Sentralisme Demokrasi dan Struktur Organisasi

Mengarahkan Organisasi

Sifat dari organisasi adalah kumpulan orang, kumpulan kepala yang masing-masing mengalami dan melakukan proses pembentukan yang berbeda-beda. Organisasi adalah benda dan orang yang bergabung di dalamnya adalah pengemudi sekaligus mesin-mesin "kendaraan" ini. Organisasi adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan, karenanya persoalan bagaimana mencapai tujuan itulah pengarahan jalan organisasi menjadi penting. Dengan berbeda-bedanya proses yang dialami dan dijalankan oleh setiap individu yang bergabung dalam organisasi, maka ide-ide untuk mengarahkan organisasi juga akanlah berbeda-beda.

Makna Demokrasi

Jika sebuah organisasi mencita-citakan dirinya untuk kepentingan seluruh anggotanya dan atau kepentingan yang lebih luas, kesamaan kepentingan haruslah merupakan kesepakatan bersama, baik menggunakan sebuah permusyawaratan ataupun setelahnya melalui kesepakatan atas hasil permusyawaratan. Dan hal tersebut haruslah juga termasuk di dalamnya mengenai bagaimana melaksanakan kesamaan kepentingan ini. Untuk itu, pembicaraan mengenai hal-hal tersebut haruslah melibatkan semua anggota organisasi. Proses inilah yang dinamakan demokrasi. Dan harus diingat, anggota adalah supir sekaligus mesin kendaraan yang bernama organisasi, sehingga hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut harus juga dijalankan oleh semua anggota organisasi.

Jika anggota organisasi dipaksa untuk bekerja tanpa pernah ikut "menyupir" organisasi, maka organisasi itu tidak demokratis. Organisasi kemudian menjadi tak lebih menjadi sebuah kendaraan bagi individu-individu yang mengarahkannya. Jika hasil-hasil dari proses demokrasi tersebut tidak dijalankan oleh anggota-anggotanya, maka organisasi akan tidak memiliki makna dan berubah menjadi hanya kumpulan orang saja.

Makna demokrasi juga harus dipandang dalam hubungan anggota dengan organisasi. Seorang anggota yang baik haruslah paham bahwa setiap keputusan organisasi adalah berprinsip kepada tunduknya minoritas kepada mayoritas. Keputusan yang didukung oleh massa yang lebih banyak harus diterima oleh pihak minoritas, dan mereka tetap harus menjalankan keputusan itu.

Hirarki

Ketika organisasi melingkupi jumlah anggota yang besar, ataupun menggapai jarak yang menghambat mobilitas anggota-anggota organisasi untuk menjalankan semua tugas-tugas organisasi, maka dibutuhkan lapisan-lapisan organisasi dari mulai untuk mengurus keseluruhan organisasi, sampai untuk mengurus kumpulan anggota ataupun wilayah yang lebih bersifat lokal.

Lapisan-lapisan ini bertingkat mengerucut dalam hal jumlah organ-organnya. Ada ratusan komisariat, puluhan kota, belasan wilayah, dan satu kepemimpinan nasional. Tetapi tingkat perhatian kerjanya semakin meluas: sebatas kampus, sebatas kota, sebatas wilayah, dan senasional. Seseorang yang ditempatkan di organ tingkat nasional akan lebih memperhatikan persoalan-persoalan nasional, secara keseluruhan. Tidak sebatas satu kota, ataupun bahkan satu kampus. Meski begitu, ia tidak boleh melupakan bahwa persoalan yang lebih lokal tetap harus menjadi perhatiannya, karena persoalan yang lebih lokal adalah juga persoalan secara nasional.

Sentralisme

Dalam melakukan perjuangan, dengan segala keterbatasan yang kita alami, konsentrasi kerja (memprioritaskan kerja) adalah sangat diperlukan. Daya pukul organisasi kita akan selalu terbatas dibanding dengan kondisi obyektif, baik itu kondisi alam ataupun lawan-lawan kita. Ketika perhatian dan sumber daya organisasi terpencar-pencar ataupun sulit diarahkan/dikonsentrasikan, maka organisasi revolusioner tak akan mampu melakukan perlawanan.

