Sabtu, 27 November 2010

Sabtu, November 27, 2010
Oleh: Doug Lorimer
Apakah yang disebut kelas-kelas sosial itu? Mengapa muncul/terdapat kelas-kelas dalam perkembangan masyarakat? Bagaimana kedudukan dan hubungan antar kelas dalam kehidupan sosial kita? Jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa kita pada pemahaman tentang hakekat gejala-gejala sosial (penting) di jaman modern, seperti negara, hubungan-hubungan politik dan kehidupan ideologis. Pendekatan kelas, yang mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat itu terbagi ke dalam kelas-kelas, merupakan salah satu prinsip metodologi Marxisme yang paling mendasar. Lenin menjelaskan arti penting prinsip tersebut sebagai berikut:
“Orang-orang selalu menjadi korban tipu muslihat atau sering menipu diri sendiri dalam kehidupan politiknya, dan mereka akan terus menerus bersikap demikian bila mereka tidak berhasil memahami kepentigan-kepentingan kelas dibalik tabir moral, agama, sosial-politik, deklarasi-deklarasi dan janji-janji.”

I. Konsep Tentang Kelas Sosial
Kelas sosial adalah pengelompokan yang ada dalam masyarakat. Namum ada pengelompokan masyarakat yang tidak berdasarkan kelas. Pengelompokan itu, misalnya berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, pekerjaan dan sebagainya. Beberapa di antara pengelompokan itu ada yang didasarkan atas penggolongan fisik (usia, jenis kalamin, ras), dan ada juga penggolongan yang bersifat sosial (kebangsaan, pekerjaan). Pembedaan-pembedaan tersebut, dilihat dari segi politik, sebenarnya tidak dengan sendirinya menyebabkan perbedaan-perbedaan sosial, dan hanya di bawah kondisi-kondisi sosial tertentu saja, maka pembedaan tersebut bisa dikaitkan dengan ketimpangan sosial. Alhasil, ketimpangan yang didasarkan pada ras sesungguhnya lebih bersifat historis/menyejarah ketimbang alami. Pengelompokan rasial sendiri merupakan kategori sosial, bukan kategori biologis. Pengelompokan berdasarkan ras muncul karena ada praktek sosial kapitalisme yang memuja-muja perbedaan fisik manusia (biasanya merupakan perbedaan warna kulit), yang menganggap bahwa unggul dan rendahnya nilai-nilai sosial itu berasal dari perbedaan-perbedaan fisik tersebut. Akibatnya, muncul pembenaran terhadapnya; juga misalnya ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh fakta-fakta historis/kesejarahan ketimbang fakta-fakta alam. Pada tahap awal perkembangan sejarah, yakni selama sistem komunal primitif, kaum perempuan memainkan peranan penting/pimpinan di tengah masyarakat. Namun peran kepemimpinan itu lambat laun pudar seiring dengan terbagi-baginya masyarakat ke dalam unit-unit keluarga yang dipisahkan satu sama lain berdasarkan pemilikan pribadi.
Secara umum pembagian-pembagian kelas tak berhubungan dengan perbedaan-perbedaan yang alamiah; walaupun memang bisa saja pembagian kelas itu mengelompok ke dalam jenis ras yang sama, kelompok-kelompok etnis yang sama, menerobos garis usia dan jenis kelamin.
Sejumlah sosiolog borjuis mencoba mencari sebab-sebab pembagian kelas tersebut atas dasar faktor politik, yakni dilihat karena adanya penundukan secara paksa sekelompok orang oleh kelompok orang lainnya. Tentu saja peralihan dari masyarakat tanpa kelas menjadi masyarakat berkelas terjadi dengan pemaksaan. Akan tetapi pemaksaan sebenarnya hanya lah merupakan faktor yang mempercepat saja, atau yang semakin mempertajam ketimpangan sosial; pemaksaan bukan lah penyebab utamanya. Alasan rasial tidak bisa dijadikan argumen untuk menjelaskan asal-usul timbulnya kelas-kelas dalam masyarakat; dan memang perampasan merupakan alasan yang lebih baik untuk menjelaskan sebab dari asal-usul pemilikan pribadi alat-alat produksi. Perampasan bisa jadi mengakibatkan berpindahnya pemilikan pribadi alat-alat produksi dari satu orang kepada orang lainnya, namun perampasan itu sendiri sebenarnya tidak lah melahirkan/merupakan (sebab awal) adanya pemilikan pribadi.
Terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Sebagai contoh: di dalam masyarakat Mesir Kuno atau Yunani Kuno, walaupun tidak ada penaklukan-penaklukan, namun di dalam masyarakatnya terdapat pembagian-pembagian kerja --sehingga terdapat pemisahan-pemisahan para produsen yang terlibat di dalam berbagai bentuk aktifitas produksi-- dan adanya pertukaran antar produksi yang dihasilkan oleh kerja mereka. Pertama-tama, terdapat pemisahan antara pekerjaan bertani dan pekerjaan beternak, kemudian pekerjaan kerajinan tangan terpisah dari kerja pertanian, dan akhirnya muncul usaha jasa (seperti: manajemen, pencatatan, administrasi publik) dipisahkan dari kerja manual. Pembagian kerja secara sosial dan pertukaran antar surplus hasil produksi inilah yang menyebabkan terjadinya pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi, hal inilah yang mengantikan pemilikan alat-alat produksi secara komunal dan memunculkan pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak setara dalam proses produksi sosial, yaitu: kelas. Masyarakat kemudian menjadi terbagi menjadi golongan kaya dan golongan miskin, golongan penghisap dan golongan terhisap, sehingga ketimpangan pun merajalela, sebagaimana yang dikatakan Engels: “...kelas-kelas dalam masyarakat selalu merupakan produk dari corak produksi dan pertukaran, atau produk dari kondisi ekonomi pada jamannya.”
Kelas-kelas terbentuk melalui dua cara. Pertama, ketika pengelompokan kelas menghancurkan perkampungan komunal lembah sungai Tigris, perkampungan komunal Eufrat di Irak Selatan dan perkampungan komunal di lembah sungai Nil, Mesir, pada masa neolitik. Pengelompokan tersebut, salah satunya terdiri dari kaum spesialis yang mengembangkan/ memonopoli pengetahuan dan keterampilan, yang sangat dibutuhkan bagi pengorganisasian pembangunan proyek-proyek raksasa.
Pertanian di lembah-lembah sungai ini sangat bergantung pada proyek-proyek irigasi raksasa yang membutuhkan kerja gotong royong yang melibatkan banyak penduduk dari perkampungan-perkampungan lembah sungai. Di Mesir, air didapat dari banjir tahunan sungai Nil. Akan tetapi, untuk memperoleh air yang cukup diperlukan pembangunan dan perawatan sejumlah besar bendungan untuk menyalurkan air secara reguler guna menyirami tanaman. Di wilayah Irak Selatan (Sumeria), mengandalkan pasokkan air dari banjir tahunan sungai Tigris dan Eufrat saja tidak lah cukup, karenanya untuk memperoleh jumlah air yang memadai guna mengairi lahan pertanian hanya bisa didapat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan kanal yang ekstensif/besar-besaran. Pekerjaan proyek irigasi ini memerlukan banyak tenaga kerja --dengan mengerahkan begitu banyak penduduk perkampungan-perkampungan sekitarnya-- dan selain itu juga ada yang mengurusi (spesialisasi) pengetahuan dan pengorganisasian wewenang. Akan tetapi, begitu golongan organisator dan administrator mengelompokan diri ke dalam kelompok-kelompok solid --yang tinggal di perkotaan (biasanya di sekitar kuil pemujaan)-- maka upeti pun mulai ditarik dari penduduk kampung secara paksa. Dengan demikian masyarakat pun terbelah menjadi kelas petani-tukang --yang dihisap-- dan kelas pejabat-pemuka agama --yang menghisap. Kelas penghisap ini dikepalai oleh seorang raja-pemuka agama, yang dengan dalih sebagai wakil dewa di bumi, kemudian menegakan, mensahkan, pemilikan tanah secara pribadi. pada tahap awal, hal tersebut kemudian menjadi pola umum yang timbul dalam masyarakat berkelas. Pola ini lahir dari corak produksi “Asiatik” yang muncul di Sumeria dan Mesir Kuno sekitar 5.500 tahun yang lalu.
Cara kedua proses pembentukan kelas adalah melalui proses pembudakan anggota-anggota kelompok lain, yang ditaklukan melalui pertempuran, atau bisa saja melalui pembudakan terhadap anggota-anggota kelompoknya sendiri yang, misalnya, selama ini terjerat hutang. Hal ini merupakan pola umum munculnya masyarakat pemilik budak, yang pada awalnya tumbuh dalam masyarakat Yunani Kuno dan kemudian juga dalam masyarakat Romawi Kuno pada 1.000 tahun sebelum Masehi.
