1. Massa
Pada akhir abad XIX masyarakat Indonesia mulai berubah secara drastis, sebagai kaum terpelajar baru untuk para pegawai pribumi, anak-anak bangsawan, bersentuhan langsung dengan sejumlah ide nasionalisme sebagai akibat logis dsari sistem politik etik yang diterapkan Belanda di daerah koloninya.
Gerakan emansipasi jauh lebih beragam dari kata “nasionalisme”. Alasan-alasan ekonomi dan agama terasakan lebih penting dan dominan dalam berbagai gerakan termasuk gerakan perempuan. Kegiatan-kegiatan awal dari organisasi perempuan hanya terbatas pada kegiatan kerumah tanggaan maupun pendidikan ketrampilan.
Gerakan emansipasi jauh lebih beragam dari kata “nasionalisme”. Alasan-alasan ekonomi dan agama terasakan lebih penting dan dominan dalam berbagai gerakan termasuk gerakan perempuan. Kegiatan-kegiatan awal dari organisasi perempuan hanya terbatas pada kegiatan kerumah tanggaan maupun pendidikan ketrampilan.
Apabila kita membuka-buka kembali lembaran sejarah, sebetulnya gerakan perempuan di Indonesia kota
Sejarah terus berjalan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, seperti halnya tidak ada yang bisa menghalangi matahari akan terbit dari ufuk Timur, begitu juga dengan gerakan perempuan, terus berjalan sesuai dengan jamannya. Organisasi perempuan mulai tumbuh dan menyebar, ibarat cendawan yang tumbuh dimusim hujan. Suasana negeri jajahan seperti Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
Dari gambaran diatas, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, mulai tumbuh kesadaran bahwa keadaan perempuan sangat terbelakang dan tertindas. Mereka mulai sadar bahwa posisi mereka hanya sebagai ‘manusia kedua’ setelah laki-laki. Kesadaran ini tidak bisa terlepas dari pengaruh politik ethis sehingga banyak perempuan yang bisa mengeyam pendidikan dan akhirnya mereka tahu bahwa kondisi perempuan Indonesia berbeda dengan kondisi perempuan di Eropa. Kedua, mulai tumbuh kesadaran untuk berorganisasi sebagai wadah perjuangan. Memang harus diakui, secara ideologis, organisasi mereka belum begitu jelas, namun kesadaran untuk berorganisasi ini merupakan satu langkah maju. Ketiga, mereka juga terlibat dalam usaha-usaha untuk merebut ataupun mempertahankan kemerdekaan. Memang, peran mereka masih sebatas menjadi tenaga sukarelawan dari Palang Merah atau menjadi juru masak yang dibangun oleh laskar-laskar.
2. Perang Kemerdekaan
Pada massa perang kemerdekaan ini banyak perempuan yang tampil di barisan depan bersama dengan pejuang yang lain. Satuan-satuan perempuan perjuangan berdiri dimana-mana, seperti Lasywi –Lasykar Wanita Indonesia.
Di garis belakang perempuan juga mengorganisasi diri. Setelah proklamasi Fujinkai dibubarkan, bahkan ketua Fujinkai menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk mengubah organisasi-organisasi lokal menjadi organisasi yang bisa bekerja mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini kemudian melebur menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwani. Disamping itu berdiri pula sebuah organisasi buruh perempuan berhaluan kiri, hasil fusi dari beberapa organisasi buruh perempuan yang bernama Barisan Buruh Wanita. Para pemimpin nasionalis laki-laki mengakui dukungan kaum perempuan untuk perjuangan kemerdekaan. Walaupun demikian, para pemimpin nasionalis ini memandang bahwa kesertaan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan harus dibawah laki-laki.
1950-1965
Indonesia, tak terkecuali dari pola yang lazim, sesudah kemerdekaan nasional tercapai, gerakan perempuan mengalami kekecewaan. Dalam hal ini, kehidupan pribadi presiden pertama Indonesia, yang begitu rupa berhasil menggalang kekuatan kolektif perempuan untuk menyokong perjuangan nasional, sebagai roda kedua sebuah kereta, membantu menggagalkan sejumlah reform perkawinan yang dengan sangat konsekuen telah diperjuangkan oleh gerakan itu.
