluruhan buruh di Rusia tidak dapat di tutup tanpa berperangaruh ditingkatan produksi. Tapi sebagaimana diamati oleh Bob Arnot melalui sebuah survei pada musim panas tahun 1995 yang dimuat dalam Labour Focus on Eastern Europe :
“ Proses reformasi dan privatisasi tidak merusakkan ketergantungan dalam hubungan buruh dan perusahaan. Hubungan yang berubah itu, dalam beberapa hal, malah meningkatkan ketergantungan. Para pekerja terikat dengan pabriknya karena adanya penghasilan yang tidak berbentuk uang yang disediakan oleh perusahaan, dan semuanya itu sangat dibutuhkan oleh buruh untuk kegiatan konsumsi. Perusahaan masih menyediakan, meskipun berbeda-beda derajatnya, subsidi untuk kantin, transportasi, sembako, barang-barang konsumsi, perumahan, pendidikan, dan fasilitas untuk anak-anak.”
Kegiatan kerja mungkin telah berkembang, diferensiasi penghasilan mungkin meningkat, dan mungkin ada kegiatan spekulasi finansial dalam jumlah besar, namun kekuatan buruh masih belum menjadi sebuah komoditi. Kerja masih belum menjadi kegiatan “bebas” seperti yang ada dalam “dual sense”-nya Marx. Proses reformasi mungkin telah merubah bentuk dan sifat-sifat ketergantungan dalam hubungan buruh-perusahaan, namun proses tersebut masih belum mampu untuk melenyapkannya. Kemunduran yang berkelanjutan dan yang mengakibatkan kolaps dalam proses produksi menggambarkan bahwa proses kapitalisasi ini masih belum berhasil. Privatisasi, dan dalam bentuk-bentuk lainnya, belum diikuti dengan restrukturisasi, dan penutupan dalam skala besar masih belum menghasilkan apa-apa, karenanya strutur tua industri/produksi masih tetap berdiri kokoh. Proses reformasi belum mengarah pada akumulasi modal domestik dan percepatan dalam eksploitasi kerja buruh, malahn proses tersebut mengobrak-abrik akumulasi modal di masa lalu (past accumulated wealth), disertai dengan adanya capital flight, yang disponsori oleh mantan kelompok-kelompok penguasa, wiraswastawan baru dan elemen-elemen kriminal…”
Arnot menyimpulkan apa yang terjadi di Rusia sama dengan apa yang terjadi di bekas negara-negara blok Rusia, sebagaimana dia menulisnya :
“Kekuatan negatif dari populasi kelas pekerja telah menghalangi proses reformasi dari awal. Faktanya adalah tidak ada kepemilikan kelas ataupun sebuah struktur sosial yang dapat dengan jernih dan tidak ambigu untuk mendukung proses marketisasi, bahkan yang ada mereka yang memperburuk keadaan. Para institusionalis akan berargumen bahwa dengan sebuah kerangka kerja institusional yang benar sebuah ekonomi pasar dapat diciptakan. Tapi institusi merefleksikan dasar ekonomi-politik dan kepentingan kelas dan jika hal tersebut adalah satu-satunya cara utnuk mewujudkan perekonomian pasar, maka institusi yang diciptakan akan menjadi sebuah kulit belaka. “ Perjalanan kita masih teramat jauh dari keadaan dimana sebuah perekonomian pasar, mode produksi kapitalis, menjadi fenomena yang mengglobal.
Mobilitas Global Modal
Barangkali argumen utama dalam mendukung thesis globalisasi adalah banyaknya berbagai modal uang yang terjadi dalam transaksi saham internasional, obligasi dan mata uang. Tehnologi komunikasi elektonik berarti bahwa jumlah uang/modal yangbegitu besar ini dapat ditransfer ke seluruh dunia dengan sekejap. Pergeseran terkombinasi pada sebagian besar pasara modal dalam satu hari adalah equivalen(atau setara—pentj) dengan pergeseran dalam perdagangan internasional dalam satu tahun. Kesamaannya adalah kebenaran transaksi dalam pasar uang utama. Tetapi fakta yang berlainan ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% dari transaksi-transaksi ini berbasis pada gerakan “mengambang” uang kertas, yakni, secara esensial bersifat spekualtif. Persamaan tersebut benar untuk jumlah modal uang yang besar yang diinvestasikan di pasar saham dunia.