Dalam rangka merangkum, menyimpulkan, pengalaman perkembangan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas, untuk pertama kalinya Marxisme menyumbangkan penjelasan yang otentik-ilmiah terhadap esensi kelas, alasan-alasan kemunculannya dan cara melenyapkannya. Karl Marx menghubungkan keberadaan kelas-kelas tersebut dengan fase/tahap-tahap historis perkembangan produksi sosial, namun para ilmuwan sosial borjuis selalu mengabaikan hal tersebut. Anggapan mereka, kelas merupakan fenomena/gejala ahistoris/tidak menyejarah yang sudah ada sejak awalnya hingga sekarang (selalu ada yang kaya dan yang miskin di tengah-tengah masyarakat). Marx membuktikan bahwa masyarakat berkelas berwatak sementara dan bisa ditunjukkan syarat-syarat melenyapnya, digantikan oleh masyarakat tanpa kelas. Marx menunjukan bahwa masyarakat kapitalis merupakan tahapan terakhir keberadaan masyarakat berkelas --yang antagonistik/bertentangan-- dalam sejarah umat manusia. Marx menekankan bahwa jalan menuju masyarakat tanpa kelas terbentang dalam jalur sejarah perjuangan kelas (proletariat) melawan segala bentuk penindasan guna menegakkan kekuasaannya atas masyarakat. Dalam surat yang dilayangkan kepada Joseph Weydemeyer di New York, Maret, 1852, Marx menuliskan bahwa: “Bukan lah aku yang menemukan keberadaan dan pertentangan kelas dalam masyarakat modern. Jauh sebelumku, para sejarawan borjuis telah membeberkan perkembangan historis perjuangan kelas tersebut, begitu juga para ekonom borjuis telah menguraikan anatomi ekonomi keberadaan kelas-kelas tersebut. Yang aku lakukan hanya lah membuktikan:
1. bahwa keberadaan kelas-kelas terkait dengan fase-fase historis perkembangan produksi,
2. bahwa perjuangan kelas mau tak mau mangarah pada kediktaktoran proletariat,
3. bahwa kediktaktoran itu sendiri hanya lah merupakan bentuk transisi/peralihan menuju penghapusan seluruh kelas dalam masyarakat atau menuju pembentukan masyarakat tanpa kelas…”
Dalam karyanya pada awal tahun 1852 --The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte-- Marx memberikan penjelasan tentang apa yang menentukan definisi kelas, yaitu: “Sepanjang jutaan keluarga hidup di bawah eksistensi kondisi-kondisi ekonomi yang membedakan cara hidupnya, kepentingan-kepentingannya dan kebudayaannya dari kelas-kelas lainnya, sehingga mereka bermusuhan dengan kelas-kelas lainnya tersebut, maka mereka bisa disebut telah berbentuk kelas tersendiri”. Dari penjelasan tersebut, Marx mendefinisikan kelas sebagai sejumlah besar keluarga yang, karena hubungan-hubungan produksi (“eksistensi kondisi-kondisi ekonomi”) di mana mereka hidup, memiliki kesamaan cara hidup, kesamaan kepentingan, dan kesamaan kebudayaan yang membedakannya dari kelompok mayarakat lainnya sehingga menyebabkan mereka berada dalam hubungan yang antagonistik dengan sejumlah besar keluarga lainnya.
Marx lalu memberikan penjelasan lanjutan tentang mengapa pembagian kelas pada dasarnya bertalian dengan hubungan-hubungan produksi yang eksploitatif/ menghisap:
“Bentuk ekonomi spesifik yang tujuannya menghisap nilai lebih tenaga kerja (produsen langsung) yang tidak dibayarkan menentukan hubungan antara yang menguasai dan yang diperbudak, dan akan meluas pada hubungan-hubungan di luar produksi karena bereaksi sesuai dengan determinan hubungan penghisapan tersebut. Di atas basis ini lah seluruh konfigurasi komunitas ekonomi terbentuk, yang merupakan akibat dari hubungan-hubungan produksi yang nyata, dan demikian pula akibatnya, pengaruhnya, pada bentuk politik spesifik. Berbagai bentuk hubungan langsung antara pemilik syarat-syarat produksi dengan produsen langsung --suatu hubungan yang memiliki bentuk khusus karena pada hakikatnya bertalian dengan tingkat tertentu perkembangan tipe dan cara tenaga kerja beroperasi, atau karenanya bertalian juga dengan tenaga produktif sosial-- bisa menjelaskan rahasia yang paling dalam, basis tersembunyi, seluruh struktur sosial, dan karenanya pula bisa menjelaskan pertalian politik antara kedaulatan dengan ketergantungan, pendek kata, berbagai bentuk spesifik negara.
Dalam penjelasan di muka Marx menempatkan kategori kelas sosial dilihat dari hubungan antara “pemilik syarat-syarat produksi” dengan “produsen langsung”. Inilah hubungan produksi yang mengizinkan si “pemilik syarat-syarat produksi” menghisap nilai lebih tenaga kerja “produsen langsung” yang tidak dibayarkan. Bentuk-bentuk perampasan nilai lebih tenaga kerja, yang dimungkinkan dalam masyarakat berkelas, tergantung kepada tingkat “tenaga produktif sosial” yang telah dicapai, karena “produsen langsung” lah yang sebenarnya menentukan jumlah potensial surplus sosial yang diproduksi.
Lenin kemudian mensintesiskan aspek-aspek lain dari penjelasan Marx tentang kelas, dan ia mendefinisikan kelas sebagai: “Segolongan besar masyarakat yang dibedakan dengan segolongan masyarakat lainnya berdasarkan posisi mereka secara historis dalam sistem produksi sosial, oleh relasi/hubungan mereka (yang dalam banyak kasus dilegitimasikan /disahkan oleh hukum) dengan alat-alat produksi, oleh peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial dan, sebagai konsekuensinya, adalah hilangnya kemampuan untuk mendapatkan jatah kekayaan sosial dan cara untuk memperolehnya. Kelas-kelas adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berkemampuan untuk merampas hasil kerja kelompok lainnya berdasarkan perbedaan posisi di tengah sistem sosial-ekonomi tertentu.”
Mari lah kita kaji definisi itu secara lebih rinci: Menurut Lenin, kelas adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terutama dibedakan oleh posisi mereka (secara historis) di tengah sistem produksi. Artinya, keberadaan tiap kelas harus dikaitkan dengan corak produksi yang melahirkannya, karena tiap-tiap corak produksi yang antagonistik akan melahirkan masyarakat dengan garis pembagian kelasnya -- misalnya, pembagian kelas yang muncul adalah: antara bangsawan pemilik tanah dan petani pembayar upeti; pemilik budak dan budak; tuan feodal dan kaum hamba; kapitalis dan proletar.
Di dalam sebuah sistem produksi, kelas-kelas menempati posisi yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Posisi ini ditentukan oleh relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Relasi produksi dalam masyarakat berkelas adalah relasi penghisapan, relasi dominasi/ penguasaan dan relasi penundukkan. Karena kelas yang berkuasa memonopoli alat-alat produksi yang vital/menentukan, atau memiliki alat produksi yang paling penting. Jika satu lapisan masyarakat memonopoli alat-alat produksi maka para pekerja, selain bekerja untuk menghasilkan sesuatu bagi subsistensi/kebutuhan mereka sendiri, juga menghabiskan waktu kerja mereka untuk menghasilkan surplus/kelebihan yang akan dirampas oleh pemilik alat-alat produksi.
Relasi kelas-kelas terhadap alat-alat produksi juga tergantung pada peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial. Kelas-kelas menjalankan fungsi yang beragam dalam produksi sosial; dalam masyarakat berkelas, ada yang mengatur produksi, ada yang mengontrol ekonomi, ada yang mengontrol seluruh urusan sosial, dan ada yang terlibat secara dominan dalam kerja mental, sementara itu kelas yang lain menanggung beban menjalankan kewajiban pekerjaan fisik yang berat.
Begitu sistem produksi sosial dan seluruh kehidupan masyarakat tumbuh semakin kompleks/rumit, maka pengembangan fungsi kontrol semakin dibutuhkan, misalnya saja pada masyarakat agraris di Mesir, Irak, Cina dan India Kuno. Proyek irigasi berskala besar semakin menuntut spesialisasi pengetahuan dan pengorganisasian kerja yang terpusat. Hal ini berbeda dengan pekerjaan pertanian yang berskala kecil, individual, atau proyek pertanian komunal yang sederhana. Kita tak bisa membayangkan jika produksi yang berskala besar, yang menggunakan mesin, tidak ditopang oleh aktifitas terorganisir-rapih dan manajemen produksi di segala bidang. Dalam masyarakat berkelas, manajemen produksi sosial biasanya berada dalam kendali kelas yang memiliki alat produksi. Menurut Marx bahwa seseorang tidak serta merta menjadi kapitalis karena dia seorang pimpinan sebuah industri; yang terjadi justru sebaliknya, dia menjadi pimpinan industri karena dia seorang kapitalis. Kepemimpinan dalam bidang perindustrian merupakan pelengkap bagi modal/kapital, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh seorang Jendral dan Hakim, yang tak lain merupakan pelengkap bagi sistem kepemilikan tanah pada masa feodal.
Saat relasi-relasi produksi tertentu mulai menghalangi perkembangan tenaga-tenaga produktif maka peran kelas, yang berkuasa di dalam organisasi kerja secara sosial, juga mengalami perubahan; kelas tersebut mulai kehilangan fungsinya dalam mengorganisir produksi, merosot menjadi parasit/benalu yang melekat pada tubuh masyarakat. Perkembangan ini menimpa kelas pemilik budak dan kaum aristokrat feodal pada masanya masing-masing, dan hal yang sama juga menimpa kalangan borjuis besar (kelas ini pun akhirnya melepaskan fungsi pengorganisasian kerja sosialnya pada kalangan pekerja yang digaji, manajer, supervisor, atau bahkan kepada regu-regu pekerja).
Ada juga pembedaan kelas-kelas satu dengan yang lainnya menurut ukuran (besarnya) dan sumber pendapatan (income) sosial mereka. Perbedaan ukuran dan sumber pendapatan sosial ini tidak diragukan lagi memilik arti yang demikian pentingnya, namun hal tersebut bukanlah faktor yang paling utama. Dengan mudah kita bisa memahami hal ini jika kita menanyakan pada diri kita sendiri: mengapa ada berbagai sumber pendapatan yang menjadi syarat-syarat keberadaan kelas-kelas? Jawabannya terletak pada posisi mereka di tengah-tengah sistem produksi sosial. Marx menyatakan bahwa, secara sekilas, kelas itu terdiri dari sejumlah orang yang memilik sumber pendapatan yang sama. Namun hal tersebut tidak menukik pada apa yang sesungguhnya menjadi dasar keberadaan kelas-kelas; fakta menunjukan bahwa relasi-relasi yang paling utama dan menentukan adalah justru adanya bentuk distribusi/pembagian yang bergantung pada relasi produksi. Jika kita hanya menghitung sumber dan ukuran pendapatan, kita tidak bisa mendefinisikan kelas-kelas dengan pengelompokan-pengelompokan dan strata-strata sosial lainnya yang keberadaannya juga ditentukan oleh berbagai sumber pendapatan. Sebagai contoh, dalam sistem kapitalisme, para buruh yang melakukan pekerjaan yang sama menerima upah melalui sumber pendapatan yang berbeda-beda, atau yang lainnya mendapatkan upahnya dari negara. Para pekerja yang terampil dibayar lebih tinggi daripada buruh yang tak punya keterampilan khusus. Tetapi apakah dengan demikian memberi alasan untuk menganggap kelas mereka berbeda?