Dengan direbutnya kekuasaan negara oleh Indonesia, hubungan politik antara perempuan dan laki-laki menjadi berubah secara mendasar. Perjuangan untuk undang-undang perkawinan baru, mengakibatkan konflik sejumlah kepentingan gender, yang selama perang ditekan menjadi terbuka.
Selama perjuangan anti kolonal, perempuan menjadi aktor yang vokal di tengah gelanggang politik, dan sekaligus menjadi ibu dan istri yang “baik”. Dengan tidak adanya lagi musuh bersama, laki-laki mengaku bidang politik sebagai bidang mereka sendiri dan perempuan ditinggalkan di tengah bidang sosial. Pada umumnya organisasi perempuan, terutama yang berbasiskan agama, menerima pembagian kerja ini sebagai kodrat alami.
Hanya Gerwani sajalah, satu-satunya organisasi perempuan yang mengakui bahwa politik adalah sebuah bidang yang sah untuk perempuan.alam prakteknya Dan yang lebih membedakan Gerwani dengan organisasi perempuan lainnya adalah perhatian mereka terhadap hak-hak kaum buruh dan tani perempuan. Gerwani mengambil cara-cara terutama dari dunia sosialisme.
Kejadian penting pada 1950 adalah fusi antara dua badan federatif, yang di dalamya terhimpun gerakan perempuan yang semasa revolusi mengalami perpecahan. Organisasi fusi itu adalah Kowani, yang pernah ditinggalkan sejumlah organisasi Islam dan Badan Kontak yang didirikan oleh Konferensi Perempuan Yogyakarta. Mereka bersatu dalam kongres pada bulan November 1950.
Pada tanggal 17 Desember 1953, sejumlah organisasi perempuan melancarkan demonstrasi yang menentang Keputusan Pemerintah No.19 Tahun 1952 yang secara gamblang mensyahkan poligami bagi para pegawai. Demonstrasi ini merupakan satu-satunya yang terjadi sesudah Indonesia merdeka dan dikikuti oleh kalangan luas gerakan perempuan dan yang memperjuangkan kepentingan gender perempuan.
Pada 1960-an, setelah perjuangan untuk reform perkawinan mengalami kegagalan di parlemen, dan dengan semakin kuatnya hegemoni demokrasi Terpimpin, “feminisme” Gerwani pun didominasi ideology Manipol dan Nasakom. Solidaritas Gerwani tidak lagi pada semua perempuan. Gerwani mengarahkan haluannya pada “integrasi total” dengan kelas pekerja dan kaum tani dan memandang perempuan kaya sebagai “musuh” bagi usaha organisasi memperjuangkan kemerdekaan nasional sepenuhnya. .
1965
1965. Tahun ini tidak hanya mulai masuknya modal-modal asing ke Indonesia, tetapi juga merupakan sejarah kelam dalam sejarah kemanusian negeri ini. Kekuasaan baru yang mengabdi pada modal asing didirikan diatas 3 juta bangkai rakyatnya sendiri. Mereka dibantai – sebagian besar petani di pedesaan yang progresif, pedagang-pedagang menengah kebawah, buruh-buruh progresif, intektual dan mahasiswa progresif, perempuan berpandangan maju, walaupun banyak juga yang tidak mengerti apa-apa dengan apa yang terjadi — semata-mata untuk melapangkan mauksnya modal asing agar lebih bisa dengan mudah menancapkan ‘kukunya’, untuk lebih memudahkan mengekploitasi kekayaan alam dan sumber daya manusia di negeri ini. Rejim baru ini – yang ditopang oleh senjata dan modal asing – memang dengan sengaja menciptakan suatu trauma sejarah, maka tidak hanya manusia yang mereka habisi, organisasi-organisasi yang dianggap bisa menjadi batu sandungan bagi mereka, juga dihabisi. Salah satunya adalah Gerakan Wanita Indonesia (gerwani), sebuah organisasi perempuan progresif. Sejak saat inilah, perempuan Indonesia merupakan bagian dari rakyat yang paling terhisap oleh sistem kapitalis yang militeristik.