Semenjak “crash” pasar modal pada Oktober 1987, jumlah uang kertas yang diinvestasikan di saham-saham perusahaan telah meningkat lebih dari 25% di Itali dan Kanada, lebih dari 50% di AS, Jerman, dan Inggris serta lebih dari 100% di Perancis. Ini telah menghasilkan peningkatan yang tak terprediksikan dalam harga saham. Tentu, semakin tinggi harga suatu saham perusahaan, semakin rendah nilai relatif dividennya –pembagian keuantungan dari produksi yang didistribusikan kepada setiap pemegang saham. Dalam realitasnya, hanya sedikit investor akhir-akhir ini yang membeli saham dengan tujuan mendapat bagian keuntungan sebuah perusahaan yang dihasilkan melalui produksi dan penjualan komiditinya. Poin dari jual beli di pasar modal adalah spekulasi, menjual dan membeli saham di perusahaan-perusahaan –sembarangan perusahaan– dengan harapan menghasilkan keuntungan yang cepat dengan memprediksikan bilamana orang-orang lainnya akan membeli dan menjual nya besok, atau dalam lima menit mendatang.
Bagian yang terpenting dari uang kertas yang “mengambang” ini berisi apa yang disebut Marx sebagai modal “fiktif” atau “imajiner” yang berlawanan dengan realitas, produktif, komoditi, dan modal. Obligasi pemerintah, contohnya, mewakili titel legal atas sebuah bagian dari pendapatan pemerintah di kemudian hari, misalnya, dari sektor perpajakan. Modal-uang yang digunakan untuk belanja negara salah satunya diperoleh dari penjualan obligasi dan obligasi itu diperjualbelikan oleh negara, misalnya, ia telah menjadi pinjaman bagi pemegang obligasi tersebut. Tetapi karena pemegang obligasi menerima bunga dari pinjaman ini, dan dapat menjualnya sebagai komoditi, kemudian obligasi tersebut berlaku sebagai modal. Sebagaimana yang digarisbawahi Marx dalam Bab 30 pada Volume 3 Das Kapital, “ Surat Pengakuan utang ini yang ditujukan untuk sebuah peminjaman (pemberian utang) tapi ketika diperjualbelikan, surat ini membiakkan modal yang tak tampak (annihiliated capital), yang berfungsi untuk dimiliki sebagai modal sejauh surat tersbut bisa diperjualbelikan selayaknya sebuah komoditas dan bisa dirubah menjadi modal” (K. Marx, Capital, Penguin, London, 1991 edn, Vol.3,p.608).
Saham dalam perusahaan-perusahaan bermodal gabungan adalah titel kepemilikan modal yang riil. Tetapi sebagaimana yang digarisbawahi oleh Marx, “Mereka tidak bisa mengontrol modal yang ada” karena “modal tersebut tidak bisa ditarik kembali” sejak modal atau saham itu terikat dalam bangunan, mesin, bahan mentah, dan sebagainya.
Tetapi [demikian Marx menambahkan] titel ini nampak menjadi kertas duplikat modal riil, seolah-olah sebuah bill of lading (sebuah perintah pengambilan kargo –DL) yang secara simultan mencerminkan sebuah nilai dari kargo tersebut. Mereka menjadi nominal yang mewakili modal tak-eksis. Bagi modal yang secara aktual eksis sama halnya, dan tidak ada perpindahan tangan jika duplikat ini dijual-belikan. Ini menjadi bentuk modal tanpa-bunga karena tidak hanya membuahkan suatu pendapatan tertentu tetapi nilai modal yang diinvestasikan didalamnya dapat dibayar ulang dengan penjualannya. Sejauh akumulasi dari sekuritas ini mencerminkan sebuah ekspansi rel-rel kereta api, pertambangan, kapal uap, dll., Ia mencerminkan sebuah ekspansi sebuah proses reproduksi yang aktual…Tetapi sebagai sebuah duplikat yang mana oleh mereka sendiri dapat dipertukarkan selayaknya komoditi, dan , sementara itu sirkulasi sebagai nilai modal, mereka impikan, dan nilai mereka dapat naik dan turun secara cukup independen terhadap gerakan nilai modal aktual terhadap apa yang mereka titelkan…”
Laba dan rugi yang merupakan hasil fluktuasi dalam harga dari kepemilikan titel ini ..adalah alamiah dalam kasus tersebut semakin banyak hasil dari gambling…“[ibid.,pp.608-09]
Begitu bermacamnya gunung-gunung modal ilusi tersebut yang telah terjadi adalah terhalang oleh sebuah grafik. Menurut Financial Times terbitan London pada tanggal 21 Maret 1994, nilai nasional kontrak masa depan (yakni, perlindungan kontrakan terhadap dan mengantisipasi gerakan masa depan harga-harga komoditi pertanian, indikasi pasar modal, jumlah tingkat bungan dan tingkat pertukaran mata uang) yang diperdagangkan di seluruh perdagangan dunia telah mencapai jumlah US$14 Trilyun setiap tahun. Tentu, spekulator yang sama akan menggunakan dengan baik tingkat yang sama dalam beberapa operasi yang sama suksesnya, sehingga laporan yang aktual mengenai perdangan di masa yang akan datang mungkin seperlima atau sepersepuluh jumlah ini. Tetapi sekalipun itu adalah sebuah grafik yang mengagetkan jika dibandingkan dengan jumlah total modal riil, tidak termasuk real estate, ini secara adalah kepemilikan-pribadi di seluruh dunia yang dihitung oleh Bank Chase Manhattan sebanyak US$10 Trilyun pada tahun 1993.