Sentralisme bermakna memusatkan seluruh kerja dan sumber daya kepada kepemimpinan organisasi. Sentralisme juga bermakna hanya ada satu keputusan organisasi dalam setiap persoalan organisasi, dan semua organ dan anggota harus tunduk kepada keputusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan hirarki, sentralisme dijabarkan sebagai berikut. Lapisan yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih kecil haruslah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lapisan organisasi yang mengurus cakupan kerja ataupun jumlah orang yang lebih besar. Komisariat harus patuh kepada kota dan kota harus patuh kepada wilayah, kemudian wilayah harus patuh kepada nasional. Tidak ada keputusan dari organ yang di bawah yang dibolehkan bertentangan ataupun menghambat keputusan organ yang lebih tinggi dalam hirarki. Dalam kerja-kerja administratif, sentralisme juga bermakna adanya laporan dari organ yang lebih rendah ke organ di atasnya.

Sentralisme juga harus berarti bahwa seluruh aset-aset organisasi haruslah dapat dipergunakan sesuai dengan perintah organisasi, baik keuangan ataupun alat-alat kerja. Dengan begitu, seluruh aset terbaik dapat dikontrol oleh organisasi dan dapat dipergunakan untuk melakukan perlawanan yang terkonsentrasi

Terakhir, sentralisme juga bermakna bahwa anggota-anggota terbaik, termilitan, dan teruji pengalamannya haruslah ditempatkan dalam kepemimpinan organisasi. Semua organ-organ Liga, dari tingkat sel sampai wilayah haruslah memberikan anggota-anggota terbaiknya untuk organ-organ yang di atasnya.

Selain berhubungan dengan hirarki, di setiap lapisan organisasi setiap anggota yang ditempatkan di lapisan tersebut harus tunduk dan patuh kepada setiap keputusan lapisan organisasi tersebut. Seorang anggota Eksekutif Kota haruslah patuh kepada keputusan rapat Eksekutif Kota.

Sentralisme Demokrasi

Dalam sebuah organisasi revolusioner, ketika anggota juga ikut menentukan jalannya organisasi, maka sentralisme yang dibuat haruslah diarahkan oleh permusyawaratan-permusyawaratan anggota. Artinya, penggunaan aset-aset organisasi, penentuan arahan sehari-hari, dan penempatan anggota-anggota terbaik juga harus mengikuti kehendak anggotanya.

Dalam konteks pengambilan keputusan atau pemberian arahan organisasi, sentralisme demokrasi bermakna semua keputusan dari organ yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh organ yang lebih rendah, karena keputusan organ yang paling tinggi tersebut harus dibentuk dari laporan dan rekomendasi organ yang lebih rendah sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jikapun tidak ada laporan dan rekomendasi dari organ yang di bawahnya, para anggota yang ditempatkan di eksekutif nasional, dapat mendasarkan dirinya kepada garis-garis besar arahan organisasi. Garis-garis besar arahan organisasi selama sebuah periode haruslah ditentukan oleh sebanyak-banyaknya anggota organisasi dalam Kongres.

Dalam prinsip sentralisme demokratik, pertemuan berkala sebagai proses demokrasi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Misalkan sebuah konggres, maka konggres harus melibatkan sebanyak mungkin anggota yang mewakili setiap struktur yang berada di bawahnya. Atau, pertemuan lain yang levelnya lebih rendah dari konggres, seperti konferensi nasional, konferensi wilayah, dll. Pertemuan berkala ini memberikan arahan-arahan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam kepengurusan eksekutif (penanggungjawab pelaksanaan hasil-hasil permusyawaratan tersebut). Ini berlaku untuk semua lapisan organisasi. Sedangkan pelaksana dari hasil-hasil permusyawaratan itu adalah seluruh anggota, tergantung lapisan mana permusyawaratan itu diadakan. Jika tingkat kota, maka seluruh anggota di kota tersebut wajib melaksanakannya. Jika tingkat nasional, maka seluruh anggota organisasi tersebut wajib melaksanakannya.

