Kehidupan kaum tani saat ini kian tersudutkan oleh berbagai kebijakan yang dituntun oleh kehendak-kehendak modal yang sudah tentu orientasinya pun terabdikan untuk kepentingan-kepentingan modal itu sendiri. Kebijakan-kebijakan yang anti terhadap kaum tani terus menerus mendesak hingga menyandarkan kaum tani pada tembok penderitaan yang paling belakang. Kebutuhan hidup dasar yang kian hari kian menunjukan kepongahannya seakan enggan menghampiri daya beli kaum papa ini. Di tempat yang berbeda akses kesehatan,
pendidikan yang semestinya disediakan Negara sungguh jauh dengan apa yang diharapkan.
Keadaan yang memilukan ini takan pernah kunjung usai dibawah rejim SBY-Budiono yang sepenuh kebijakannya mewakili kepentingan ekonomi kaum pemilik. Yang lebih mengiris hati adalah rejim ini telah menebar terror menakutkan bagi kaum tani dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang akan semakin menjauhkan kaum tani dengan kemajuan dan pemodernan alat-alat produksi (baca : RUU Pengadaan Tanah), selain semakin membuang jauh kaum hamba/tuna kisma, RUU Pengadaan Tanah akan memberikan ruang lebar bagi para pemodal untuk menjarah tanah-tanah milik petani yang selama ini masih menjadi basis produksi tumpuan ekonomi mayoritas rakyat. Sementara kekuatan korporasi barat semakin menunjukan kekuatannya mendominasi modal pada setiap sektor-sektor ekonomi penting. Contoh untuk pasar modal saja mencapai 70 % an sementara 50% untuk industri dan jasa, dan sekitar 80 % porsi yang dikuasai dari sektor tambang. Parahnya lagi, PDB yang ancur-ancuran dikatakan pemerintah secara konsisten akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 dengan nominal Rp 10.000 triliun atau 1, 111 triliun dollar AS dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS. Asumsi tersebut dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 6, 3 – 6, 8 pada setiap tahunnya.
Sungguh satu kebohongan besar dan kebodohan pemerintah. PDB dan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan tersebut sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan petani. Karena dasar hitungan tersebut adalah data operasional modal milik suasta baik asing maupun domestik. Karenanya peningkatan angka-angka fantastik tersebut sungguh menipu rakyat miskin terutama buruh dan petani. Dari perbandingan data saja ada yang menunjukan bahwa ekonomi kita tengah menurun 3, 5 % . Karenanya kalaupun terjadi peningkatan-peningkatan ekonomi di Negara kita dari sisi manapun, kenyataannya hingga saat ini angka kemiskinan masih tetap tinggi.
Ternyata tak hanya sektor pertambangan, perbankan, pasar financial dan industri saja yang saat ini dikuasai raksasa-raksasa modal asing. Sektor pertanian yang selama ini beroperasi secara tradisional dan telah lama dihisap oleh perusahaan-perusahaan pupuk, benih, pestisida dan alsintan, yang kemudian memunculkan kemiskinan atas kaum buruh tani, kini koorporasi multinasional akan segera mencengkeramnya sebagaimana skema food estate yang hendak mengalihkan ketersediaan pangan nasional kita ke pasar liberal internasional. Jadi, hal demikian semakin meyakinkan kita bahwa kenaikan nilai ekspor, pressur inflasi, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dsb, sama sekali tidak memiliki arti apa-apa bagi ekonomi rakyat. Karena kenaikan ekonomi rakyat hanya akan dapat diukur dari menurunnya angka pengangguran, terjadi kenaikan nilai upah buruh, meningkatnya nilai pendapatan petani dan sektor usaha kecil masyarakat lainnya dengan indikator daya beli masyarakat pada umumnya naik secara signifikan.
Yang terjadi justru kanaikan upah buruh setiap tahun (baca : kenaikan upah berkala per Januari) hanyalah nominalnya saja, sementara secara nilai terus mengalami penurunan karena upah yang didapat para buruh tidak sebanding dengan variabel kenaikan harga. Begitu pun halnya dengan petani yang terutama produksi berasnya terus mendapatkan gempuran dari produk beras impor (baca : Thailand dan Vietnam) telah benar-benar membuat kedaulatan pangan kita terkoyak. Ini belum lagi berkenaan dengan buruh tani dan penggarapnya yang berada pada mata rantai terakhir paling terhisap.
Sementara di sektor Usaha Kecil Menengah yang pada 2010 semester pertama telah luluhlantak dihantam banjir produk impor hingga mencapai 70 % an, kini banyak dari mereka (pelaku UKM) yang beralih menjadi pelaku jasa penjual dari produk-produk luar terutama produk china.
