Surabaya tvOne - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai konflik agama yang ada selama ini seperti dalam kasus Ahmadiyah dan pendirian gereja sesungguhnya bukan karena bersumber dari Islam. "Bila ditilik secara seksama, sesungguhnya konflik itu timbul bukan karena umat Islam seperti yang banyak dituduhkan, atau bukan konflik agama," kata Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam rilis yang diterima di Surabaya, Minggu (2/1).
Menurut dia, ihtiar melawan Ahmadiyah itu terjadi karena mereka keras kepala dan tidak mengindahkan SKB Tiga Menteri, namun upaya melawan pelanggaran SKB justru dituduh radikal. Sementara ihtiar melawan kelompok Kristen juga bukan konflik agama, melainkan karena mereka tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan menyangkut pendirian tempat ibadah.
"Itu bukan persoalan agama, karena pertumbuhan rumah ibadah Kristen justru lebih besar dibandingkan dengan masjid. Rumah ibadah umat Islam pada periode 1977-2004 meningkat 64,22 persen, Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik meningkat hingga 152 persen," paparnya.
Selain masalah agama, HTI mencatat korupsi di Indonesia makin sistemik, karena kasus Gayus Tambunan menunjukkan korupsi bukan dilakukan 1-2 orang, melainkan banyak orang. Bahkan, korupsi juga dilakukan oleh negara melalui utak-utik kebijakan dan peraturan-peraturan seperti skandal Bank Century dan IPO Krakatau Steel, sehingga pemberantasan korupsi menjadi tak banyak artinya.
HTI juga menyoroti kebijakan ekonomi liberal melalui kebijakan kenaikan TDL, privatisasi sejumlah BUMN, dan pembatasan subsidi BBM. Kenaikan TDL bisa dihindari bila PLN mendapat pasokan gas, tapi anehnya produksi gas seperti Gas Donggi Senoro justru 70 persen produksinya dijual ke luar negeri.
Privatisasi sejumlah BUMN juga tidak beralasan, karena bila alasannya untuk menambah modal maka bisa diambil dari APBN atau dari penyisihan keuntungan, karena bank kecil seperti Bank Century bisa dengan uang negara sebesar Rp7 triliun, tapi mengapa untuk perusahaan milik negara sendiri tidak dilakukan.
Sementara rencana pembatasan BBM tidak lebih merupakan usaha pemerintah untuk menuntaskan liberalisasi sektor migas seperti yang digariskan oleh IMF. HTI menilai kebijakan itu akan membuat perusahaan asing leluasa bermain di sektor hulu dan hilir (penjualan). SPBU-SPBU Asing akan mengeruk keuntungan besar, sehingga akan semakin memberatkan kehidupan ekonomi rakyat dan semakin memperkuat intervensi asing. "Bencana selama tahun 2010 seperti tsunami di Mentawai, longsor di Wasior, dan letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah merupakan kehendak Allah SWT agar kita mau tunduk dan taat kepada Allah," paparnya.
Untuk itu, sistem yang berdasarkan syariah dan dipimpin oleh orang amanah saja (khalifah) merupakan hal yang mendesak untuk Indonesia bisa menjadi lebih baik. "Dengan syariah, problem kemiskinan, intervensi asing, ketidakadilan, kezaliman dan berbagai persoalan masyarakat bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kerahmatan Islam bagi seluruh alam bisa diwujudkan secara nyata," ujarnya. (Ant)
