JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat meminta para pimpinan fraksinya untuk menghentikan wacana "Konsolidasi Partai Tengah". Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta pimpinan fraksi untuk melarang setiap anggotanya membicarakan wacana tersebut sebab dapat mengganggu kesolidan koalisi.
Jika bukan suara resmi partai, saya berharap agar pimpinan partai masing-masing minta anggotanya tidak membicarakan itu lagi.
-- Saan Mustofa
"Apakah yang disampaikan itu bagian dari suara resmi partai? Jika bukan, saya berharap agar pimpinan partai masing-masing minta anggotanya tidak membicarakan itu lagi," katanya dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/12/2010).
Wacana konsolidasi partai tengah berawal dari keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk poros partai tengah di koalisi legislatif. Kedua partai itu menilai, pembentukan poros partai tengah dapat meningkatkan produktivitas pemerintahan dan membendung dominasi partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Selama ini, kedua partai besar yang saling menyandera itu dinilai memberatkan langkah pemerintah. Terkait hal tersebut, Saan mengatakan, di dalam koalisi tidak ada partai yang dominan dari lainnya. Dalam Sekretariat Gabungan partai koalisi misalnya, kata dia, tidak selamanya keputusan Setgab bermuara pada keinginan partai besar saja.
"Partai Demokrat, Golkar, harus menghargai keinginan partai menengah. Masing-masing partai kan punya kepentingan subyektif masing-masing," katanya.
Keputusan Setgab, kata Saan, merupakan win-win solution dari keinginan partai-partai yang tergabung di dalamnya.
"Enggak ada saling menang kalah, saling mendominasi," ungkapnya.
Saan juga menegaskan, suatu koalisi harus berupa hal yang utuh. Koalisi tidak hanya di pemerintahan eksekutif, tetapi juga berkoalisi di parlemen.
"Tidak dapat dipilah-pilah. Kalau ada yang mengatakan saya hanya koalisi di eksekutif saja, itu perlu dipertanyakan," katanya.
Untuk menyamakan pandangan koalisi di parlemen itulah, lanjut Saan, dibentuk Setgab.
"Jangan sampai kebijakan pemerintah bangunan koalisi ketika masuk parlemen dimentahkan kembali oleh parpol koalisi. Dan, setiap fraksi di parlemen harus dapat menyamakan sikap semua anggotanya dengan sikap fraksi," kata Saan.