Tak beda dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Karawang yang doyan mencatat angka-angka kenaikan positif seperti kenaikan produktifitas pertanian (tanpa sumber yang jelas). Mungkin saja data tersebut diambil dari hasil pembelian gabah petani oleh bulog yang padahal itu pun hanya sebagian kecilnya saja. Begitu pula dengan data-data lain seperti data pertumbuhan ekonomi kabupaten yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Padahal didapati kenyataan 1.200.000 jiwa dari total 2.094.408 penduduk Karawang pada 2010 adalah masyarakat miskin. Data lain turut memperkuatnya seperti 300-350 perempuan di Karawang setiap bulannya terbang ke negeri orang untuk menjadi pembantu Rumah Tangga (TKI). Fakta lain, ribuan masyarakat dari kecamatan Pakis Jaya saat ini berjubal di setiap sudut TPA Bantar Gebang. Mereka ialah yang di kampung halamannya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di karena memang tak ada lapangan pekerjaan di ranah industri (perkotaan), bahkan untuk menjadi buruh tani saja di kampungnya sudah tak bisa karena pertanian di sana seringkali diganggu banjir dan kekeringan. Akhirnya kenyataan pahit menjadi pemulung yang mereka pilih.
Jelas adanya, bahwa kemiskinan kaum tani dilatarbelakangi oleh system ekonomi Negara ini yang tunduk kepada kepentingan kelas pemodal (kapitalisme-neoliberal) yang mengharamkan subsidi, perkolektifan dan revolusi alat-alat produksi. Jika saat ini kemiskinan petani masih ditandai dengan kesanggupan petani untuk mengkonsumsi nasi, maka kedepan kebimbangan pangan akan segera jatuh kepelukan koorporasi modal pertanian suasta. Dengan arti lain kaum tani akan segera dihadapkan dengan ancaman bencana kelaparan berkepanjangan apabila kebijakan dari system ini terus berlanjut.
Satu hal yang harus menjadi fokus pemikiran kita bersama, yakni jalan panjang bagi kelangsungan ekonomi petani terutama buruh tani yang berada pada mata rantai produksi paling terhisap dan ekonomi paling termiskin. Tentu saja tak hanya kebutuhan ketersediaan alat produksi semata (baca : tanah dan mesin pertanian) melainkan juga pertimbangan atas faktor-faktor ekonomi mikro dan makro yang selama ini berada di bawah kendali skema neoliberalisme yang banyak mematikan ekonomi desa berikut sumbangan kerusakan ekologi dan lingkungan. Tentunya hal penting paling awal adalah adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kesehatan serta pendidikan dan yang paling utama adalah kebutuhan pokok/bahan makanan yang semestinya tak mengalami instabilitas harga seperti yang terjadi saat ini pada harga beras nasional yang merupakan harga tertinggi di dunia sehigga turut memicu kenaikan inflasi dan semakin menumpukkan beban di pundak masyarakat miskin yang bekerja terutama KAUM TANI dan BURUH
pendidikan yang semestinya disediakan Negara sungguh jauh dengan apa yang diharapkan.
Keadaan yang memilukan ini takan pernah kunjung usai dibawah rejim SBY-Budiono yang sepenuh kebijakannya mewakili kepentingan ekonomi kaum pemilik. Yang lebih mengiris hati adalah rejim ini telah menebar terror menakutkan bagi kaum tani dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang akan semakin menjauhkan kaum tani dengan kemajuan dan pemodernan alat-alat produksi (baca : RUU Pengadaan Tanah), selain semakin membuang jauh kaum hamba/tuna kisma, RUU Pengadaan Tanah akan memberikan ruang lebar bagi para pemodal untuk menjarah tanah-tanah milik petani yang selama ini masih menjadi basis produksi tumpuan ekonomi mayoritas rakyat. Sementara kekuatan korporasi barat semakin menunjukan kekuatannya mendominasi modal pada setiap sektor-sektor ekonomi penting. Contoh untuk pasar modal saja mencapai 70 % an sementara 50% untuk industri dan jasa, dan sekitar 80 % porsi yang dikuasai dari sektor tambang. Parahnya lagi, PDB yang ancur-ancuran dikatakan pemerintah secara konsisten akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 dengan nominal Rp 10.000 triliun atau 1, 111 triliun dollar AS dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dollar AS. Asumsi tersebut dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 6, 3 – 6, 8 pada setiap tahunnya.
Sungguh satu kebohongan besar dan kebodohan pemerintah. PDB dan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan tersebut sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa bagi kehidupan petani. Karena dasar hitungan tersebut adalah data operasional modal milik suasta baik asing maupun domestik. Karenanya peningkatan angka-angka fantastik tersebut sungguh menipu rakyat miskin terutama buruh dan petani. Dari perbandingan data saja ada yang menunjukan bahwa ekonomi kita tengah menurun 3, 5 % . Karenanya kalaupun terjadi peningkatan-peningkatan ekonomi di Negara kita dari sisi manapun, kenyataannya hingga saat ini angka kemiskinan masih tetap tinggi.