Pertumbuhan yang mengerikan jumlah uang kertas “mengambang” telah dipicu oleh berbagai macam ekspansi hutang oleh negara, perusahaan dan rumah tangga yang diperoleh melalui kredit bank yang terjadi sejak permulaan gelombang depresi panjang pada awal 1970an. Sebab mendasar sistem spekulatif yang membengkak ini adalah berbagai macam ekses kapasitas produktif (yakni, overproduksi aktual dan potensial dari komoditi-komoditi) yang membelenggu sebagian besar industri di seluruh dunia. Modal baru tetap saja terbentuk oleh profit yang dihasilkan setiap tahun yang tidak lama kemudian menemukan kesempatan investasi yang cukup aman setidak-tidaknya pada keuntungan rata-rata, yang mana itu sendiri tetap terdepresi dibandingkan level ia sendiri selama permulaan “gelombang panjang ekspansi” dari akhir 1940-an sampai akhir 1960-an. Fakta bahwa modal ini tidak terinvestasi secara produktif lagi menghasilkan gelombang depresi panjang (khususnya berkurangnya lahan kerja), yang mana berubah menjadi over-akumulasi modal, transformasi yang terus tumbuh dari modal ini menjadi kertas tanpa bunga dan, oleh karenanya, spekulasi dalam kertas ini.
Aktivitas yang spekulatif tidak hanya dilakukan oleh para “spekulator” profesional. Ia semakin didominasi oleh sebagian besar bank-bank swasta besar dan perusahaan-perusahaan transnasional.
Tapi berbagai macam massa kepentingan yang diterima para spekulator adalah dikurangi dari total nilai lebih yang diproduksi waktu itu. Oleh karenanya, fraksi dari nilai lebih tersebut, modal riil, yang disediakan untuk investasi produksi saat itu semakin menurun. Dus, dunia telah dicuci oleh modal illusi karena pemotongan modal riil secara relatif, dan meningkat terus.
Sementara begitu besar jumlah uang kertas “mengambang” secera konstan menjelajahi bumi, berpindah dari satu pasar uang ke yang lainnya selama 24 jam penuh, para pemiliknya dimana pasar uang ini berada mempunyai berbagai macam kebijakan. Karena begitu banyak aktivitas spekulatif ini yang ditaruh dalam kredit-uang (money-credit), pemainnya sangat sensitif sekali terhadap peningkatan tingkat suku bunga. Itulah makanya menjadi sensitif terhadap segala perkembangan dalam ekonomi “riil” yang mana para spekulator tersebut mungkin khawatir akankah ini membuat bank sentral di negara-negara imperialis utama, terutama sekali Federal Reserve Board AS, akan menaikkan tingkat bunga obligasi pemerintah.
