kedaiberita.com - Konggres Venezuela memberikan kekuasaan besar kepada presiden Hugo Chavez untuk membuat Undang Undang dengan menggunakan kewenangan dekrit. Chavez sebelumnya menyatakan bahwa ia memerlukan dekrit sebagai langkah cepat untuk menangani bencana banjir dan tanah lonsor yang mendera Venezuela akhir akhir ini serta untuk mempercepat transisi menuju sosialisme Venezuela.
Dengan kekuasaan dekritnya, Chavez tidak akan mendapatkan hambatan dari oposisi dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam pidatonya di televisi hari jum’at (18/12/2010) Chavez menegaskan bahwa dengan adanya kewenangan ini “Little Yanke” –sebutan untuk para kolaborator AS- tidak dapat lagi mengganggu gugat Undang Undang untuk kemaslahatan rakyat Venezuela.
Kewenangan Dekrit ini diberikan oleh konggres selama 18 bulan. Aturan tersebut memberikan kekuasaan kepada Chavez untuk membuat langkah langkah secara sepihak tanpa konsulatasi dengan konggres dalam membuat kebijakan yang melibatkan telekomunikasi, sistem perbankan, teknologi informasi, militer, penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan dan sistem social ekonomi Negara.
Beberapa perencanaan dekrit sudah diumumkan, salah satunya Chavez berniat untuk menaikkan nilai pajak untuk meningkatkan pendanaan dalam mengatasi masalah bencana yang disebabkan hujan lebat selama berminggu-minggu.
Pemerintah tangah berupaya untuk mendirikan tenda yang menampung ribuan korban banjir yang rumahnya hanyut diterjang banjir dan mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Pekan lalu Chavez melakukan tindakan konkret seorang pemimpin yang selalu hadir ditengah tengah rakyat, dengan mempersilahkan warga korban banjir untuk tinggal di istana kepresidenan, sedangkan dia sendiri malah berkantor di tenda pengungsian.
Kewenangan dekrit ini memunculkan reaksi keras dari Washington, lewat juru bicaranya P.J. Crowley, Pemerintah AS mengkritik dengan mengatakan “ Chavez nampaknya sedang menemukan cara baru yang kreatif untuk menjustifikasi kekuasaan autokratik”.
Sebelumnya Chavez pernah diberi kewenangan dekrit pada tahun 1999, 2001 dan 2007.
Terakhir kali, dia menggunakannya untuk membuat lebih dari 60 undang-undang yang merebut kontrol swasta dalam mengelola ladang minyak, mengubah peraturan keuangan, memaksakan pajak baru dan nasionalisasi perusahaan telekomunikasi, listrik dan semen.