Ternyata tak hanya sektor pertambangan, perbankan, pasar financial dan industri saja yang saat ini dikuasai raksasa-raksasa modal asing. Sektor pertanian yang selama ini beroperasi secara tradisional dan telah lama dihisap oleh perusahaan-perusahaan pupuk, benih, pestisida dan alsintan, yang kemudian memunculkan kemiskinan atas kaum buruh tani, kini koorporasi multinasional akan segera mencengkeramnya sebagaimana skema food estate yang hendak mengalihkan ketersediaan pangan nasional kita ke pasar liberal internasional. Jadi, hal demikian semakin meyakinkan kita bahwa kenaikan nilai ekspor, pressur inflasi, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dsb, sama sekali tidak memiliki arti apa-apa bagi ekonomi rakyat. Karena kenaikan ekonomi rakyat hanya akan dapat diukur dari menurunnya angka pengangguran, terjadi kenaikan nilai upah buruh, meningkatnya nilai pendapatan petani dan sektor usaha kecil masyarakat lainnya dengan indikator daya beli masyarakat pada umumnya naik secara signifikan.
Yang terjadi justru kanaikan upah buruh setiap tahun (baca : kenaikan upah berkala per Januari) hanyalah nominalnya saja, sementara secara nilai terus mengalami penurunan karena upah yang didapat para buruh tidak sebanding dengan variabel kenaikan harga. Begitu pun halnya dengan petani yang terutama produksi berasnya terus mendapatkan gempuran dari produk beras impor (baca : Thailand dan Vietnam) telah benar-benar membuat kedaulatan pangan kita terkoyak. Ini belum lagi berkenaan dengan buruh tani dan penggarapnya yang berada pada mata rantai terakhir paling terhisap.
Sementara di sektor Usaha Kecil Menengah yang pada 2010 semester pertama telah luluhlantak dihantam banjir produk impor hingga mencapai 70 % an, kini banyak dari mereka (pelaku UKM) yang beralih menjadi pelaku jasa penjual dari produk-produk luar terutama produk china.
Tak beda dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Karawang yang doyan mencatat angka-angka kenaikan positif seperti kenaikan produktifitas pertanian (tanpa sumber yang jelas). Mungkin saja data tersebut diambil dari hasil pembelian gabah petani oleh bulog yang padahal itu pun hanya sebagian kecilnya saja. Begitu pula dengan data-data lain seperti data pertumbuhan ekonomi kabupaten yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Padahal didapati kenyataan 1.200.000 jiwa dari total 2.094.408 penduduk Karawang pada 2010 adalah masyarakat miskin. Data lain turut memperkuatnya seperti 300-350 perempuan di Karawang setiap bulannya terbang ke negeri orang untuk menjadi pembantu Rumah Tangga (TKI). Fakta lain, ribuan masyarakat dari kecamatan Pakis Jaya saat ini berjubal di setiap sudut TPA Bantar Gebang. Mereka ialah yang di kampung halamannya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di karena memang tak ada lapangan pekerjaan di ranah industri (perkotaan), bahkan untuk menjadi buruh tani saja di kampungnya sudah tak bisa karena pertanian di sana seringkali diganggu banjir dan kekeringan. Akhirnya kenyataan pahit menjadi pemulung yang mereka pilih.
Jelas adanya, bahwa kemiskinan kaum tani dilatarbelakangi oleh system ekonomi Negara ini yang tunduk kepada kepentingan kelas pemodal (kapitalisme-neoliberal) yang mengharamkan subsidi, perkolektifan dan revolusi alat-alat produksi. Jika saat ini kemiskinan petani masih ditandai dengan kesanggupan petani untuk mengkonsumsi nasi, maka kedepan kebimbangan pangan akan segera jatuh kepelukan koorporasi modal pertanian suasta. Dengan arti lain kaum tani akan segera dihadapkan dengan ancaman bencana kelaparan berkepanjangan apabila kebijakan dari system ini terus berlanjut.
Satu hal yang harus menjadi fokus pemikiran kita bersama, yakni jalan panjang bagi kelangsungan ekonomi petani terutama buruh tani yang berada pada mata rantai produksi paling terhisap dan ekonomi paling termiskin. Tentu saja tak hanya kebutuhan ketersediaan alat produksi semata (baca : tanah dan mesin pertanian) melainkan juga pertimbangan atas faktor-faktor ekonomi mikro dan makro yang selama ini berada di bawah kendali skema neoliberalisme yang banyak mematikan ekonomi desa berikut sumbangan kerusakan ekologi dan lingkungan. Tentunya hal penting paling awal adalah adanya jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti kesehatan serta pendidikan dan yang paling utama adalah kebutuhan pokok/bahan makanan yang semestinya tak mengalami instabilitas harga seperti yang terjadi saat ini pada harga beras nasional yang merupakan harga tertinggi di dunia sehigga turut memicu kenaikan inflasi dan semakin menumpukkan beban di pundak masyarakat miskin yang bekerja terutama KAUM TANI dan BURUH