Marilah kita lanjutkan untuk membahas Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang mempunyai sejarah sendiri. Mungkin kemudian yang menjadi pertayaan, mengapa Gerwani harus kita kupas lebih jauh – baik secara politik, ideologi maupun organisasi?
Pertama, secara ideologi, Gerwani mempunyai ideologi yang lain dari gerakan perempuan yang ada ketika itu. Ideologi mereka dapat dibilang ‘kiri’, gerakan Gerwani tidak hanya memperjuangkan kaumnya semata – kaum perempuan–, akan tetapi juga terlibat dalam dunia politik untuk mencapai tujuan pertama. Mereka melihat bahwa sistem yang adalah yang menyebabkan kaum perempuan tertindas dan terbelakang, maka tahap pertama, sistem yang menindas diubah terlebih dahulu.
Kedua, sebagai konsekuensi dari yang pertama, mereka tidak bisa menjadi gerakan non-partisan tetapi harus menjadi gerakan yang partisan, artinya harus bergabung dengan partai politik tertentu. Dalam bahasa Saskia, Gerwani masuk dalam ‘keluarga komunis’ bersama BTI, SOBSI, Pemuda Rakyat, Lekra – yang berada di bawah naungan PKI.
Ketiga, Gerwani, bersama ‘keluarga komunis’ yang lain menjadi korban dari tragedi kemanusian 30 September 1965. Ratusan anggota mereka dibunuh, dipenjarakan, sebagai ‘penyubur’ bagi tumbuhnya rejim baru. Sampai saat ini tragedi kemanusian yang kemudian populer dengan G 30 S ini belum terkuak. Dan kemudian menjadi tugas kita untuk menyelesaikan persolan ini setuntas-tuntasnya, siapa saja yang terlibat harus menerima ganjaranya.
Perkembangan Gerwani tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi-politik ketika massa setelah kemerdekaan. Dalam kurun waktu ini bangsa Indonesia secara bertubi-tubi mendapat ‘cobaan’ dari sejarah – dari Agresi Belanda I dan II, Provoksi Hatta kemudian meletus peristiwa Madiun dimana kaum komunis menjadi korban – sehingga dapat dikatakan secara ekonomi masih tersendat-sendat. Akan tetapi dalam politik agak berlainan, terjadi dinaminasi yang lauar biasa, secara bergantian ideologi yang ada sempat ‘memimpin’ negeri ini. Tidaklah mengherankan, ketika itu semua ideologi dari kanan sampai kiri boleh bersaing secara terbuka. Gerwani – yang sebelumnya Gerwis lahir dalam situasi seperti ini. Memang dapat dikatakan ideologi ‘kirilah’ yang banyak mewarnai organisasi ini. Gerwani merupakan kelanjutan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang berdiri pada 4 Juni 1950. Memang pada awalnya organisasi ini bermacam-macam karakter ideologi, namun lama kelamaan perbedaan ini dapat dikikis sehingga menghasilkan organisasi dengan ideologi yang sama. Sejak awal didirikan, Gerwis tidak hanya bergerak pada program-program untuk kaum perempuan semeta, mereka juga terlibat aktif dalam berbagai aktifitas politik. Aktivitas politik mereka semisal, protes terhadap gerakan 17 Oktober 1952 yang dipimpin Nasution untuk mengkudeta Soekarno, perlawanan terhadap Darul Islam, dukungan terhadap aksi buruh, petani, mahasiswa . Kedekatan dengan ‘keluarga komunis’ yang lain semisal BTI juga bisa kita lihat sejak awal. Dapat kita ambil contoh dalam keterlibatan Gerwis dalam aksi-aksi di desa termasuk perjuangan berdarah 1951 bersama Panitia Penghapusan Tanah Partikelir di sekitar Semarang, dan perjuangan melawan Belanda yang memiliki tanah-tanah di Kendal . Dengan kaum buruh, mereka bekerja sama dengan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri). Mereka melancarkan kampaye tentang hak-hak buruh perempuan, membantu menyelesaikan masalah perburuan dan perkawinan .