Pembagian kelas membelah kehidupan sosial dari atas sampai bawah, mempengaruhi seluruh sistem sosial. Relasi-relasi ini dibagi menjadi relasi-relasi yang bersifat material dan ideologis. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah: relasi-relasi macam apakah yang ada diantara kelas-kelas?, Bersifat material kah atau ideologis kah? Jawabannya adalah: bersifat kedua-duanya. Keberadaan kelas-kelas dikaitkan dengan relasi-relasi ekonomi tertentu yang memungkinkan kelas-kelas peghisap merampas hasil kerja kelas yang terhisap. Totalitas dari seluruh relasi inilah yang membentuk struktur kelas dalam masyarakat dan menyediakan basis bagi perjuangan kelas. Akan tetapi, relasi-relasi antar kelas ini tidak terbatas dalam bidang ekonomi semata, relasi-relasi ini paling menunjukan ekspresinya (perwujudannya) terutama dalam kehidupan politik. Pada akhirnya relasi-relasi antar kelas, dalam bentuk perjuangan kelas, dipaparkan secara gamblang dalam level ideologi, dalam kehidupan intelektual masyarakat. Persis sebagaimana dikatakan oleh para peletak dasar Marxisme bahwa pertentangan antara proletariat dengan borjuasi, yang berurat-berakar pada relasi-relasi produksi kapitalisme, kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan sosial, kondisi-kondisi yang melingkupi keberadaan kelas-kelas, relasi-relasi antar kalangan mereka sendiri, dan dengan itu juga menyebabkan para buruh memilik gagasan-gagasan, ide-ide, prinsip-prinsip moralitas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan borjuasi. Perbedaan-perbedaan itu lah yang menggambarkan posisi anggota-anggota kelas dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan dan kulturnya, gagasan-gagasannya, keyakinan-keyakinannya, psikologi sosial mereka dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan turunan dari relasi-relasi ekonomi.
Di samping adanya perbedaan-perbedaan kelas dalam masyarakat ada juga perbedaan-perbedaan sosial lainnya, sebagai contoh, ada perbedaan antara desa dan kota, yang pada akhirnya juga mempengaruhi keberadaan mereka yang bekerja di lapangan industri dengan yang bekerja di lapangan pertanian, dan juga pembedaan antara mereka yang terlibat kerja fisik dengan mereka yang terlibat kerja mental.
Pembagian antara desa dan kota memecah seluruh populasi menjadi dua, yakni yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Pembagian ini lantas menyediakan ciri-ciri yang unik dalam semua formasi kelas. Sebagai contoh, dalam masyarakat feodal kelas petani dan kelas tuan feodal terutama terpusat di wilayah pedesaan. Sementara daerah perkotaan terutama ditinggali oleh para pengrajin/tukang, kaum pedagang dan cikal bakal kelas borjuasi. Sementara dalam masyarakat kapitalis seluruh kelas sosial, dengan kadar yang berbeda satu dengan yang lainnya, bisa kita lihat kehadirannya baik di kota maupun di desa. Dengan demikian kita bisa melihat pembagian kelas borjuis dan kelas borjuis kecil baik di kota maupun di desa, pembagian di antara kelas pekerja kota/desa dan sebagainya.
Pembedaan-pembedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada didalam satu kelas yang sama. Sebagai contoh, kelas borjuasi sendiri terbagi antara kapitalis kecil, menengah dan kapitalis besar, yang semuanya ditentukan oleh jumlah (banyaknya) kapital yang mereka miliki.
Selain itu juga, ada kelompok-kelompok sosial yang tidak terkait dengan kelas tertentu, seperti para mahasiswa yang hidup dari (dibiayai oleh) negara, atau para perwira polisi yang mendapat gaji namun peranannya dalam sistem produksi kapitalis adalah untuk melindungi milik pribadi kaum kapitalis. Kita juga melihat keberadaan orang-orang yang tak termasuk dalam salah satu kelas, yaitu orang-orang yang telah kehilangan koneksi dengan kelas mereka sendiri, sebagi contoh adalah kaum lumpen proletariat di bawah sistem kapitalisme, yang terdiri dari orang-orang yang tak punya pekerjaan yang jelas, tak punya keinginan untuk memperoleh pekerjaan, dan yang hidup dengan memangsa/menggerogoti kelas borjuis dan borjuis kecil. Yang masuk dalam golongan ini adalah para pengemis, maling-maling dan semacamnya.
Di antara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama dan jelas adalah pengelompokan berbasis kelas. Pertama, kelas-kelas itu tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar, yaitu dari relasi masyarakat/ manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-relasi lainnya. Kedua, Kelas merupakan pengelompokan sosial yang paling kuat dan paling banyak keanggotaannya di tengah masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangannya amat mempengaruhi jalannya seluruh sejarah kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.
Para sosiolog borjuis sering mengaburkan konsep "kelas" menjadi konsep "kelompok sosial ekonomi" pada umumnya, yang keberadaannya ditentukan oleh tingkat pendapatan. Mereka membagi masyarakat kapitalis bukan ke dalam kelas tetapi ke dalam lapisan-lapisan masyarakat, “strata” --terminologi/istilah seperti “strata” dan “stratifikasi” diambil dari ilmu geologi untuk menunjukkan terbaginya masyarakat menjadi berbagai lapisan yang membentuk hirarki masyarakat. Banyak kriteria/patokan yang digunakan untuk menentukan komposisi berbagai strata, di antaranya adalah kriteria jenis pekerjaan, kriteria kekayaan, kriteria pendidikan, kriteria tempat tinggal dan semacamnya, namun para sosiolog borjuis tidak menekankan faktor yang paling utama dan menentukan, yaitu posisi orang dalam sistem produksi kapitalis dan relasi-relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Padahal faktor ini lah yang paling menentukan distribusi kekayaan sosial dan yang paling menentukan dalam cara memperolehnya, sebagaimana dikatakan oleh Lenin: “Kriteria-kriteria fundamental yang menggolongkan orang ke dalam kelas-kelas adalah posisi yang mereka tempati dalam produksi sosial, dan juga relasi mereka terhadap alat-alat produksi.”
Sosiolog borjuis menganalisa kelas dengan menggunakan kategori pekerjaan dan statistik pendapatan --yang membawa mereka pada kesimpulan bahwa mayoritas kaum buruh di negeri-negeri kapitalis maju termasuk dalam kelompok kerah putih, kelompok sosial ekonomi yang berpendapatan menengah, dan oleh karena itu mereka termasuk dalam ‘kelas menengah’. Berbeda dengan metode analisa yang superfisial/dibuat-buat tersebut, Marxisme berpandangan bahwa kelas-kelas terbentuk dalam relasinya satu sama lain (dan secara fundamental ditentukan) oleh posisi yang mereka tempati dalam sistem produksi sosial serta oleh relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Dengan demikian, sebagai contoh, yang disebut kaum borjuis bukan sekedar segolongan orang yang memiliki banyak uang; begitu juga kaum proletartiat bukan sekedar sekumpulan orang miskin (yang misalnya kebetulan bekerja sebagai buruh). Akan tetapi, keberadaan kedua kelas ini ditentukan oleh relasi satu sama lain yang bersifat khusus dalam sistem produksi sosial kapitalis. Kaum kapitalis memiliki dan mengontrol alat produksi dan subsistensi, sementara kaum proletar tak memiliki apa-apa kecuali tenaga kerja yang ada pada mereka, yang dijual kepada kelas kapitalis. Sebagai akibatnya, kaum kapitalis mampu memperkaya hidupnya dengan membeli komoditi tenaga kerja, sedangkan proletariat hanya mampu melanjutkan hidupnya dengan menjual komoditi tenaga kerjanya pada kapitalis.
Analisa pendekatan Marxis terhadap kelas-kelas ini dipakai untuk membongkar relasi-relasi antar kelas yang berwatak menghisap dan menindas, yang kemudian memunculkan perjuangan kelas antar mereka, yang pada akhirnya mendorong maju perkembangan sejarah. Bertentangan dengan analisis Marxis, sosiolog borjuis justru melihat keberadaan kelas, yang saling terpisah satu dengan yang lainnya, berdasarkan besar (ukuran) pendapatan atau jenis kelamin. Sehingga, hal itu mengaburkan relasi-relasi antar kelas yang berwatak menghisap dan menindas dalam masyarakat kapitalis, dan itu artinya mengaburkan basis material perjuangan kelas antar mereka.
II. Struktur Sosial Dan Cara-Cara Perubahannya
Totalitas dari kelas-kelas, lapisan-lapisan, kelompok-kelompok sosial, dan sistem yang mengatur hubungan antar mereka ini kemudian membentuk struktur sosial masyarakat.
Dalam menganalisis struktur sosial, Marxisme membuat pembagian antara kelas-kelas fundamental dan kelas-kelas non-fundamental. Kelas-kelas fundamental adalah kelas-kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, atau kelas-kelas yang tidak mungkin kita temukan di bawah corak produksi tertentu/lainnya. Kontradiksi mendasar dari corak produksi yang berlaku terwujud dalam pola hubungan dan pola perjuangan antar kelas. Seluruh corak produksi yang antagonistik bisa ditunjukkan dengan adanya dua kelas yang secara fundamental saling bertentangan.
Corak produksi pengumpul upeti (“Asiatik”), di sini merupakan bentuk keberadaan kelas kelas yang secara fundamental, di satu pihak, adalah para pemuka agama dan bangsawan/petinggi militer yang dikepalai oleh pemuka agama, yang kadang merangkap sebagai raja dan pahlawan negara, sementara di pihak lain adalah para penduduk kampung, yakni kaum tani. Seluruh tanah dan sumber air --yang merupakan alat-alat produksi yang menentukan-- dimiliki oleh raja, yang di mata para petani dianggap sebagai tuan penguasa. Seluruh kaum bangsawan, dari raja hingga gubernurnya hidup dari upeti yang diperoleh dalam bentuk kerja atau kelebihan produksi yang dihasilkan para penduduk.
