Sabtu, 27 November 2010

Sabtu, November 27, 2010
Akhir tahun lalu di Denmark diselenggarakan KTT Iklim dengan bertajukkan pemulihan iklim. SBY sebagai delegasi Indonesia, merasa terpuaskan dengan hasil coppenhagen accord tanpa melihat kesepakatan akhir mengikat secara hukum (legally binding treaty) atau pun tidak, yang terpenting adalah 5 poin usulan dari Indonesia dapat terakomodir dalam coppenhagen accord, antara lain mengenai usaha bagi seluruh dunia untuk menahan agar dampak perubahan iklim tidak sampai menaikkan suhu global sampai dua derajat celcius pada 2050, adanya pembiayaan dari negara maju untuk penanganan dampak perubahan iklim oleh negara maju dan negara tertinggal, perlunya penerapan pola pembangunan yang ramah lingkungan, masalah MRV (measurement, reporting and verifying) pelaksanaan komitmen penanganan perubahan iklim, dan masalah kehutanan.
Salah satu usulan Indonesia yaitu mengenai perlunya pengurangan emisi dari perusakan dan penggundulan hutan (REDD/Reducing Emission on Deferostation and Degradation Forest) diterima sebagai paragraf enam Copenhagen Accord. Sepertinya itu yang memberikan kepuasan terhadap SBY yang berpartisapasi dalam KTT tersebut.
Disana, Negara-negara miskin menuntut kepada Negara-negara kapitalis untuk berdonasi sebesar 5 persen dari GDP peruntukan pemulihan iklim yang tengah menuju pada kebinasaan, sementara kekacauan iklim tersebut bergerak simultan dengan kekacauan ekonomi (Negara-negara kapitalis maju), sehingga memaksa mereka membelanjakan sumber-sumber daya begitu besar demi menyelamatkan system perbankan dan financialnya yang tengah limbung.

Kekayaan alam, sumber-sumber daya manusia, sains dan teknologi cukup tersedia untuk menghentikan system kerja roda kapitalisme yang mengancam integralitas planet ini dengan kelangsungan hidup kita. Akan tetapi kita ketahui bahwa sumber-sumber daya tersebut hanya dipergunakan untuk menganak pinakan modal dan merengkuh keuntungan berlimpah kaum minoritas yang kaya raya, yang tidak pernah merelakan profitabilitas usaha mereka kerut menciut, apalagi kebangkrutan yang telah pasti diharamjadahkannya.
Lalu terdapatkah irisan antara yang di puas-gembirakan SBY di satu sisi dengan pengingkaran oleh Negara-negara kapitalis maju terhadap dunia ketiga (baca : dominasi dan jajahan) disisi yang berseberangan?

Negara-negara kapitalis terus dilanda krisis
Great depretion 1929 adalah luka lama dalam kapitalisme yang mungkin hingga hari ini belum dapat tersembuhkan, akan tetapi kontradiksi internal kapitalisme sendiri senantiasa terus menerus dioperasionalkan sehingga hal demikian itu menyandingkannya dengan krisis yang kian menepi di liang kuburnya. Dalam tempo yang bersamaan pula kapitalis pun akan menghindarinya agar modal mereka tidak benar-benar binasa. Kemudian cara yang dipilihnya adalah melancarkan serangkaian agresi terhadap klas pekerja sebagaimana yang Jerman contohkan dalam tindakan-tindakan anarkis pelucutan hak atas upah, jaminan kesehatan subsidi dan kesejahteraan (cara halus agar tidak Nampak bar-barian seperti saat kedigjayaan sang maestronya, Adolf Hitler menghabisi kaum yahudi di kamp-kamp pembantaian). Jadi jelas sudah. Perubahan iklim yang mengandung konsekwensi terhadap kelas pekerja, pun perubahan-perubahan tersebut telah sangat nyata turut merusak masa depan alam pertanian kita.
Hingga pada tingkat imperialisme ini krisis modal terus terjadi seiring dengan nafas kapitalisme itu sendiri