Gerwis yang kemudian berubah nama menjadi Gerwani adalah organisasi massa (ormas), sehingga siapa saja boleh menjadi anggota. Memang, sebagian besar anggota Gerwani adalah anggota PKI karena kedekatan mereka secara ideologis. Walaupun Gerwani adalah ormas, tetapi dalam mendidik kader-kadernya sangat ketat, mereka harus melalui beberapa tingkat pendidikan baik teori maupun pratek. Pendidikan kader Gerwani berisi empat hal: sejarah gerakan nasional, sejarah gerakan perempuan Indonesia, sejarah gerakan perempuan internasional, dan soal-soal Internasional .
Memasuki tahun 1960-an, Gerwani semakin condong ke ‘kiri’, mereka mendukung program-program Soekarno yang juga didukung oleh PKI. Dalam usaha untuk menyukseskan program pembebasan Irian Barat, Gerwani berusaha mendaftar perempuan-perempuan muda guna terlibat aktif dalam program tersebut . Dari sini semakin kelihatan, bahwa Gerwani bukan hanya sekedar gerakan perempuan ‘murni’ yang hanya memperjuangkan nasib kaumnya, tetapi juga semakin terlibat aktif dalam aktifitas politik dan bahkan dalam perjuangan bersenjata. Mereka juga terlibat aktif dalam kamapaye konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini dapat kita lihat dari kampaye-kampaye anti imperialisme Inggris yang mereka lakukan. Bentuk aksipun juga bermacam-macam, semisal dalam mendukung nasionalisasi perusahan Caltex milik Ingris, Gerwani dan SOBSI bersama-sama mengorgasir pemogakan dengan tidak mau memasak dan membersihakan rumah majikan .
***
30 September 1965. Sebetulnya tidak ada yang istimewa pada hari itu, Jakarta seperti biasa, panas dan penuh dengan lalu lalang kendaraan. Namun, ditengah situasi yang tenang ini, ada kekuatan yang mulai bergerak, berkeliaran seperi ‘drakula malam’ yang mencari mangsanya. Kesesokan harinya, kegemparan itu terjadi, 7 jendral telah diculik oleh pasukan bersenjata dari rumah mereka masing-masing. Berita masih simpang siur seperti daun nyiur yang diterpa angin pantai, dimanakah para jendarl yang diculik itu? Apakah mereka masih hidup, atau sudah mati? 1 Oktober 1965, angin yang semula hanya sepoi-poi ini berubah mejadi badai topan ketika ditemukan 7 mayat para jendral di dalam sumur di tengah perkebunan karet Lobang Buaya, dekat lapangan terbang Halim Perdana Kusmua.
Tanggal 1 Oktober 1965, kantor Gerwani sepi, seperti yang diceritakan Sulami dalam biorgrafinya, Perempuan-Kebenaran dan Penjara:
Pagi tanggal 1 Oktober 1965 itu pun sepi; tidak orang lain kecuali kami yang tersebut diatas (seorang aktivis bagian terjemahan, dua orang sopir, seorang pegawai poliklinik anak “Melati”, dan dua pembantu rumah tangga –pen). Memang hari-hari biasa kesibukan luar biasa. Maklum Panitia Kongres Nasional Gerwani ada di situ.
Jam enam, salah seorang wakil ketua DPP datang dan secara mengejutkan memberitahukan bahwa dini hari tadi telah terjadi penculikan dan pembunuhan atas beberapa anggota Dewan Jendaral di Lobang Buaya, tempat latihan para Sukwan Pertahanan Rakyat, oleh perwira-perwira berpandangan maju. Katanya untuk menyelematkan Presiden Soekarno dari ancaman kup Dewan Jendral.
Peristiwa seputar 30 September memang serba gelap, apakah yang terjadi sesungguhnya belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Namun, apa yang terjadi setelah peristiwa ini sungguh mengerikan. Pembantaian-pembantaian masal hampir terjadi dipelosok-pelosok wilayah negeri, khususnya yang menjadi basis PKI. Sungai-sungai telah berubah warnanya menjadi merah darah, penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang tidak lengkap lagi bagian tubuhnya, kuburan-kuburan masal banyak digali untuk mengubur orang-orang yang dianggap PKI atau ‘keluarga komunis lainya’. Tidak kerkecuali disini para anggota dan simpatisan Gerwani. Organisasi ini disamping kedekatanya dengan PKI juga dianggap langsung terlibat dalam penyisaksaan yang berakhir dengan pembunuhan terhadap para jendral AD. Tersiar kabar bahwa Gerwani ada dilokasi tempat pembunuhan para Jendral, Lobang Buaya, Jakarta. Memang ada beberapa anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat yang ada dilokasi itu, tapi apakah benar mereka terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para Jendral? Marilah kita lihat lebih jernih.