Di negeri-negeri yang didominasi oleh corak produksi pemilikan budak (yaitu pada masa kekaisaran Romawi dan Yunani kuno), yang menjadi kelas fundamentalnya adalah tuan pemilik budak dan para budak. Para tuan pemilik budak ini bukan sekedar memiliki alat-alat produksi melainkan juga memiliki para budak yang diperlakukan sekadar sebagai instrumen/alat produksi. Seorang penulis pada jaman Romawi Kuno, Marcus Terentius Varro, dalam risalahnya tentang pertanian membagi kerja penggarapan ladang ke dalam tiga kategori: “…ada peralatan kerja yang bisa bicara, ada aktivitas yang mengeluarkan suara tapi tak bisa bicara, dan ada aktivitas kerja yang bisu. Yang bicara adalah para budak, yang mengeluarkan suara tapi tak bisa bicara adalah hamba, sementara alat kerja yang bisu adalah gerobak…”
Dibawah corak produksi feodal, dua kelas yang merupakan kelas fundamental adalah para pemilik tanah feodal (termasuk didalamnya adalah para pemuka agama) dan para hamba. Para hamba terpaksa menggarap tanah-tanah pertanian berkala kecil dan hanya menggunakan instrumen-instrumen produksi tertentu. Sementara tuan feodal merupakan pemilik alat produksi utama, yaitu tanah. Pemilikan atas tanah inilah yang memungkinkannya untuk merampas kelebihan hasil kerja kaum tani. Para hamba ini --yang tak seperti para budak-- bukan merupakan hak milik tuan feodal. Para hamba ini tidak bisa diperjual-belikan oleh para tuan feodal (terkecuali jika si tuan feodal ini menjual tanahnya). Tuan feodal merampas surplus/kelebihan produksi petani, baik dengan cara corvee (bayaran sesuai waktu kerja), atau melalui quit-rent (bayaran sesuai jumlah produk), atau bisa juga melalui peminjaman uang, sehingga petani dapat menyewa tanah dari tuan tanah. Hal ini ini terutama terjadi pada masa menjelang berakhirnya feodalisme.
Pada masa corak produksi kapitalisme, kelas fundamentalnya adalah kelas borjuis dan proletariat. Mereka yang terlibat dalam produksi secara langsung, yakni para buruh upahan, yang secara hukum adalah para pekerja bebas, tak memiliki akses terhadap pemilikan alat-alat produksi. Tak seperti warga kampung di bawah corak produksi “Asiatik”, atau para hamba yang yang hidup pada masa feodal, para pekerja upahan ini tidak memiliki dan juga tak berhak menggunakan alat-alat produksi guna kepentingan dirinya. Mereka bisa mendapatkan akses terhadap alat-alat produksi sekadar untuk subsistensi (untuk bertahan hidup) jika mereka menjual tenaga kerjanya kepada kaum kapitalis. Dengan alasan ini, Marx dan Engels menyebut relasi penghisapan kapitalis merupakan sistem yang mendasarkan dirinya pada perbudakan upah.
Dalam masyarakat pengumpul upeti (“Asiatik”), perbudakan dan feodalisme, pembagian kelas-kelas dalam masyarakat dipertajam dengan adanya intervensi/campur tangan negara, yang membagi penduduk menjadi kasta-kasta dan lapisan yang turun temurun. Sebagai contoh di India kuno, masyarakat-masyarakat terbagi ke dalam 4 kasta yakni Brahmana (keluarga bangsawan pemuka agama), Ksatria (bangsawan petinggi militer), Waisya (masyarakat kampung), Sudra (lapisan masyarakat yang paling rendah, yakni orang-orang yang disingkirkan dari komunitasnya). Pembagian kasta ini dibenarkan oleh agama Hindu. Pemeluk agama ini meyakini bahwa Dewa Brahma menciptakan kaum Brahmana dari mulutnya, Ksatria diciptakan dari tangannya, Waisya diciptakan dari pahanya, sementara Sudra yang paling rendah diciptakan dari kaki sang Dewa.
Dalam masyarakat pemilikan budak (di Yunani kuno, Romawi dan lain-lainnya) dan dalam masyarakat feodal, penduduk di bagi dalam tingkatan-tingkatan, di mana hukum yang berlaku mengatur hak serta kewajiban masing-masing tingkatan. Lapisan-lapisan tersebut dibentuk berbasiskan pembagian kelas, akan tetapi ia tidak sepenuhnya berkaitan dengan hal itu --karena lapisan-lapisan/tingkatan-tingkatan tersebut juga memunculkan hirarki kekuasaan dan hak-hak istimewa dalam tatanan hukumnya.
Selama berlakunya relasi produksi tertentu, format pembagian kelas yang ada masih menyisakan hal-hal peninggalan corak produksi lama sekaligus menyambung cikal bakal corak produksi yang baru. Keadaan seperti inilah yang mampu menjelaskan keberadaan kelas-kelas non-fundamental atau kelas-kelas transisional (kelas antara). Dalam corak produksi “Asiatik” kita mendapatkan adanya para budak (terutama bekerja pada sektor-sektor kerja kerumah-tanggaan non-produktif), pegawai-pegawai rendahan (juru tulis), pedagang-pedagang kecil dan lintah darat, atau mereka yang bekerja sebagai tukang ransum. Selanjutnya, para bangsawan lokal yang mengumpulkan/menarik upeti dari penduduk kampung, mencoba mendapatkan legalitas pemilikan tanah yang mereka kuasai di wilayah kekuasaan mereka sehingga mereka mendapatkan keabsahan untuk menarik upeti dari penduduk. Akan tetapi perkembangan penguasaan tanah pribadi secara besar-besaran memperlemah kemampuan negara, yang selama ini menjalankan fungsi ekonomi dalam bentuk kontrol terhadap penggunaan air dan proyek-proyek irigasi. Karena pemerintah pusat tidak bisa lagi mengontrol/menguasai pekerjaan- pekerjaan atau proyek-proyek umum, maka runtuh lah kekuasaannya. Bersamaan dengan itu produksi pertanian merosost tajam, dan petani semakin tak sanggup membayar upeti kepada tuan-tuan tanah lokal. Situasi ini biasanya berakibat pada munculnya krisis politik berupa pemberontakan kaum tani yang bermuara pada jatuhnya dinasti yang berkuasa. Pemberontakan ini kemudian memunculkan dinasti penguasa yang baru.
Dalam masyarakat pemilikan budak, kita juga mendapati adanya kaum pedagang, para lintah darat, petani-petani lepas, para tukang, kaum pekerja upahan (khususnya para nelayan) dan juga elemen-elemen non-kelas yang hidup sebagai parasit dalam jumlah besar. Dalam masyarakat feodal, juga terdapat kelas-kelas sosial yang terdiri dari para tukang yang terhimpun dalam gilda-gilda dan perusahaan-perusahaan kaum pedagang dan sebagainya, yang tinggal di daerah perkotaan. Para tukang di gilda-gilda itu kemudian menjadi penghisap, sementara orang-orang yang magang pada mereka berfungsi sebagai pekerja-pekerja tereksploatasi/terhisap. Para tuan tanah besar yang menggunakan cara-cara kapitalis dan pra-kapitalis dalam menghisap kaum tani pun masih bisa kita jumpai (masih bertahan lama) dalam masyarakat kapitalis.
Pada sebagian besar negara-negara kapitalis, juga kita dapat jumpai keberadaan kelas-kelas non-fundamental borjuis kecil yang terdiri dari kaum tani, para tukang, pedagang kecil dan para pemilik alat-alat produksi kecil. Jumlah mereka sangatlah besar dan memainkan peranan penting dalam perjuangan politik. Secara ekonomis, kelas borjuis kecil ini menempati posisi penyangga di antara borjuasi dan proletariat. Keberadaan mereka sebagai pemilik alat-alat produksi secara pribadi menjadikan mereka lebih dekat ke borjuasi (meskipun tak sama dengan para kapitalis pada umumnya, atau mereka ini juga mempekerjakan/mengupah orang lain, yaitu berdasarkan ikatan kerja personal), namun mereka juga mempunyai ikatan dengan kaum proletar karena mereka mempekerjakan diri mereka dan juga mengalami penindasan modal.
Hubungan antara kelas-kelas fundamental dengan kelas-kelas non-fundamental sendiri saling tergantung sama lain. Hal ini disebabkan adanya perkembangan sejarah yang memungkinkan beralihnya kelas-kelas fundamental menjadi kelas-kelas non-fundamental, begitu juga sebaliknya. Kelas-kelas fundamental akan merosot menjadi kelas-kelas non-fundamental ketika relasi-relasi produksi yang sebelumnya, yang menjadi dasar yang dominan dari corak produksi tertentu, lambat-laun dominasinya digantikan (secara bergilir) oleh relasi-relasi produksi yang baru. Kemunculan relasi produksi yang baru kemudian mentransformasikan/merubah kelas-kelas non-fundamental menjadi kelas fundamental ketika relasi-relasi produksi yang baru berhasil mentranformasikan dirinya, sehingga kemudian memunculkan corak produksi yang baru sama sekali.
Corak produksi kapitalis merupakan corak produksi yang unik. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyederhanakan struktur kelas masyarakat, membelahnya menjadi dua, yakni antara segelintir kelas yang berkuasa dan massa proletariat yang terus tumbuh dan berkembang. Pada pertengahan abad ke 19, jumlah kaum borjuis sangat banyak. hal ini dikarenakan istrumen-instrumen kerja terutama dimiliki oleh para kapitalis menengah dan kecil. Di Inggris, kelas ini mencakup 8% dari seluruh penduduk yang masuk usia keja; di negeri-negeri lain proporsinya bahkan lebih besar lagi, sementara barisan buruh/pekerja upahan tidak melebihi separuh dari penduduk yang memasuki usia kerja.