Karena keterbatasan ruang, waktu, dan juga teknologi memang sampai saat ini permusyawaratan, terutama kongres, belum bisa melibatkan secara aktif dan langsung seluruh anggota organisasi. Akan tetapi prinsipnya sekali lagi, seluruh permusyawaratan yang ada dalam organisasi harus melibatkan anggota sebanyak-banyaknya, tergantung lapisan organisasinya. Adanya penggunaan perwakilan dalam organisasi Liga, karena secara finansial, fasilitas, dan kerja kita belum mampu melibatkan seluruh anggota dalam permusyawaratan seperti konferensi wilayah dan kongres.

Ini memerlukan siasat yang harus disesuaikan dengan kondisi obyektif. Kondisi-kondisi yang aman damai kita bisa memulainya dengan permusyawaratan-permusyawaratan di tingkat kampus-kampus lalu bertingkat sampai ke nasional. Namun dalam kondisi represif ataupun dalam keadaan potensi perlawanan rakyat yang siap meledak, bisa jadi hanya sebatas mengirimkan wakil dari kepengurusan eksekutif tingkat kota dan wilayah.

Selain dalam bentuk-bentuk permusyawaratan, dalam keseharian sentralisme demokratik mengambil bentuk korespondensi surat-surat dari Komisariat sampai Eksekutif Nasional dan sebaliknya. Keputusan harian (surat-surat instruktif) dari kepemimpinan nasional haruslah berdasarkan laporan dan rekomendasi serta kritik dari lapisan organisasi di bawahnya. Sampai permusyawaratan berikutnya, organ-organ yang lebih rendah harus selalu mematuhi keputusan organ yang lebih tinggi. Jikapun terjadi kesalahan instruksi, dengan segera organ yang lebih rendah mengkritik organ yang lebih tinggi.

Dalam sentralisme demokratik, secara prinsip tidak ada yang memisahkan satu kota dengan kota lain, satu basis dengan basis lain, dan tugas eksekutif baik kota, wilayah, dan nasional adalah bagaimana menciptakan keterkaitan dan kesinambungan antar organ-organ di dalam Liga, sesuai dengan hasil-hasil permusyawaratan anggota di tingkat lapisannya masing-masing. Karenanya dalam sentralisme demokratik tidak ada organ yang lebih rendah menolak kehadiran utusan yang lebih tinggi, dengan mengatakan: “Basis harus punya otonomi!”

Tidak demokratis jika organ basis (sekelompok orang atau minoritas) menolak wakil dari seluruh anggota lainnya (mayoritas), dan tidak sentralis ketika menganggap organ basis tersebut tidak harus menyerahkan aset-asetnya kepada keseluruhan organisasi.

Lalu apakah ini tidak akan mematikan organ-organ yang di bawahnya ataupun akan membuat organisasi akan dicengkeram oleh para eksekutif? Jelas jika hanya melihat sepotong seperti ini ataupun menjalankan sebatas ini memang akan seperti itu. Sekali lagi, sentralisme demokratik selalu harus dijalankan dengan melalui interaksi aktif antara para eksekutif organisasi dengan massa yang dipimpinnya. Instruksi pimpinan harus melalui dan menghadapi laporan, kritik, dan rekomendasi anggota (dengan saling berargumen). Ketika tiga hal terakhir tidak ada, wajar organisasinya tidak demokratis, karena partisipasi aktif anggota juga akan menentukan demokratis atau tidaknya organisasi Liga kita ini. Tetapi apakah ketika tidak ada laporan, kritik, dan rekomendasi rutin dari organ yang lebih rendah, instruksi organ yang lebih tinggi harus ditolak mentah-mentah, jelas juga tidak. Instruksi organ yang lebih tinggi haruslah tidak bertentangan dengan hasil-hasil kongres dan dewan nasional. Hanya jika bertentangan dengan kongres dan dewan nasional Liga, maka instruksi organ yang lebih tinggi dapat ditolak.