Seperti yang kita ketahui, tiga tahun sebelum G 30 S terjadi konfrontasi antara pemerintah Malaysia dan Indonesia. Sengketa ini berawal ketika Inggris hendak memasukkan Serawak, Sabah dan Brunai bersama dengan menteri Persekutuan Tanah Melayu sebagai embrio untuk membentuk negara baru yaitu Malaysia . Perkembangan selanjutnya yang semakin memanas telah mendorong Soekarno untuk membentuk Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Dari sinilah kemudian dibentuk sukarelawan untuk ‘menyukseskan’ program Soekarno tersebut, dan salah satu elemen dari sukarelawan Dwikora ini berasal dari Gerwani dan Pemuda Rakyat. Lebih lanjut, Siregar dalam bukunya Holokaus: sebuah tragedi manusia dan kemanusian, menuliskan:
Kehadiran Pemuda Rakyat dan Gerwani di Halim dan Lubang Buaya adalah selaku sukarelawan-sukarelawati. Keberadaan mereka disana bukan atas perintah Aidit atau PKI, tapi karena panggilan Dwikora yang diserukan oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Mereka dilatih secara militer, diindoktrinasi secara politik dan dipersenjai tidak oleh organisasi mereka masing-masing atau PKI, tetapi oleh aparat resmi negara, personil Angkatan Udara…..
Sedangkan seputar adanya orang-orang Gerwani yang melakukan tarian telanjang sambil mengiringi penyikasaan para Jendral ada kisah yang dituliskan oleh Saskia, dalam bukunya Penghancuran Terhadap Gerakan Perempuan Indonesia:
….Pagi-pagi jam sembilan saya ditangkap, dan diatahan dua minggu. Saya dipukuli dan diintrograsi. Mereka memaksa kami membuka pakaian, dan menari-nari telanjang di depan mereka, sementara yang lain mengambil foto kami. Lalu foto-fota itu disiarkan…..(interviu 22)
Sementara cerita lain diungkapkan oleh Sulami:
…. Seorang pelacur dari Kota Paris (Senen) Jakarta, buta huruf, ditangkap patroli militer tengah malam dekat Jatinegara karena tanpa KTP. Dia menyetujui berita acara karangan pemerikasa, yang menyatakan bahwa ia adalah anggota pengurus Gerwani Jakarta. Dalam berita acara itu ia mengaku berada di Lobang Buaya. Tugasnya memberikan konsumsi seks kepada 200 orang tentara pemberontak. Ia bubuhkan jap jempolnya karena takut bedil …….
Itulah kisah seputar Gerwani dan peristiwa 30 September 1965. Memang sebuah kisah kelam dalam perjalan sebuah gerakan perempuan untuk membebaskan kaumnya dan rakyat yang tertindas dari sistem dunia yang hanya menguntungkan oleh pemilik modal. Tidak untuk ditangisi apa yang terjadi, melainkan untuk dipelajari agar kita tidak membuat ‘luka’ baru yang memang menyakitkan. Bukan untuk disesali apa yang terjadi, tapi dijadikan pelajaran untuk merenda sejarah masa depan yang lebih gilang gemilang. Sejarah akan terus berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri, dan disitulah kita berperan sebagai manusia untuk menjalankan tugas kemanusian. Seperti hanya kata Multatuli, ‘kita bersuka cita bukan karena padi yang kita potong, kita bersuka cita karena padi yang kita tanam’. Sekarang marilah kita dengan menegakkan kepala melangkah menuju masa depan yang lebih baik.