Akan tetapi perkembangan kapitalisme monopoli telah menyebabkan konsentrasi/ pemusatan produksi dan modal yang tak ada bandingannya. Hal ini terutama terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jumlah kaum borjuasi semakin mengecil di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya monopoli yang menghancurkan sejumlah besar kaum kapitalis kecil dan menengah. Di negeri-negeri kapitalis maju prosentasi kaum borjuis berjumlah antara 1% hingga 4% dari keseluruhan penduduk. Akan tetapi, pada saat bersamaan kekuasaan dan kekayaan kaum borjuis monopolis di negeri-negeri kapitalis maju ini telah berlipat ganda. Hanya 1% keluarga dari seluruh keluarga di Amerika Serikat menguasai sekitar 80 % dari seluruh asset/kekayaan produksi.
Dalam tahapan kapitalisme pra-monopoli, kaum borjuis terutama terdiri dari sejumlah besar individu pemilik perusahaan kecil dan menengah, akan tetapi selama abad ke 20, kita menyaksikan tumbuhnya perusahaan saham gabungan sebagai bentuk pemilikan kapitalis yang dominan. Pada awalnya, penjualan saham perusahaan ini merupakan cara menarik dana segar/modal dan tabungan dari para borjuis kecil kaya untuk mengkonsentrasikan dan menanamkan dananya untuk kepentingan para pemegang saham besar. Para ekonom borjuis kemudian menginterpretasikan/menerjemahkan hal ini dengan berbagai cara sebagai transformasi dari perusahaan-perusahaan kapitalis menjadi "milik umum," dan sebagai pertanda bangkitnya “kapitalisme rakyat.” Dalam realitanya, dengan menjadi pemegang saham, seseorang tidak serta merta menjadi seorang kapitalis. Terlebih lagi orang ini pun tidak memiliki hak bicara untuk menetukan jalannya perusahaan yang dia miliki. Tujuan sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan yang "go public" adalah untuk menarik tabungan para buruh sehingga bisa dimanfaatkan guna melayani kepentingan pemilik saham besar.
Kemunculan kapitalisme monopoli ini menyebabkan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan fungsi manajerial. Dengan perkembangan ini, sejumlah sosiolog borjuis beranggapan bahwa “kelas manajer” telah mengambil alih kekuasaan dan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan ini dari kaum kapitalis. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa persoalan pemilikan sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi dugaan-dugaan ini tidak lah mencerminkan situasi yang sesungguhnya. Pertama, kelas borjuis monopolis menjalankan kekuasaannya dengan cara terlibat langsung dalam mengatur bank dan perusahaan industri mereka. Para anggota keluarga-keluarga kaya kemudian duduk dalam jajaran direktur perusahaan industri dan perdagangan serta perbankan. Di samping itu, mereka mempromosikan para kerabat mereka untuk menduduki posisi-posisi yang menentukan dalam administrasi perusahaan. Kedua, para manajer tingkat tinggi perusahaan-perusahaan dan perbankan besar (para eksekutif bisnis, pegawai-pegawai eksekutif papan atas) walaupun tak direkrut dari kalangan keluarga kaya, mereka kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran borjuasi mereka. Sementara itu pula, presiden, wakil presiden, Pimpinan Pejabat Eksekutif (Chief of Executive Officer) dan eksekutif-eksekutif tingkat tinggi perusahaan adalah pegawai-pegawai yang gaji serta bonusnya jauh melebihi dari nilai pasar kinerja mereka. Dengan demikian mereka pun memainkan peran khusus dalam partisipasi mereka merampas nilai lebih yang diciptakan oleh kerja orang lain. Gaji dan bonus yang mereka peroleh memungkinkan mereka untuk mengakumulasi modal/kapital termasuk juga melalui pembelian sejumlah besar saham (yang dalam banyak kasus menjadi bagian dari “paket gaji” yang mereka terima).
Sementara itu, jumlah pekerja upahan yang berhadap-hadapan dengan modal tumbuh semakin besar dalam dua abad terakhir. Barisan mereka telah berlipat ganda karena mereka dibanjiri oleh para mantan borjuis kecil di kota dan desa yang tersisih dari bisnisnya.
Semakin kapitalisme berkembang, maka semakin terkoyak lah jajaran borjuis kecil. Sebagian besar mengalami kebangkrutan, dan mereka pun ada yang berubah menjadi pemilik alat-alat produksi kecil yang tergantung secara ekonomi, atau menjadi semi-proletar dan proletariat. Ini merupakan sebuah proses rutin yang melandaskan dirinya pada laju perkembangan produksi berskala besar yang melibas produksi berskala kecil, sebagaimana yang diprediksikan oleh Marx dalam hukum konsentrasi dan sentralisasi kapital.
Akan tetapi, kaum Marxis tak pernah mengklaim bahwa kecenderungan proletarisasi kelas menengah pasti akan mengarah pada pelenyapan kelas ini secara total. Sebagaimana pernah diamati oleh Lenin bahwa perkembangan produksi kapitalis monopoli merupakan jalan yang kontradiktif: ”Sejumlah ‘strata menengah’ baru dilahirkan kembali oleh kapitalisme --para pemilik perusahaan sub-kontraktor pabrik, industri rumah tangga, bengkel-bengkel kecil yang bertebaran di seluruh negeri (untuk melayani kebutuhan industri besar) seperti industri sepeda dan otomotif, dan sebagainya. Namun, akhirnya, produsen-produsen baru yang berskala kecil ini mau tak mau akan dicampakkan lagi menjadi barisan proletariat”.
Kapitalisme monopoli juga menghancurkan kelas menengah "lama" yang terdiri dari petani-petani kecil, para pemilik toko, pengusaha kecil, dan kaum profesional mandiri (dokter, pengacara, guru, dan lain-lainnya). Mereka ini terlempar dari kelasnya, menambah jumlah barisan proletariat. Sementara itu, pada saat bersamaan, kapitalisme monopoli menghasilkan kelas menengah "baru" yang bekerja secara langsung untuk melayani kepentingan kapitalisme monopoli. Mereka ini terdiri dari para teknisi, ahli pemasaran, manajer, ahli keuangan, ahli kesehatan dan para pengacara yang menempati posisi penyangga antara borjuasi dan proletariat. Akan tetapi, untuk jangka waktu lama, kapitalisme monopoli cenderung akan memproletarkan posisi-posisi tadi dengan cara memperdagangkan kerja mereka dan dengan menghancurkan monopoli mereka atas ketrampilan yang mereka miliki.
Barisan buruh upahan ini "dibebaskan" (baca: dihilangkan haknya) oleh modal untuk memiliki alat-alat produksi yang terdapat di negeri-negeri kapitalis maju, yang mayoritas penduduknya (lebih dari 75 %) merupakan lapisan masyarakat yang aktif secara ekonomis. Dalam skala dunia para pekerja upahan ini berjumlah milyaran manusia.
Para ideolog borjuis sering beranggapan bahwa dengan adanya perkembangan sistem produksi yang semi-otomatis dan dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer dengan skala luas, maka proletariat ditakdirkan akan melenyap. Alasannya, Pertama, demikian kata mereka, karena terjadinya penurunan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan industri produksi barang, sementara di pihak lain semakin banyak orang yang bekerja di sektor jasa; dan alasan kedua, adalah peningkatan kerja-kerja non-manual (meningkatnya jumlah pekerja “kerah putih” secara umum).
Akan tetapi, harus lah dicatat bahwa para sosiolog dan ekonom borjuis telah secara salah memahami konsep “proletariat” hanya dalam pengertian pekerja manual. Tak lain Marx sendiri lah yang mengintrodusir/memperkenalkan konsep pekerja kolektif yang terdiri dari para pekerja manual dan pekerja mental, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan berbagai fungsi tambahan.
Dalam mendefinisikan kelas pekerja, kita harus terlebih dahulu mengetahui posisi kelas pekerja dalam sistem produksi sosial, relasinya terhadap alat-alat produksi dan peranannya dalam organisasi kerja secara sosial. Menurut Marxisme, kelas pekerja itu terdiri dari seluruh orang yang, pertama-tama, karena tidak memiliki alat-alat produksi terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan upah atau gaji; dan kedua, jika mereka dipekerjakan, maka mereka menghasilkan nilai lebih dari kerja mereka, yang memungkinkan majikan mereka untuk merampas nilai lebih tersebut, yang diciptakan oleh orang lain.
Pekerja kerah putih bukan lah sebuah kelas tersendiri; kebanyakan dari mereka adalah pekerja upahan yang bekerja di sektor-sektor non-industrial, yakni sektor-sektor yang memungkinkan para majikan untuk merampas nilai lebih yang diciptakan oleh para buruh industri dan pertanian. Peningkatan jumlah para pekerja kerah putih sejak abad 19 dimungkinkan oleh perkembangan sektor jasa (transportasi, komunikasi, perdagangan, kredit, perbankan, asuransi, industri-industri kebudayaan,dan sebagainya). Akan tetapi sektor ini juga memproduksi struktur masyarakat kapitalis. Orang-orang yang bekerja di sektor jasa tidak lah berdiri sendiri di luar pembagian kelas dalam masyarakat. Mereka menjadi bagian yang terintegrasi/tersatukan ke dalam kelas-kelas masyarakat, baik itu pada bidang industri atau pertanian.
Tingkat pertumbuhan pegawai kerah putih yang cepat, yang melebihi pertumbuhan seluruh penduduk yang telah memasuki usia kerja, tidak berarti telah terjadi adanya proses “deproletarisasi” penduduk atau munculnya intelektual “kelas menengah baru” yang melenyapkan/meleburkan proletariat, akan tetapi karena memang kapital lah yang membutuhkan tenaga kerja semacam itu.
Terminologi “intelektual” biasanya digunakan untuk menujukkan segolongan orang yang secara profesional terlibat dalam kerja-kerja yang bersifat intelektual. Ia juga mencakup sebagian pekerja kerah putih, namun sebagian besarnya lagi menjalankan fungsi kerja yang teknis sifatnya. Terlebih lagi, komputerisasi yang menggejala akhir-akhir ini telah memekaniskan kerja-kerja administrasi dan pejualan. Dengan demikian hal tersebut telah menyerap para pekerja kerah putih menjadi operator-operator mesin dengan kondisi kerja yang tak jauh beda dengan kondisi kerja yang menelikung para buruh industri.