Globalisasi” dan Neo-liberalisme
Jika, sebagaimana telah dijelaskan, argumen dalam mendukung tesis “globalisasi” tidak berdiri di atas sekuritas, mengapa konsep ini telah menjadi begitu terkenal? Hirts dan Thompson menawarkan penjelasan berikut:
“Retorika politik baru ini adalah didasarkan pada liberalisme yang anti-politik. Membuat bebas dari politik, ekonomi global baru ini membiarkan perusahaan-perusahaan dan pasar-pasar mengalokasikan faktor-faktor produksinya sampai ke tingkat tertingginya, dan tanpa distorsi oleh intervensi negara. Perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan transnasional dan pasar modal dunia telah membebaskan bisnis dari kekuasaan politik, dan mampu menyediakan konsumen di dunia ini dengan barang-barang termurah dan produsen-produsen yang paling efisien. Globalisasi menyadari yang cita-cita kaum liberal mengenai perdagangan bebas pada pertengahan abad ke-19 seperti Cobden dan Bright: ialah, dunia yang telah di-demiliterisasi dimana aktivitas bisnis adalah yang primer dan kekuasaan politik tidak punya peran lain selain perlindungan sistem perdagangan bebas dunia.”
Bagi kaum kanan di negara-negara industri maju rethorika mengenai globalisasi adalah merupakan sebuah takdir. Ia memberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan setelah kegagalan yang bersifat menghancurkan dalam hal eksperimen kebijakan moneter dan individualisme yang radikal pada tahun 1980-an. Hak-hak buruh dan kesejahteraan sosial dan praktek-praktek semacamnya di era manajemen ekonomi nasional akan menyebabkan masyarakat Barat menjadi tidak kompetitif dalam hal hubungannya dengan negara-negara yang baru saja mengalami proses industrialisasi di Asia dan karenanya harus dikurangi secara dramatis.”
Ia, retorika mengenai “globalisasi” diperlukan untuk memberikan legitimasi ideologis bagi usaha meneruskan kebijakan-kebijakan ekonomi neo-liberal setelah mereka gagal memenuhi janji-janji alami mereka mengenai pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan dan peningkatan standar hidup. Ini tentu saja tidak kebetulan bahwa retorika “globalisasi” menjadi trend diantara para komentator ekonomi, sosial dan politik borjuis yang dimulai semenjak resesi kapitalis interna sional pada tahun 1990-1993.
Setelah resesi tahun 1980-1982, ada peningkatan dalam semua negara-negera ekonomi kapitalis maju. Resep neo-liberal nampak sudah jalan. Penerimaan oleh publik terhadap resep ini adalah yang paling luas karena crash pasar modal pada tahun 1987 tidak segera menghasilkan resesi harapan-harapan setiap orang. Perekonomian negara-negara kapitalis maju terus tumbuh dan pengangguran sedikit menurun.
Tetapi lalu pada resesi 1990-1993 yang menyebabkab dampak yang lebih luas dari pada resesi yang terjadi pada 1974-1975 atau 1980-1982. Pengangguran meningkat tajam, mencapai tingkat rata-rata resmi 8% di seluruh negara-negara imperialis. Perbaikan mulai lagi dengan dinamisme besar-besaran pada tahuh 1994, tetapi dalam 18 bulan ia kembali menguap. Pada periode tersebut semenjak akhir dari resesi, pengangguran di seluruh negara-negara imperialis hanya menurun menjadi 7.8% menurut laporan resmi.
Argumen lama kebijakan ekonomi neo-liberal telah kehilangan kredibilitasnya. Gantinya, argumen baru yang sedang dicari-cari untuk meligitimasi kebijakan ini: jika kita, kamu buruh di negara-negara industri maju, tidak menerima potongan lebih besar lagi dari gaji kita, kondisi kerja, hak-hak kesejahteraan sosial,dan pembayaran lebih banyak lagi bagi tunjangan kesehatan individu, tunjangan pendidikan dan tunjangan pensiun, maka negara “kita” akan menjadi tidak kompetitif di mata “kekuatan-kekuatan yang secara bergerak global” yang dimiliki bisnis-bisnis besar sekarang ini, dimana lalu akan memindahkan investasi ke negara-negara yang upah buruhnya lebih murah diantara “negara-negara industrial baru” (NICs).