1970-an
Pada periode ini, gerakan perempuan semakin menunjukkan proses depolitisasi dan penjinakan. Hal ini semakin menunjukkan bentuknya setelah berdirinya Dharma Wanita (1974) dan Dharma Pertiwi (1974) diresmikan sebagai organisasi isteri para pegawai negeri dan isteri tentara yang merupakan organisasi payung 19 organisasi isteri pegawai negeri dan 4 organisasi isteri tentara. Disamping itu pula, untuk mengontrol seluruh aktivitas kaum perempuan, rejim juga membangun PKK, yang seluruh aktivitasnya hanya berkutat pada kegiatan seremonial belaka tanpa pernah melakukan sebuah penyadaran terhadap kaum perempuan.
Pada massa ini, organisasi perempuan memasuki periode “tidak ada perlawanan” terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan di Indonesia. Luasnya jaringan PKK, Dharma Wanita serta Dharma Pertiwi yang didukung oleh rejim, bisa dikatakan berhasil mematikan potensi untuk bangkitnya kembali gerakan perempuan yang masif.
1980-an
Diterapkannya NKK/BKK dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, menyebabkan menjamurnya berbagai Kelompok Studi dan Kelompok Diskusi di kalangan mahasiswi. Kelompok-kelompok ini mendiskusikan berbagai persoalan yang menindas dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskusi ini juga menimbulkan semangat solidaritas terhadap persoalan ekonomi-politik yang ada. Bahkan kemudian berkembang dalam bentuk aksi-aksi solidaritas bersama. Akan tetapi, dengan kondisi yang sangat represif, pada perkembangannya Kelompok-kelompok Diskusi dan studi yang ada malah bergabung dan mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yang pada prakteknya mereka memihak terhadap berbagai persoalan rakyat, walaupun kenyataannya tidak pernah berupaya untuk merombak sistem yang menindas itu sendiri.
Kelompok-kelompok LSM pada umumnya menggunakan prespektif feminisme sebagai metode yang menjawab berbagai persoalan kaum perempuan. Mereka menerima ide-ide radikal, liberal dan sosialis dari kaum feminis Amerika dan Eropa. Tetapi mereka tidak pernah konsisten menerapkannya dengan alasan bahwa kaum perempuan Indonesia mempunyai kompleksitas persoalan yang tidak bisa diwakili oleh suatu pandangan dalam feminisme. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tak lebih seperti saat tahun 1930-an, dimana hanya berkutat pada masalah pendidikan, pelatihan tanpa pernah berupaya mengorganisir perempuan untuk secara bersama-sama dengan elemen rakyat yang lain dalam merombak sistem yang ada.
1990 sampai sekarang
Dalam sebuah penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, tiap tahunnya sekitar 18 juta perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. Terlebih-lebih dengan dilakukannya operasi-operasi militer yang membawa dampak pada berbagai kasus pelecehan, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan terhadap kaum perempuan di lokasi dilakukannya operasi militer.
Bangkitnya gerakan perempuan awal tahun 1990-an tidak terlepas dari bangkitnya gerakan buruh di sektor industri, karena di Indonesia lebih 60% dari jumlah buruh adalah buruh perempuan. Salah satu bukti kemampuan kaum perempuan dalam memimpin berbagai perjuangan kaum buruh adalah Marsinah, yang kemudian jadi korban kebiadaban dari pengusaha yang didukung sepenuhnya oleh kekuatan bersenjata.
Walaupun demikian perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan belumlah pada perjuangan dimana kaum perempuan mampu membebaskan dirinya dari sebuah sistem yang menindas, tetapi lebih pada persoalan-persoalan ekonomis dan itupun dilakukan secara terpisah-pisah.
Maraknya aksi-aksi yang dilakukan massa rakyat pada awal tahun 1998, yang kemudian dengan keberhasilan menurunkan Soeharto dari “kursi kekuasaan”, tidak lepas pula dari dukungan kaum perempuan. Efouria kemenangan melanda seluruh rakyat Indonesia karena berhasil menjatuhkan salah satu simbol kediktatoran Orde Baru. Akan tetapi tidak berbeda dengan elemen yang lain, eforia ini tidak diikuti dengan kuatnya organisasi perempuan. Sehingga pada akhirnya mereka justru menyerahkan kekuasaan pada “reformis-reformis palsu”.