Mengamati kondisi di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa struktur kelas masyarakat kapitalis itu begitu beragam. Di samping adanya kelas-kelas fundamental di dalamnya juga kita temui adanya kelas-kelas non-fundamental dan lapisan-lapisan perantara/penyangga. Yang lebih spesifik lagi, dalam masyarakat kapitalis, kelas-kelas yang ada bukan merupakan kelompok-kelompok yang sifatnya tertutup sebagaimana halnya pelapisan hirarkis pada masa feodal. Dalam masyarakat kapitalis, orang-orang bisa saling berpindah dari kelompok-kelompok atau strata-strata sosial lainnya.
Menghadapi fenomena ini maka para sosiolog borjuis secara semena-mena menganggap bahwa pembagian kelas tersebut melenyap dalam masyarakat kapitalis. Beberapa kalangan mereka beranggapan bahwa kelas-kelas bergerak secara konstan seiring dengan terserapnya orang ke dalamnya, serta mereka bergerak naik-turun namun tetap terkungkung dalam kelas yang sama, persis seperti naik-turunnya lift di sebuah bangunan besar. Tentu saja, dalam masyarakat kapitalis terjadi mobilitas sosial yang jauh lebih besar ketimbang dalam masyarakat feodal, yang terhalang oleh hal-hal yang bersifat hirarkhis. Akan tetapi batas-batas kelas ini tidak melenyap, bahkan di bawah sistem kapitalisme kontradiksi kelas mengalami peningkatan. Jika pada tahap-tahap awal perkembangan kapitalisme sebagian kalangan bangsawan penguasa tanah, kaum tani kaya, dan sebagainya mampu menerobos masuk jajaran borjuasi maka, dalam tahap perkembangan selanjutnya, jauh lebih sulit memasuki lingkaran monopolis ketimbang upaya yang dulu dilakukan borjuis kecil ketika memasuki lingkaran kaum ningrat semasa absolutisme feodal. Seorang ekonom AS Ferdinand Lundbery, dalam bukunya The Rich and The Super Rich, menulis bahwa pada dekade 1960-an terdapat sekitar 200.000 orang kaya di AS. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekitar 500 keluarga terkaya.
Meskipun status kelas individu-individu tertentu mengalami perubahan, hal ini tidak berarti perbedaan kelas dalam masyarakat telah menghilang. Malahan perubahan-perubahan status sosial yang terjadi pada masa kapitalisme, keruntuhan bisnis-bisnis skala kecil, proletarisasi yang terjadi pada kerja intelektual dan meningkatnya jumlah pengangguran, hanya memperlebar kesenjangan antara kelas-kelas fundamental dalam masyarakat.
III. Kepentingan Kelas-Kelas & Perjuangan Kelas
Perjuangan kelas telah berlangsung sepanjang sejarah masyarakat, bahkan sejak runtuhnya komune primitif. Orang-orang merdeka dan budak, bangsawan dan orang udik, tuan dan hamba, pemilik gilda dan pengembara, pendek kata, kaum penindas dan kaum tertindas, saling berhadapan dan bertentangan, melancarkan perjuangan tanpa henti, baik terselubung maupun terbuka, sebuah perjuangan yang diakhiri baik dalam bentuk perubahan revolusioner masyarakat, maupun berupa keruntuhan bersama kelas-kelas yang saling berlawanan. Begitulah Marx dan Engels menggambarkan bentuk-bentuk dasar dari perjuangan pada periode pra-kapitalisme, sebagaimana mereka terangkan di dalam Manifesto Komunis. Munculnya kapitalisme telah menjadikan perjuangan kelas ini semakin intensif.
Apakah yang menjadi sebab konflik antar kelas? Apakah tak terelakkan dalam sejarah? Para ahli sejarah dan sosiolog borjuis menganggap bahwa terjadinya perjuangan kelas disebabkan oleh adanya “kesalahpahaman,” “tersumbatnya jalur komunikasi antar kelas-kelas dalam masyarakat, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang salah dan adanya hasutan oleh elemen-elemen jahat di masyarakat”, dan sebagainya. Untuk itu mereka menyarankan perlunya ditegakkan nilai-nilai sosial dan moral yang mampu menyatukan kelas-kelas yang saling bertentangan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak lebih dari upaya yang salah dan idealis dalam melihat permasalahan. Dalam realitasnya, tak mungkin tercipta kesatuan sosial, kesatuan politik dan kesatuan moral yang stabil dalam masyarakat yang sudah terpecah-pecah ke dalam kelas-kelas yang bertentangan, yang merupakan akibat dari kondisi keberadaan ekonomi mereka.
Perjuangan kelas itu muncul karena posisi sosial yang berhadap-hadapan secara diametral/berlawanan, dan karena kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar kelas-kelas yang berbeda. Apakah yang disebut dengan kepentingan kelas itu? Apa yang menjadi latar-belakangnya? Kadang-kadang disebutkan bahwa kepentingan kelas itu ditentukan oleh kesadaran para anggota kelas yang bersangkutan. Hal ini tidak lah benar. Kelas buruh di setiap negara kapitalis bisa saja tidak menyadari kepentingan-kepentingan fundamentalnya sehingga mereka membatasi perjuangan mereka hanya untuk mendapatkan reformasi-reformasi terbatas yang tidak langsung menohok posisi dan kepentingan kelas kapitalis yang paling mendasar --sebagai contoh, kelas buruh hanya menuntut kenaikan upah, pengurangan jam kerja, dan sebagainya. Namun tidak adanya kesadaran tersebut tidak berarti tidak adanya kepentingan kelas yang mendasar.
Kepentingan kelas tidak ditentukan oleh kesadaran kelas tetapi ditentukan oleh posisi dan peranannya dalam sistem produksi sosial. Kepentingan kelas proletariat yang paling mendasar adalah menghapuskan pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi; hal ini disebabkan karena proletariat sendiri merupakan kelas yang tak bermilik, dan pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi itu sendiri merupakan penghisapan dan penindasan.
Borjuasi dan proletariat adalah kelas-kelas yang antagonistik karena kepentingan-kepentingan mereka saling bertentangan secara diametrial dan tak bisa didamaikan. Hal yang sama juga terjadi pada kelas-kelas fundamental yang ada pada masa pra-kapitalisme, yakni pertentangan kepentingan antara kelas bangsawan penimbun/penarik upeti dan kaum tani, antara pemilik budak dan budak, antara tuan feodal dan hamba.
Dalam hal ini kita tidak sekadar melihat adanya pertentangan antara kelas-kelas yang antagonistik yang terdapat dalam sebuah formasi sosial-ekonomi, namun juga dengan kelas-kelas dalam formasi sosial-ekonomi yang digantikannya. Sebagai contoh, adanya pertentangan antara kaum borjuis dengan kaum aristokrat feodal ketika terjadi konflik antara metode penghisapan borjuis dengan metode penghisapan feodalisme. Di sejumlah negeri kita juga melihat adanya penggabungan sementara antara metode penghisapan feodal dengan metode penghisapan borjuis. Di bidang politik, kita sering menyaksikan pembentukan front/kerjasama anta kaum borjuis dengan para tuan tanah, khususnya saat mereka menghadapi musuh bersama, yaitu massa rakyat yang dipimpin oleh proletariat.
Jika pertentangan dan perbedaan kepentingan kelas merupakan basis atau dasar bagi perjuangan kelas, maka kesamaan kepentingan kelas-kelas yang berbeda membuka kemungkinan front. Dalam situasi-situasi tertentu, khususnya pada era kapitalisme kontemporer, kita dapat menemukan kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi gabungan antara kaum porletariat dan barisan kelas menengah di desa dan kota melawan kaum monopolis. Sebagai kelas yang paling revolusioner, terorganisir dan bersatu, maka proletariat merupakan pemimpin sejati dalam barisan ini.
Dalam perjuangan kelas, kepentingan dari berbagai kelas sosial yang saling bertentangan secara radikal dimungkinkan untuk dipertemukan untuk sementara jika menghadapi musuh bersama. Sebagai contoh, dalam perjuangan pembebasan nasional dimungkinkan adanya aksi gabungan antara massa rakyat pekerja (kelas buruh, petani, borjuis kecil perkotaan) dengan kaum borjuis nasional. Namun dalam situasi demikian, tiap-tiap kelas berjuang sesuai dengan kepentingan kelasnya. Atas dasar inilah Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas”.
Para sosiolog borjuis dan para pembela gagasan kerjasama antar kelas mengingkari perlunya perjuangan kelas. Mereka menilai bahwa yang menjadi motor kemajuan adalah adanya “kerjasama antar kelas”. Akan tetapi fakta justru menunjukkan bahwa motor penggerak yang mendorong maju perkembangan masyarakat berkelas adalah perjuangan antar kelas. Materialisme dialektik menjelaskan pada kita bahwa yang menjadi sumber/penyebab dari seluruh perkembangan itu terletak pada perjuangan antara kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan. Dalam masyarakat berkelas, hukum dialektika ini tercermin dalam perjuangan kelas.
Sebagai contoh, perjuangan kelas memberikan pengaruh berbeda terhadap perkembangan tenaga-tenaga produktif. Salah satu alasan untuk memperkenalkan mekanisasi adalah adanya keinginan kaum kapitalis untuk memaksa kaum buruh agar mengikuti ritme/irama kerja pabrik. Bila kita mengamati perkembangan yang terjadi di Inggris, Marx mengatakan bahwa “...sejak 1825, penemuan mesin dan penerapan mekanisasi tak lain merupakan hasil dari peperangan antara kaum buruh dengan majikan”. Perlawanan kaum buruh telah mencegah kaum kapitalis untuk melipatgandakan laba mereka yang selama ini mereka peroleh --melaui penambahan jam kerja, pemaksaan kaum buruh untuk semaksimal mungkin menghemat waktu-- oleh karena itu mereka berusaha meningkatkan produktifitas buruh dengan cara penerapan mekanisasi secara lebih efisien. Walaupun demikian bukan berarti bahwa perjuangan kelas, yang merupakan motor penggerak perkembangan masyarakat berkelas, merupakan sebab utama dari perkembangan tenaga-tenaga produktif. Yang terjadi adalah bahwa struktur kelas dalam masyarakat dan perjuangan kelas yang dilahirkannya justru ditentukan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif dan relasi-relasi produksi.