Pada tahun 1980-an, kemandegan ekonomi neo-liberal dijustifikasi dengan klaim bahwa pengorbanan kecil saat ini akan menghasilkan lapangan kerja baru dan kesejahteraan di masa depan. Pada tahun 1990an, di saat sangat jelas sekali bahwa tingkat pengangguran yang tinggi tersebut merupakan sebuah masa depan kehidupan yang permanen di dalam ekonomi “pasar bebas”, kita didongengi bahwa jika kita tetap tidak terima dengan pemotongan dan penghematan anggaran, maka perekonomian kita akan jauh lebih buruk di masa depan. Di dalam pasar global yang semakin kompetitif, siapa yang tidak bekerja lebih “keras” dan menerima pendapatan mereka berkurang akan mendapati diri mereka tidak punya pekerjaan sama sekali.
Neo-liberalisme dan Kemandegan Ekonomi Kapitalis
Tentu saja, kaum kapitalis si penguasa negara-negara imperialis tidak punya komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neo-liberal karena mereka telah terangsang oleh mitos “globalisasi”. Kebijakan ini klop dengan prioritas perjuangan klas dari kelas penguasa.
Selama masa-masa gelombang ekspansi panjang dari akhir 1940-an, dibawah kondisi akumulasi modal yang cepat, dan ada kemunduran mendasar dalam hubungan internasional kekuatan-kekuatan pada biaya-biaya penguasa imperialis (yakni, peningkatan kekuasaan kapitalis di Eropa Timur dan Cina, munculnya perjuangan anti-kolonial, tumbuhnya sentimen pro-komunis di antara pekerja di Eropa Barat dan Jepang), prioritas dari kelas kapitalis di negara-negara imperialis adalah membeli perdamaian sosial di negaranya dan mendukung kebijakan luar negeri imperialis melalui reformasi sosial, diantaranya adalah penyediaan lapangan kerja yang relatif penuh dan kebijaan-kebijakan pengamanan sosial memainkan peran kunci.
Ekspansi ekonomi sendiri menciptakan kondisi material dimana, sedikit-banyak, sistem mampu menyediakan barang-barang. Dalam framework pertumbuhan ekonomi jangka panjang di atas rata-rata (bagi kapitalisme monopoli), kebijakan Keynesian mengenai jaminan full-employment selama siklus menurun melalui merangsang ekonomi melalui peningkatan daya beli massa, walaupun ia menyebabkan sedikit inflasi, tapi tidak akan mengancam laba kapitalis. Kelas kapitalis yang paling ideologis berkesadaran kelas cukup terbuka untuk hal ini. Dus, Pennant Rhea, mantan editor mingguan bisnis Ingris The Economist, menyatakan bahwa sistem kesejahteraan paska-perang merupakan “impor dari Marxisme” yang dipaksakan terhadap orang-orang kaya melalui perang dingin.
Menjelang akhir 1970an, ternyata, menjadi jelas bagi penguasa imperialis bahwa gelombang panjang ekspansi telah memberi jalan bagi gelombang panjang depresi, dan itu tidak lagi memungkinkan untuk menjamin full employment, untuk menjaga keamanan sosial dan menjamin adanya keuntungan jika peningkatan yang lambat dalam income riil bagi pembayar upah tanpa mengancam keuntungan kapitalis. Pada poin tersebut dorongan untuk merestorasi tingkat keuntungan melalui peningkatan tingkat penghisapan terhadap kelas pekerja menjadi prioritas utama penguasa imperialis.
Anti-Keneysian kontra-revolusi” neo-liberal dalam bidang ilmu ekonomi dan sosial borjuis bukan apa-apa kecuali hanyalah sebuah ekspresi ideologis atas prioritas yang berubah ini. Tanpa adanya restorasi jangka panjang dari pengangguran struktural yang kronis ( yakni pengangguran permanen bagi buruh dan tenaga kerja underemployed untuk memaksakan “disiplin” bagi buruh yang masih punya pekerjaan), tanpa restorasi terhadap “ rasa pertanggung jawaban individual dan terhadap keluarga” atas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan (yakni tanpa beberapa potongan bagi keamanan sosial dan komponen-komponen lain porsi upah yang disosialkan), dan tanpa kemandegan ekonomi yang di-generalkan (yakni, penurunan pendapatan riil bagi kelas penerima upah), tak mungkin bisa ada restorasi atas tingkat laba didalam lahan investasi yang produktif.
Kemunculan Lagi Perlawanan Kelas
Selama tahun 1980-an dan awal 1990-an, penguasa imperialis didapati telah membuat kesepakatan yang terang dalam hal melemahkan perlawanan kelas pekerja dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Tetapi kejadian-kejadian sejak tahun 1995 telah mengindikasikan kelas kapitalis telah benar-benar sukses dalam hal menghancurkan kemampuan kelas pekerja untuk memperoleh lagi kepercayaan diri, daya pukul dan organisasinya yang diperlukan untuk menyusun pertempuran yang defensif melawan dorongan kemandengan kelas penguasa.