Antagonisme Imperialisme
Adi daya dunia, AS, menuntut agar China melakukan pengurangan emisinya dan melakukan langkah-langkah transparansi dalam upaya demikian. Padahal Amerika Serikat sendiri ialah Negara industry termaju yang secara nyata menyumbangkan emisi dan Negara penghasil polusi terbesar di dunia melampaui China. Perundingan-perundingan legal seperti itu yang digelar di berbagai belahan planet ini, sesungguhnya adalah kemunafikan untuk menutupi borok kapitalisme yang hendak menelantarkan species manusia di bumi ini yang sering kali di hadapkan dengan dampak-dampak nyata pemanasan global (banjir, kekeringan, naiknya permukaan air laut, badai, longsor dsb).
Pertentangan yang terjadi antara negeri kapitalis tersebut sebenarnya sama sekali tidak ada kait kelindannya dengan resolusi masalah emisi karbondioksida dan perubahan iklim, akan tetapi bagaimana tema dalam setiap pekalangan perundingan sekaligus gerak keadaan dapat didistorsi sedemikian rupa dengan dibungkus retorika populis; human right, demokrasi dsb dsb agar cengkeraman mereka semakin kukuh di pasar, dengan kalimat lain, siapun yang hendak menghambat, menyaingi usahanya maka harus disingkirkan walau perang harus menjadi tebusan mahalnya.

Pembangunan Nasional
Gunung, hutan dan laut yang telah lama menjadi sumber bisnis ternyata memang menjanjikan keuntungan tak terkira besarnya. Pelaku-pelaku pembalakan hutan, eksploitir gunung dan laut tak lagi berpikir bahwa di situ terdapat fungsi oksigen penawar zat asam arang dan sulfurdioksida yang tak dapat senyawa dengan species manusia, dengan dalih program pembangunan nasional; disana juga tersimpan sumber mata air yang bermanfaat bagi manusia dan pertanian; begitu pula biota laut beserta keaneka ragaman hayati (biodiversity) yang turut memberikan sumbangan besar bagi kelangsungan peradaban manusia sudah dapat dipastikan perlahan menuju kehancuran jika segala bentuk eksploitasi tidak dihentikan pada saat ini juga.
Disamping pengrusakan secara langsung, pembangunan-pembangunan digalakkan oleh pemerintah begitu massif terutama pada industry tambang dan manufaktur yang berkategorikan rumah kaca (penyumbang emisi) berikut penggunaan barang produksi oleh masyarakat secara indivudual seperti barang-barang otomotif telah benar-benar melibas skema kolektifisme. Di sisi lain masyarakat tak sadari keberhasilan kampanye pasar telah menguntungkan penanam modal berikut mempercepat penipisan lapisan ozon. Terlebih lagi kebijakan nasional summit dan KEK yang sarat dengan kerusakan sangat dipaksakan peyelenggaraannya.

Kerusakan-demi kerusakan struktur planet ini tah terhindarkan, dengan secara ternyata dirasakan langsung oleh kita. Kebanjiran, kekeringan, puting beliung, longsor serta bencana alam lainnya tak hanya merugikan manusia secara ekonomis semata, tapi telah banyak merenggut jiwa.
Atlasindo Utama sang destructor alam Karawang