Pemilu 1999 sebagai sebuah tawaran dari rejim Habibie dan skenario internasional untuk meredam perlawan massa rakyat, mampu menyeret kaum perempuan untuk terlibat dalam agenda ini. Banyak kaum perempuan yang berlomba-lomba untuk masuk dalam struktur partai-partai politik dalam usaha untuk mendapatkan “jatah”. Bahkan tidak sedikit pula kaum perempuan yang berlomba-lomba untuk menjadi pemantau pemilu itu sendiri. Partai-partai politik yang ada bisa dikatakan tidak mempunyai program yang berpihak pada kaum perempuan.
PDI-Perjuangan, yang kemudian memengkan pemilu, tidak mempunyai program yang membela kaum perempuan. Tampilnya Megawati sebagai pucuk pimpinan PDI-P, tidak lebih dari sekedar faktor upaya menyeret massa rakyat dengan mengusung nama Soekarno, bukan dalam prespektif gender itu sendiri. Demikian pula dengan partai-partai pemenang pemilu yang lain, ketika nereka duduk dalam kursi parlemen mereka sama sekali tidak pernah memperjuangkan nasib kaum perempuan di Indonesia. Yang ada justru mereka menyetujui “penjualan perempuan” sebagai komoditi ekspor ke berbagai negara. Mereka justru sibuk dengan pembagian kue kekuasaan, tanpa pernah mereka memperjuangkan nasib kaum perempuan di Aceh, Ambon, Papua dan lain-lain.
Upaya dari rejim yang berkuasa sekarang untuk memandulkan gerakan perempuan pun mulai dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah dengan dihidupkannya menteri pemberdayaan perempuan, yang secara implisit justru mendiskriminasikan kaum perempuan.
Setelah Gelap Terbitlah Terang
Marilah sekarang kita menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah penghancuran terhadap gerakan perempuan progresif, Gerwani, hampir dapat dikatakan gerakan perempuan Indonesia ‘mati suri’. Rejim Orde Baru yang kapitalistik-militeristik membubarkan semua organisasi progresif, organisasi perempuan yang ada hanya yang menjadi boneka dari rejim yang ada. Hampir sama yang dilakukan Jepang ketika pertama kali masuk ke Indonesia, hanya ada satu organisasi perempuan Fujinkai Jawa Hokokai. Sedangkan Orba memiliki Darma Wanita dan PKK . Lumpuh sudah gerakan perempuan Indonesia untuk sementara waktu.
Tapi sejarah terus bergerak, begitu juga gerakan perempuan. Fisik memang boleh direpresif tapi siapa bisa ‘mempenjarakan’ kemauan dan cita-cita. Memasuki tahun 1980, teori-teori tentang gerakan perempuan progresif kembali dipelajari oleh aktivis-aktivis gerakan yang ada ketika itu. Hal ini bersamaan dengan demam teori kiri yang masuk ke Indonesia setelah pembungkaman gerakan mahasiswa ’78. Pada masa-masa ini yang banyak berkembang adalah adalah kelompok-kelompok diskusi, maklumlah, saat itu situasi represif. Situasi ketika itu dapat digambarkan sebagai berikut:
Demoralisasi. Bisa dikatakan demikian. Kembali ke dunia akademik –mengajar, berbangku kuliah lagi, belajar ke luar negeri, — membentuk NGOs (perlu diketahui saja pada tahun 1982 sudah ada ribuan NGO), berbisnis, berkolaborasi dengan rejim dan sebagainya. Lahirlah bayi-bayi kiri yang dicampakkan ibunya pada usia muda: NGO menjajakan kemanusiaan borjuis-kecil –mengemis reformasi ekonomi-politik pada rejim diktator/korup, bahkan ada yang masih bermimpi membangun pulau impian di tengah modal raksasa– kaum sekolahan yang baru pulang belajar dari luar negeri mengajarkan –di tengah kemampuan bahasa Inggris kaum muda yang menyedihkan– teori-teori baru sosial-demokrasi, neo-marxis, new-left….