Perjuangan kelas berperan sebagai motor penggerak perkembangan sejarah karena ia merupakan cara mentransformasikan sistem sosial yang usang menjadi sistem sosial yang baru dan lebih tinggi. Konflik yang terjadi antara tenaga-tenaga produktif yang baru dengan relasi-relasi produksi yang sudah usang tercermin dalam antagonisme antar kelas. Konflik ini kembali diselesaikan melalui sebuah revolusi sosial, yang merupakan manifestasi perjuangan kelas yang tertinggi.
Perjuangan kelas memainkan peranan sebagai motivator peristiwa sejarah, baik pada masa revolusi maupun pada masa damai. Fakta pun menunjukkan bahwa reformasi tambal sulam pun, yang dipuji-puji oleh kaum liberal dan kaum sosial-demokrat, pada hakekatnya adalah produk perjuangan kelas. Lenin membandingkan teori sosialis --tentang perjuangan kelas sebagai satu-satunya penggerak sejarah-- dengan teori borjuis --tentang kerja sama antar kelas sebagai motor penggerak kemajuan sosial. Menurutnya:
“menurut teori Sosialisme,…motor penggerak sejarah yang sesungguhnya adalah perjuangan kelas yang revolusioner. Sementara menurut teori para filsuf borjuis, yang menjadi tenaga penggerak kemajuan adalah persatuan di antara seluruh elemen masyarakat yang sama-sama menyadari “ketidaksempurnaan”/”kelemahan” beberapa institusi di dalamnya. Teori yang pertama berwatak materialis, sementara yang kedua berwatak idealis. Yang pertama berwatak revolusioner, sementara yang kedua berwatak reformis. Yang pertama merupakan basis bagi taktik perjuangan proletariat di negri-negri kapitalis modern, sementara yang kedua merupakan basis bagi taktik borjuasi”
IV. Bentuk-bentuk Perjuangan Kelas dan Organisasinya
Karakter dan bentuk perjuangan sangat lah beragam. Ia terjadi di semua lini kehidupan sosial --dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lapangan ideologis; intensitasnya pun berbeda-beda, mulai dari penentangan yang bersifat pasif hingga berbentuk serangan aktif terhadap posisi musuh kelas (pertarungan dualistik antar kelas), dan ia bisa terjadi secara tertutup atau secara terbuka, spontan atau pun sadar. Perubahan bentuk perjuangan kelas ke bentuk perjuangan yang lain sangat lah tergantung dari situasinya, tergantung dari intensitas kontradiksi di antara kepentingan-kepentingan berbagai kelas dalam masyarakat, dan tergantung dari perkembangan tiap-tiap kelas.
Bentuk-bentuk perjuangan kelas sangat berkaitan erat dengan bentuk organisasi kelas. Hal ini tergambar sangat jelas dalam perjuangan kelas proletariat. Kelas buruh sendiri menjalankan perjuangannya menentang kapitalisme dalam tiga bentuk yaitu: ekonomi, politik dan ideologi.
Secara historis, perjuangan ekonomi merupakan bentuk awal perjuangan kelas proletar. Di semua negeri, perjuangan buruh biasanya dimulai dengan perjuangan mempertahankan kepentingan ekonomi sehari-hari mereka. Mereka memperjuangkan kenaikan upah, pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja, dan sebagainya. Dalam perjuangan semacam ini lah organisasi-organisasi pertama kelas proletar tumbuh, yaitu serikat-serikat buruh, yang merupakan sekolah bagi perjuangan kelas. Pemogokan-pemogokan, baik yang dilancarkan bagian per bagian maupun secara umum, merupakan alat perjuangan yang sangat penting.
Para ideolog borjuis kontemporer beranggapan bahwa sekarang ini kelas buruh di negeri-negri kapitalis maju telah “terintegralisasi” ke dalam masyarakat kapitalis dan “memiliki cantolan” di masyarakat tersebut karena mereka telah menerima/mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Akan tetapi, mereka menyembunyikan fakta bahwa hal-hal yang baik itu diproduksi oleh kelas buruh, dan bahkan sebagian dari yang diproduksi oleh buruh itu pun harus diperoleh kembali melalui perjuangan yang keras. Dan sebagaimana pada masa yang lampau, kelas buruh, yang produktifitasnya telah meningkat berkali-kali lipat, masih juga tak memperoleh bagian terbesar dari kekayaan yang mereka hasilkan dan ciptakan. Hal itu karena nilai lebih mereka telah dirampas/ditipu.
Perjuangan ekonomi tidak hanya meniadakan proses pemiskinan proletariat; namun ia juga memberikan kepada proletariat bentuk organisasi untuk menjalankan tugas-tugas revolusioner yang lebih luas. Marx menekankan bahwa jika kaum buruh tidak memerangi nafsu kapital yang merampok, maka mereka akan mengalami degradasi/ kejatuhan dan menjadikan mereka barisan kaum melarat. “Jika dalam konfliknya melawan kekuasaan modal kaum buruh mudah menyerah maka mereka tak akan pernah berhasil menggalang gerakan yang lebih besar”.
Akan tetapi, walaupun bersifat signifikan/penting, perjuangan ekonomi saja tidak cukup untuk melenyapkan penghisapan dan penindasan kapitalis, karena perjuangan ekonomi tidak mengusik pemilikan kaum kapitalis terhadap alat-alat produksi dan tidak melenyapkan kekuasaan politik mereka. Perjuangan ekonomi hanya bisa mendapatkan konsesi-konsesi kecil dari kelas borjuis. Dengan demikian, jika kita terlalu memuja-muja perjuangan ekonomi dan membatasi perjuangan kelas proletariat hanya untuk mendapatkan reformasi dalam batas-batas sistem kapitalis, maka hal itu akan merugikan kepentingan kelas buruh. Hal itu hanya akan menghalang-halangi perjuangan proletariat dalam meraih kesadaran revolusioner. Untuk mencapai hal itu, maka proletariat harus melancarkan perjuangan politik.
Perjuangan politik merupakan bentuk perjuangan kelas proletariat yang tertinggi dalam melawan borjuasi. Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah perebutan kekuasaan oleh kaum proletariat, yang akan membuka jalan bagi pembebasan sosial melalui penghapusan sistem penghisapan kapitalis. Berbeda dengan perjuangan ekonomi yang tak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi sehari-hari, maka perjuangan politik dilancarkan untuk memperjuangkan kepentingan kelas proletariat yang paling mendasar. Kesemuanya itu hanya bisa dipenuhi dengan transformasi politik radikal.
Perjuangan politik beragam bentuknya, mulai dari partisipasi dalam pemilu --untuk memilih wakil di parlemen, dewan-dewan daerah dan organisasi-organisasi negara-- hingga ke bentuk-bentuk demonstrasi massa dan pemogokan politik (pemogokan untuk memaksa perubahan kebijakan pemerintahan), dari perjuangan parlementer yang damai hingga perjuangan revolusioner untuk merebut kekuasaan. Tujuan utama perjuangan politik kaum proletariat adalah untuk menggulingkan kekuatan politik kelas kapitalis guna menegakan kekuasaannya, kediktaktoran kelas buruh, dan setelah kekuasaan berhasil dimenangkan maka ia harus dikonsolidasikan sebagai instrumen membangun masyarakat sosialis.
Secara historis, perjuangan politik berkembang setelah perjuangan ekonomi. Dengan demikian, perjuangan politik merupakan bentuk perjuangan yang lebih tinggi ketimbang perjuangan ekonomi. Alasannya adalah sebagai berikut:
1. Perjuangan ekonomi mengasumsikan bahwa kelas penghisap dapat dipaksa memenuhi kepentingan kelas terhisap oleh sebuah detasemen/barisan kecil kelas buruh (yaitu cukup dengan buruh perusahaan atau satu cabang industri); sementara perjuangan politik kelas buruh dilancarkan terhadap perwakilan kolektif kelas kapitalis, yakni kekuasaan negara;
2. Dalam perjuangan ekonomi, kelas buruh mempertahankan kepentingan-kepentingan jangka pendek/sehari-hari, yang kadang-kadang diperjuangkan oleh berbagai kelompok buruh secara terpisah-pisah; sementara dalam perjuangan politik kelas buruh memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelas secara umum;
3. Jika perjuangan ekonomi dipisahkan dari perjuangan politik, kelas buruh hanya akan meraih kesadaran serikat buruh-isme, mereka hanya berhasil memenuhi reformasi-reformasi di dalam sistem kekuasaan dan penghisapan kapitalis; sementara itu dalam perjuangan politik yang dipimpin oleh partai Marxis, kelas buruh dapat meraih kesadaran kelas dan kesadaran sosialis proletariat, yang dapat memahami kepentingan kelas yang fundamental, yang dapat mencapai misi/tugas historis dan tujuan revolusioner;
4. Perjuangan ekonomi menyediakan kesempatan bagi proletariat untuk mendirikan organisasi-organisasi secara luas, seperti serikat-serikat buruh, yang sekadar mencurahkan komitmen/pengabdian mereka pada satu atau segelintir issue; perjuangan politik menuntut proletariat untuk membentuk partai politiknya sendiri, yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang memiliki pemahaman terhadap kepentingan-kepentingan kelas proletariat yang mendasar dan program yang jelas untuk menjalankannya.
Dari penjelasan di atas, jelas lah bahwa perjuangan ekonomi buruh hanya merupakan perjuangan kelas buruh (melawan kapitalis) yang masih lemah, baru cikal bakalnya. Bentuk perjuangan kelas proletariat yang sudah berkembang sepenuhnya adalah perjuangan politik. Sebagaimana dikatakan Marx:
“Gerakan politik kelas pekerja, tentu saja, tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan politik bagi dirinya, dan untuk itu sudah seharusnya membutuhkan organisasi kelas pekerja yang berkembang (maju) hingga mencapai tahap tertentu atau, tepatnya, tidak lagi merupakan perjuangan ekonomi.