Dimulai dengan pemogokan buruh transportasi umum dan pos di Perancis pada Desember 1995, telah ada kemunculan lagi daya tempur kelas pekerja di serangkaian negara-negara industrial dan semi-industrial. Gelombang pemogokan Desember di Perancis tahun 1995 dipimpin oleh buruh kereta api dan digerakkan sebagai respon terhadap usaha pemerintah memotong tunjangan sosial atas buruh kereta api. Tetapi, pukulan pemerintah secara meluas dipahami secara secara mendasar telah mengarahkan semua buruh Perancis dan bahkan kelas menengah strata bawah. Pemogokan tersebut didukung oleh relli dan demonstrasi secara mingguan yang membawa kemacetan aktivitas ekonomi secara nyata di seluruh kota-kota penting di Perancis. Meningkat sampai dua juta orang yang berpartisipasi pada aksi protes tersebut pada setiap akhir minggu di kota-kota kecil dan besar seluruh negara selama 24 hari golombang pemogokan.
Lalu pada tanggal 16 Oktober, dilaporkan 1,6 juta buruh sektor publik Perancis melakukan pemogokan sehari, bersamaan dengan buruh transportasi dan layanan publik lain, dalam protes menentang proposal, yang sedang didebatkan didalam parlemen Perancis saat itu, untuk menghapuskan tunjangan bagi buruh sektor publik dan pemotongan sebanyak 5.500 lapangan kerja di sektor publik menjelang akhir tahun tersebut dalam rangkat mencapai target anggaran untuk menciptakan sebuah mata uang tunggal Eropa pada bulan Januari 1999. Empat hari kemudian, 300.000 orang reli di seluruh Brusel dalam rangka protes terhadap perlindungan secara diam-diam oleh politisi Belgia terhadap lingkaran pornografi anak-anak yang menculik dan membunuh anak-anak. Seminggu kemudian Federasi Umum Pekerja Berlgia yang dibawah pimpinan kaum sosial-demokrat mengorganisir pemogokan selama 24 jam untuk menuntut pengenalan minggu kerja yang lebih pendek tanpa potongan upah untuk memerangi peningkatan pengangguran.
Pada tanggal 24 Oktober, 400.000 buruh baja, buruh galangan kapal dan buruh-buruh industri manufaktur lain di Jerman mogok melawan pemotongan gaji saat sakit. Aksi ini hanyalah yang terbesar diantara protes-protes serupa di Jerman. Satu hari kemudian, para buruh memukul telak terbesar di Kanada, Toronto, dalam pemogokan umum seluruh kota untuk menolak pemotongan anggaran negara atas tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah Ontario. Pemogokan tersebut diikuti dengan dengan relli dan pawai oleh 300.000 demonstran pada tanggal 26 Oktober. Pemogokan umum Toronto hanyalah yang terbaru diantara pemogokan lima kota di propinsi Ontario.
Pada tanggal 28 November, tiga juta buruh berpartisipasi dalam pemogokan umum di Yunani untuk memprotes pengumuman pemerintah partai sosdem PASOK yang baru saja terpilih yang menyatakan akan menyapu ukuran-ukuran kemandegan ekonomi. Pada hari yang sama ribuan petani Yunani memasang blokade-blokade jalan yang memotong negara tersebut menjadi dua bagian. Para petani tersebut menuntut peningkatan harga produk mereka untuk menjamin pendapatan mereka, bahan bakar yang lebih murah, penundaan pembayaran hutang sebesar US$1,3 juta terhadap bank-bank dan menuntut pajak yang lebih murah untuk mesin-mesin pertanian.
Pada tanggal 13 Desember, tujuh juta buruh mengadakan pemogokan selama 24 jam di seluruh kota-kota utama di Italia dalam rangka memprotes ukuran-ukuran kemandegan oleh pemerintahan partai coalisi Pohon Jaitun pimpinan Romano Prodi yang baru saja terpilih, komponen utamanya adalah Partai Demokrat Kiri yang sosdem, sebelumnya disebut Partai Komunis. Ini semua, dan seperti aksi-aksi oleh para buruh di Argentina, Rusia dan, sekarang, Korea Selatan adalah gejala permulaan sebuah respon kaum buruh terhadap peningkatan serangan modal terhadap standar hidup kelas kita, khususnya eskalasi serangan kaum kapitalis terhadap tunjangan-tunjangan keamanan sosial.