Dalam kurun waktu ini memang kelompok-kelompok diskusi yang banyak bermunculan. Dari sinilah kembali wacana tentang gerakan perempuan (feminisme) kembali dibangkitkan. Kini, ditengah suasa yang lebih demokratis, gerakan perempuan telah berani menampilkan ‘wajah’ mereka yang sesungguhnya, memang masih ‘kemerah-merahan’ karena baru ‘lahir’ kembali. Memang kadang terjadi kejanggalan dan kelatahan, secara ideologipun harus diakuai masih sangat memprihatinkan. Tidak mengherankan kalau kemudian dapat kita temukan kegelian-kegelian, semisal pengusiran wartawan laki-laki yang meliput konggres mereka. Begitu juga aktivitasnya, sebagian besar melakukan seminar-seminar di hotel berbintang yang hanya bisa dihadiri oleh golongan menengah ke atas. Atau mereka pergi ke kampung-kampung kumuh, memberikan beberapa bungkusan yang berisi lauk pauk, beras dan pakaian. Juga bisa kita temukan ketika mereka memberikan pelatihan kepada pelacur yang telah dibebaskan ‘dari lembah hitam’ dan karena tidak memecahkan persoalan pokok akhirnya pelacur lebih senang hidup di ‘lembah hitam’. Haruslah diakui, gerakan perempuan saat ini masih banyak berkutat pada gerakan sosial, kemanusian, belum kembali berani menyentuh bidang politik seperti yang dilakukan Gerwani puluhan tahun silam. Apa yang harus dilakukan oleh gerakan perempuan saat ini?
Pertama, secara ideologi harus kembali dibuka perdebatan, apakah yang dipakai selama ini sudah tepat atau belum. Kita haruslah mencari persoalan utama kenapa perempuan mengalami penindasan. Apakah hanya sekedar dominasi laki-laki atau ada sebab lain? Apa bila kita cermati lebih mendalam, perempuan mengalami peninadasan karena adanya sistem dunia yang juga menindas, ketika alat produksi dikuasi oleh segelintir orang. Ketika dahulu kala alat produksi masih dimiliki oleh kolektif, peranan perempuan sangat menonjol. Merekalah yang menghasilkan produksi barang-barang untuk kebutuhan sendiri, maupun masyarakat disekitarnya, sedangkan peranan laki-laki lebih di luar rumah dengan melakukan kerja berburu binatang di hutan. Dari sini seharusnya jelas, bahwa tujuan gerakan perempuan tidak hanya menuntut kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menghilangkan sistem dunia yang menghisap.
Kedua, secara politik. Gerakan perempuan harus kembali memasukkan program politik disamping program yang menyakut kepentingan mereka sendiri. Karena apa? Tanpa mereka terlibat dalam gerakan politik mereka tetap tidak akan berperan dalam pengambilan keputusan negara. Disamping itu, gerakan perempuan juga mempunyai kepentingan agar demokrasi di negeri ini bisa berjalan sepenuh-penuhnya. Misalnya dalam hal Dwi Fungsi ABRI, selama ini, sebelum dicabut maka demokrasi akan tetap berjalan secara tersendat-sendat. Sejarah juga mencatat, karena adanya Dwi Fungsi ABRI lah perempuan menjadi korban kekerasan – dari Timtim, Aceh, Lampung, Marsinah, Tanjung Priok, Marsinah, Kerusuhan Mei ’98 – dari tentara.
Ketiga, secara organisasi. Tanpa sebuah organsiasi perjuangan akan mustahil menuju kemenangannya. Harus diakui sampai saat ini belum ada gerakan perempuan bersekala nasional, yang ada hanya gerakan perempuan lokal, itupun masih dengan ‘isi kepala’ yang berbeda-beda, sehingga gerakan yang ada masih terpecah-pecah. Watak organisasinyapun juga tidak boleh sektarian, dalam artian harus terlibat aktif dengan gerakan sektor rakyat tertindas lainya – buruh, tani, kaum miskin perkotaan, mahasiswa. Sekali lagi haruslah dipahami bahwa masalah penindasan terhadap perempuan, bukan masalah perempuan semata, tapi juga masalah dari rakyat tertindas lainya. Juga harus menjadi kesadaran, sudah saatnya membangun jaringan dengan gerakan perempuan yang ada di negara lain, apa yang dirasakan perempuan di Indonesia juga dirasakan oleh perempuan di negara lain.
Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita memulainya. Tidak ada kata lain, bersama bergerak membebaskan negeri ini dari keterindasan. Jangan sampai kita menyesal kemudian hari, penyesalan memang datang kemudian.