Kehancuran demi kehancuran di kabupaten karawang yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan masih terus berlanjut hingga hari ini. Setelah Serikat Petani Karawang (Sepetak) bersama masyarakat Tanjungpakis berhasil mengusir perusahaan pengeruk pasir laut, PT. Purna Tarum Murni milik Purnawirawan Mayor Jenderal Mashudi (mantan gubernur Jabar) yang sempat beberapa hari menjalankan kegiatan eksplorasinya ternyata tidak menjadikan pelajaran bagi pemerintahan kabupaten Karawang di bawah Dadang S Mukhtar untuk sesegera mungkin mengakhiri perizinan setiap perusahaan yang jelas-jelas merugikan masyarakat dan meyebabkan kerusakan lingkungan yang teramat dahsyat. 
Satu lagi, PT. Atlasindo Utama sang eksploitir batu andesit yang beroperasi di desa Cintalanggeng Tegalwaru belum juga dicabut izinnya, sehingga kegiatan penambangan diikuti oleh kerusakan demi kerusakan seperti hilangnya sumber mata air, berubah fungsinya ratusan hektar sawah menjadi tegalan (tanah non produktif) karena kehilangan akses air dan tertimbun bebatuan (flying rock), jalan desa, rumah-rumah warga, sementara longsor yang tak pernah terjadi sebelumnya yang menyebabkan epidemi ketakutan pada sebagian besar warga yang berada disekitar areal pertambangan justru diingkari oleh pihak perusahaan dan pemkab Karawang sama sekali tak punya kemauan untuk menyudahinya. Sementara perhutani sendiri yang paling berdosa dalam pengrusakan tersebut, seakan enggan mengakui dan mempertanggungjawabkannya

Selidik punya selidik, dua alasan pokok yang digembor-gemborkan pemerintah daerah Karawang guna mempertahankan perusahaan tersebut yakni serapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah hanya alasan kosong karena 300 orang yang bekerja disana berstatus kuli harian lepas yang tak memiliki kejelasan hak ketenagakerjaannya disamping upah kecil dan cara kerja yang sangat tidak manusiawi. Pendapatan daerah sendiri hanya Rp 18.000.000/bulan untuk pajak produksi (hasil dialog dengan DPPKAD Karawang) plus 14.000.000 (biaya perpanjangan SIPD/registrasi ulang perizinan) per dua tahun. Sementara baru-baru ini pemkab karawang harus mengeluarkan anggaran untuk pembangunan jalan yang di lalui angkutan bahan galian C tersebut senilai 2, 5 miliar. yang bener aja!!!
guna memperlicin jalan eksploitasi, pemkab Karawang malah berencana mengeluarkan kebijakan paling keliru dengan membuat Raperda RTRW yang memberikan kelonggaran penetrasi para pemodal untuk mengekploitasi sumber daya-sumber daya yang terkandung di perut bumi kabupaten ini.

Mencari Alternative
Hanyalah wacana simplistic dari jargon-jargon yang disebut solusi atas persoalan-persoalan iklim, kemiskinan, wabah-penyakit, buta huruf, pengangguran, perang, dan kelaparan. Semua masalah-masalah diatas tidak akan pernah terselesaikan dengan cara-cara kapitalis baik melalui upaya kelembagaan maupun pagelaran negosiasi pimpinan-pimpinan negeri yang menghamba kepada kekuatan modal.

Karena watak dasar kapitalisme adalah eksploitatif, individualistic dan menghisap maka segala tawaran solusi yang disodorkannya hanyalah kekurang ajaran dan menginjak-injak kemanusiaan, maka kapitalisme harus segera diganti dengan system dunia baru yang mampu berganti rupa. adalah transpormasi sosialis.
Lalu kemudian bagaimana dengan tindakan nyata yang mesti kita diselenggarakan??
Adalah, kaum pekerja/buruh bersama kaum tani sebagai kekuatan sosial juga tenaga produktif menyadari sepenuhnya bahwa kapitalisme adalah system yang jahat yang harus dilawan, dihentikan dan diganti. 
Terlebih dulu bangun persatuan demokratik kelas buruh dan tani bersama pula kekuatan demokratik lain mahasiswa, pemuda dll, dengan mobilisasi-mobilisasi masa untuk menelanjangi serta menggantikan kekuatan borjuis dan unsur-unsur kekuasaan yang membantu tegaknya hegemoni modal di negeri merah putih ini. Mengganti kekuasaan disetiap level dan disetiap sendi-sendi ekonomi, politik dan budaya oleh kekuasaan bertatanan baru yang lestari, beradab dan bersegi masa depan

Pada 07 Juni 2010

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentar anda