Dari Pertempuran Defensif ke arah Pertempuran Ofensif
Namun, barangkali yang paling penting diantara kasi-aksi buruh tersebut adalah pemogokan oleh 50.000 sopir truk Perancis yang dimulai pada tanggal 17 November dan berakhir pada 12 hari kemudian. Pemogokan ini adalah yang paling sighnifikan karena ia bukan merupakan sebuah pertempuran defensif yang sukses, seperti halnya pemogokan Desember 1995, tetapi merupakan sebuah pertempuran offensif yang sukses. Para sopir truk tersebut memenangkan tuntutan utama mereka –pemotongan jam kerja tanpa pemotongan gaji dan pemendekan umur pensiun dari 60 sampai 55 setelah 25 tahun bekerja. Keputusan akhir juga menyertakan janji pemerintah akan adanya tunjangan gaji rutin selama 5 hari sebagai ekstra.
Kunci kemenangan para sopir truk tersebut adalah solidaritas massa yang mereka terima dari buruh Perancis yang lain. Seperti yang dilaporkan oleh majalah Time edisi London: “Menurtn polling pendapat, 87% dari para sopir yang diwawancarai setuju dengan tuntutan para sopir mengenai peningkatan upah, pemotongan jam kerja dan masa pensiun 55 tahun sebagai hal yang dianggap fair”. Harian London juga melaporkan bahwa selain jalan-jalan yang diblokade, pom bensin kosong dan kerumunan massa yang tidak seperti biasanya, para pemonton yang simpati secara aktif memberikan dukungan kepada para pemogok. Ini, termasuk pula para pemilik restoran dan para pemilik usaha kecil yang men-support para pomogok yang memblokade jalan dengan makanan, kopi dan uang.
New York Times edisi 30 November merangkum alasan mengenai kemenangan atas dukungan masyarakat:
“Walaupun pemerintah bukan pihak yang langsung dalam perselisihan tersebut, pemerintah telah dilemahkan olehnya. Simpati masyarakat yang meluas terhadap para sopir truk mencerminkan peningkatan melemahnya negara dalam hal ekonomi dan semakin mendalamnya ketidak puasan terhadap pemerintahan konservatif Presiden Jacques Chirak yang berumur 17 bulan itu.”
Persetujuan itu juga hembusan lain terhadap kebijakan pemerintah dalam hal memegang jalur keuntungan kaum buruh dan perubahan dalam hal aturan kerja…”
Dalam sinyal yang lebih jauh mengenai kelemahan tersebut, Perdana Menteri Alain Juppe berusaha tidak mengancam untuk menggunakan paksaan guna membersihkan berikade-berikad, dan nampaknya ketakutan akan memprovokasi pemogokan yang lebih luas lagi. “
Hal yang secara khusus mengganggu penguasa kapitalis adalah apa yang dimulai di Perancis pada penghujung tahun 1995 sebagai pertarungan yang bagus perjuangan defensif terhadap perusakan yang intensif oleh kapitalis global terhadap standar kehidupan massa –satu-satunya hal yang benar-benar mengglobal di bumi dewasa ini– telah memimpin ke arah perjuangan yang sukses dengan kharakter yang secara terang offensif. Para sopir truk Perancis berjuang mendemonstrasikan bahwa serangan sosial dan ideologis kaum borjuasi kehilangan kredibilitasnya dan kaum buruh memperoleh kembali kepercayaan diri mereka untuk membangkitkan pertempuran defensif yang sukses, mereka akan segera memperbaiki kepercayaan diri untuk meningkatkan kontra-offensif yang pasti datang.
Pelajaran utama dari pemogokan para sopir truk Perancis tersebut adalah bahwa aksi massa yang militan dan solidaritas perjuangan kelas, kelas kita tidak dapat sekedar memblokade serangan kapitalis atas standar kehidupan kita tetapi memaksa mereka agar mundur. Pada permulaan abad ke-21 ini, hal itu merupakan konsep globalisasi yang benar-benar mengagumkan.

0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas komentar anda