Menjalankan Kerja Organisasi

Kita telah membahas prinsip-prinsip umum sentralisme demokratik sebagai alat penentuan dan penjalanan kerja-kerja revolusioner kita. Kita telah mengetahui bahwa sentralisme demokratik adalah sentralisasi aktivitas kita untuk membangun kepemimpinan yang kuat, siap tempur, efektif, dan fleksibel, yang di dasari oleh sebuah keputusan dan kesepakatan seluruh anggotanya. Namun, secara lebih teknis, bagaimana cara menjalankannya, ketika konsekuensi dari sentralisme demokratik tidak adanya pemisahan yang menyebabkan pola organisasi para penindas yaitu pengurus dan anggota lainnya yang pasif. Sentralisme demokratik tidak mengijinkan adanya pemisahan birokrasi dengan rakyat. Apakah kita tidak perlu membagi-bagi tugas lagi? Semua dikerjakan oleh semua? Untuk menjawabnya mari kita lihat satu persatu.

Kerja Kolektif dan Penanggung Jawab

Kerja-kerja revolusioner kita adalah kerja-kerja keseluruhan organisasi, dengan kata lain kerja-kerja semua anggota. Kita tidak mengenal anggota yang tidak aktif, seluruh anggota harus memiliki tanggung jawab kerja karena kita tidak memisahkan antara pengurus dengan anggota ketika dalam hal kerja.

Namun, karena, sekali lagi, organisasi adalah gabungan dari individu-individu yang memiliki pemikiran masing-masing, tanpa adanya unsur yang akan menyatukan pemikiran tersebut dalam keseharian maka setiap anggota bisa jadi bekerja sekehendaknya sendiri. Unsur ini akan memberikan arahan bersama atas kerja-kerja yang dilakukan. Dalam Liga, unsur ini diwujudkan dengan pembangunan struktur organisasi, yang memiliki fungsi untuk menggalang seluruh anggota dalam kerja-kerja aktif sehari-hari organisasi.

Struktur organisasi haruslah dibangun berdasarkan kondisi organisasi (keanggotaan, cakupan wilayah, dan konsentrasi (prioritas) kerja). Artinya struktur berdiri di atas kerja dan mengarahkan kerja itu sendiri. Tak ada guna membuat banyak departemen, ataupun struktur eksekutif kota ketika tidak ada kebutuhan kerja yang mendasarinya. Tak guna membuat departemen urusan transportasi, ketika transportasi bukanlah hal yang sulit dilakukan. Tak guna membuat struktur wilayah baru ketika kota yang dikoordinasikan baru satu buah. Birokrasi berfungsi untuk menghidari kerja yang tumpang tindih (overlapping) bukan untuk menciptakan kerja yang tumpang tindih.

Kawan-kawan yang bertugas di organ-organ pimpinan seperti Komisariat, Eksekutif Kota, sampai Eksekutif Nasional adalah anggota-anggota yang harus menggalang anggota dalam kerja-kerja aktif, memberikan arahan-arahan kerja, dan memastikan (mengontrol) kerja-kerja berjalan sesuai dengan rencana. Karenanya mereka haruslah dipilih oleh anggota lainnya atas dasar bahwa merekalah yang dianggap terbaik (dari pengetahuan dan pengalaman kerja).

Kepemimpinan anggota-anggota yang ditempatkan di struktur kepemimpinan dipertanggungjawabkan secara rutin dalam permusyawaratan-permusyawaratan organisasi baik konferensi-konferensi komisariat, kota, wilayah, dewan nasional, dan konggres. Tetapi harus tetap diingat bahwa berjalannya organisasi tetaplah tanggung jawab seluruh anggota, sebagai sebuah kolektif, bukan sebatas para pengurus.

Bidang Kerja (Departemental) dan Teritori (Wilayah) Kerja

Dalam membagi-bagikan tugas organisasi (membangun struktur) ada dua hal yang mendasarinya. Pertama adalah bidang kerja, yaitu jenis-jenis ataupun perhatian kerja. Secara umum, bidang kerja revolusioner ada tiga hal: aksi, pendidikan, dan penyediaan bacaan. Aksi-aksi berfungsi sebagai sarana aktivitas politik terbuka dalam melawan penindasan. Pendidikan berfungsi membentuk pola pikir yang relatif seragam pada anggota (ideologi organisasi) dan memberikan keahlian-keahlian dalam melakukan kerja-kerja. Dan penyediaan bahan bacaan adalah sarana untuk memperkaya anggota-anggota dengan informasi-informasi (pengetahuan) yang mereka butuhkan dalam menjalankan roda organisasi.

Tiga hal tersebut adalah kerja-kerja harian sebuah organisasi revolusioner. Departemen-departemen adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab atas jalannya kerja-kerja harian ini ataupun kerja-kerja rutin yang mendukung (diperlukan) untuk berjalannya kerja-kerja ini. Secara rutin departemen-departemen dalam struktur kepemimpinan (komisariat sampai dengan nasional) memberikan arahan-arahan (instruksi), menyediakan fasilitas-fasilitas organisasi, dan melakukan perencanaan-perencanaan, sehingga anggota dapat dengan baik melakukan kerja-kerja organisasi.

Selain membawahi kerja-kerja rutin dalam bidang-bidang departemental, struktur juga harus membawahi distribusi kerja yang menangani wilayah, kota, dan komisariat. Struktur ini berhubungan dengan tempat kerja dari kerja-kerja departemental. Struktur ini juga disusun vertikal (hirarkis) untuk membagi tingkat perhatian dan fokus kerja.

Eksekutif kota lebih fokus kerjanya untuk mengurus komisariat-komisariat yang ada di dalam kotanya dan yang harus menjadi perhatiannya adalah kondisi obyektif kotanya. Eksekutif Wilayah fokus kerjanya adalah mengurus kota-kota yang ada di bawahnya dan perhatiannya adalah kondisi obyektif tingkat wilayah. Hal yang sama untuk Eksekutif Nasional dan Komisariat.

Namun dalam pembangunan kota dan wilayah janganlah mengikuti logika pembagian wilayah yang dibuat oleh penguasa. Pada saat kita masih kecil, kita tidak akan mampu mengikutinya. Contohnya, ketika belum cukup anggota dalam sebuah provinsi untuk memenuhi struktur Eksekutif Wilayahnya, ada baiknya ia digabungkan saja dengan provinsi lain yang terdekat untuk memenuhi struktur penuhnya. Karena itu dalam AD/ART kita terdapat syarat-syarat minimal pembentukan struktur Komisariat, Eksekutif Kota, dan Wilayah. Dan pada saat jumlah anggota kita sangat besar dalam sebuah komisariat, kota, ataupun wilayah, dapat dibangun struktur komisariat, kota, ataupun wilayah yang baru. Dalam sebuah komisariat ketika anggota-anggotanya melebihi syarat penuh 20 sel misalnya (berarti 200 orang) dapat dibentuk komisariat baru dalam kampus yang sama. Dalam sebuah kota (versi penguasa) jika terdapat 30 komisariat penuh, hendaknya dibuat struktur Eksekutif Kota yang baru. Artinya, struktur yang kita bangun haruslah berlandaskan kerja. Massa yang masih kecil tidak membutuhkan struktur yang banyak, cukup saja yang dapat memenuhi pembagian kerja-kerja departemental. Sedangkan massa yang sudah sangat membesar membutuhkan struktur baru untuk memberikan kepemimpinan dan fungsi-fungsi adminstratif lainnya.