Namun demikian, di sisi lain, setiap gerakan kelas pekerja yang dilancarkan untuk melawan kelas penguasa, dan mencoba untuk menekan mereka dengan paksaan dari luar, adalah perjuangan politik. Misalnya, upaya (di pabrik tertentu atau bahkan dalam perdagangan tertentu) untuk memaksakan hari kerja yang lebih pendek terhadap individu kapitalis dengan cara mogok, dan sebagainya, sepenuhnya merupakan gerakan ekonomi. Di sisi lain, gerakan untuk memaksakan hukum 8 jam kerja, dan sebagainya, adalah gerakan politik.
Bila kelas pekerja belum begitu maju (dalam organisasinya) untuk melancarkan serangan menentukan melawan kekuasaan kolektif --yakni kekuasaan politik kelas penguas--- maka kelas pekerja sebelumnya harus lah dilatih dengan cara mengagitasikan (terus menerus) perlawanan terhadap kekuasaan tersebut dan dengan cara menunjukkan permusuhan mereka terhadap kebijakan-kebijakan kelas penguasa. Bila tidak, kelas pekerja hanya akan menjadi barang mainan di tangan kelas penguasa”.
Agar bisa membangkitkan perjuangan politik kelas buruh, kita harus memahami kepentingan-kepentingan kelas yang mendasarinya. Teori sosialisme ilmiah memberikan kesadaran/ pemahaman tersebut kepada kelas buruh. Ia membongkar hukum-hukum yang menggerakan perkembangan sosialisme, hukum-hukum perkembangan kapitalisme dan menunjukkan jalan serta cara perjuangan untuk membebaskan dirinya dari penghisapan dan penindasan kapitalisme guna mencapai sosialisme. Perjuangan teoritis dan ideologis kelas pekerja, perjuangan partai-partainya, ditujukan untuk membebaskan kesadaran buruh dari ide-ide dan prasangka-prasangka borjuis. Pengenalan ideologi sosialis-Marxis kepada gerakan kelas buruh akan meningkatkan perjuangannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu bentuk ideologis perjuangan kelas sangat lah esensial/penting bagi kemenangan final/akhir kelas proletar dalam bentuk perjuangan kelas yang paling tinggi.
Dalam perjalanan perjuangan tersebut, kelas-kelas memperoleh bentuk politis dan ideologisnya. Perjalanan perjuangan kelas yang kompleks tersebut mentransformasikan kelas-kelas tersebut --dari obyek sejarah yang bersifat pasif menjadi subyek yang aktif-- dan sedar sebagai pencipta sejarah. Dari sekadar kelas sebagai obyek dalam dirinya menjadi kelas dengan kesadaran atas dirinya.
Marx menulis, bahwa “Kondisi ekonomi pertama-tama mentransformasikan massa rakyat menjadi kelas buruh. Penggabungan modal telah menghadapkan massa rakyat kepada situasi dan kepentingan yang sama. Massa rakyat telah menjadi sebuah kelas yang kepentingannya berhadapan dengan kapital, akan tetapi mereka belum memiliki kesadaran kelas. Dalam perjalanannya (perjuangannya) masa rakyat kemudian menyatukan dan membentuk dirinya sebagai kelas yang sadar atas dirinya”.
Selama proses pembentukan kelas untuk menjadi subyek yang aktif, maka peran yang sangat penting dimainkan oleh munculnya organisasi-organisasi politik, khusunya terbentuknya partai-partai politik. Perjuangan kelas menemukan perwujudannya yang paling nyata melaui perjuangan partai-partai politik. Partai-partai politik mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelas dan memimpin perjuangan mereka. Partai-partai politik berbeda dengan kelas, dalam arti:
1. partai-partai politik tidak meliputi seluruh kelas namun hanya merupakan perwakilan sebagian dari kelas --istilah partai berasal dari kata latin pars (partis), yang artinya adalah satu bagian;
2. partai-partai politik merupakan hasil penggabungan perwakilan-perwakilan kelas yang paling sedar dan aktif --dalam gagasan-gagasan dan cita-cita politiknya yang tegas-- karena kelas-kelas lahir secara spontan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian partai muncul hanya setelah sebuah kelas lahir/terbentuk.
Para ideolog borjuis dan juga ideolog kaum reformis/revisionis berupaya mengaburkan kaitan antara partai dengan kelas. Banyak sosiolog borjuis yang mengikuti tafsiran seorang sosiolog Jerman Max Weber, yang membagi masyarakat menjadi tiga entitas/tatanan yang terpisah satu sama lain, yaitu: ekonomi, sosial, dan politik. Mereka menempatkan kelas sebagai bagian dari entitas ekonomi. Apa yang mereka namakan sebagai kelompok status adalah sebuah pengelompokan yang mendasarkan dirinya pada tingkat kemampuan mereka dalam memegang kekuasaan di masyarakat. Mereka menempatkan kelompok-kelompok status ini sebagai bagian dari tatanan sosial, sementara itu lembaga-lembaga kepartaian ditempatkan sebagai bagian dari tatanan politik. Cara pandang seperti ini telah menempatkan partai sebagai entitas yang terpisah dari kelas. Tentu saja pembagian masyarakat ke dalam-dalam partai tidak selalu seiring dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Sebuah kelas yang ada dalam masyarakat sering diwakili oleh tidak hanya satu melainkan oleh sejumlah partai, yang tidak hanya mengekspresikan kepentingan kelas secara umum namun juga berbagai kepentingan kelompok yang terdapat dalam sebuah kelas.
Sebuah partai proletariat merupakan bagian yang paling maju dan yang paling aktif, atau bagian dari kelas buruh yang secara politik terorganisir. Partai Proletariat merupakan elemen pelopor suatu kelas. Yang membedakan elemen pelopor dari mayoritas kelas buruh adalah bahwa mayoritas kelas buruh tidak sepenuhnya mencapai tingkat kesadaran kelas. Hal tersebut karena fisik dan mental mereka sudah dihancurkan oleh kondisi kerja yang menelikung mereka. Bahkan, serikat buruh, yang merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana dan yang paling mudah dipahami oleh elemen-elemen buruh yang terbelakang sekali pun, tidak mampu menjangkau proletariat secara keseluruhan. Oleh karena itu, selama kapitalisme tetap bercokol (bahkan ketika memasuki tahap transisi dari kapitalisme menuju sosialisme) kita tak boleh berilusi bahwa garis pembatas antara elemen pelopor kelas pekerja dengan seluruh kelas akan melenyap secara otomastis. Garis pembatas ini akan terhapus hanya jika masyarakat sosialis terwujud.
Sementara itu, bentuk-bentuk organisasi proletar lainnya, seperti serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok kebudayaan dan pendidikan buruh, dan lain-lainnya, tetap dibutuhkan dalam perjuangan kelas. Akan tetapi organisasi semacam itu tak dapat memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar, yakni persoalan penghapusan sistem kapitalisme, dan tak bisa dijadikan sebagai alat untuk melancarkan sebuah revolusi sosialis. Hanya sebuah partai Marxis, yang merupakan organisasi kelas proletar yang tertinggi, yang mampu menyatukan seluruh aktifitas kelas proletar dan memimpin mereka kepada tujuan revolusi sosialis.
Namun, di samping adanya partai-partai revolusioner, kita juga menjumpai adanya sejumlah partai reformis di beberapa negeri kapitalis. Reformisme bukan lah fenomena yang bersifat kebetulan dalam kancah gerakan kelas pekerja. Reformisme merupakan produk tak terelakan gerakan buruh yang spontan. Namun dalam hal ini kita harus membedakan antara dua bentuk reformisme.
Yang satu, bentuk reformisme yang tetap meyakini adanya antagonisme kepentingan antara buruh dengan para majikan dan meyakini bahwa kaum buruh tak akan memperoleh apapun dari kaum kapitalis tanpa perjuangan. Walaupun demikian, horizon mereka terbatas pada tujuan untuk mencapai perbaikan-perbaikan dalam pengupahan, kondisi kerja dan kebebasan dalam batas-batas sistem kapitalisme. Reformisme jenis ini --reformisme perjuangan kelas-- muncul secara spontan karena pengalaman langsung (sehari-hari) mayoritas kelas buruh.
Bentuk reformisme lainnya: gerakan kelas pekerja yang tumbuh akibat jaminan/sogokan yang diberikan oleh kapitalisme monopoli. Dengan laba besar yang mereka dapat, kapitalisme monopoli bisa menyediakan kondisi kerja yang nyaman kepada sebagain kecil pekerja (biasanya adalah pekerja trampil, pekerja laki-laki dan yang terorganisir dalam serikat buruh). Dengan demikian, kelas kapitalis monopoli dapat menyuap sebagian kecil kelas pekerja, dan itu memberikan keuntungan material bagi (sebagian kecil) kelas pekerja di tengah-tengah persaingan mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Keistimewaan-keistimewaan, jaminan-jaminan, yang diberikan kepada lapisan atas kelas pekerja ini --aristokrasi buruh-- kemudian memunculkan perspektif reformisme kerjasama antar kelas, yaitu pandangan bahwa kepentingan kelas kapitalis dan kelas buruh upahan pada hakekatnya selaras, tidak bertentangan. Dengan demikian, menurut pandangan ini, kelas buruh dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka dengan cara bekerja sama dengan kelas kapitalis sehingga bisnis mereka akan lebih menguntungkan. Pandangan-pandangan tersebut memberikan landasan bagi dominasi kepemimpinan birokrat serikat buruh atau kaum pencari karir (borjuis kecil) dalam gerakan kelas pekerja.
Keragaman watak yang terdapat dalam kalangan kelas pekerja memungkinkan munculnya beragam pandangan dan aspirasi berbagai kelompok di dalamnya. Dan pada tiap tahap perjuangan kelas, perbedaan-perbedaan pandangan tersebut semakin intensif dan bisa memunculkan penyimpangan, baik itu penyimpangan yang bersifat kekiri-kirian maupun penyimpangan dan kecenderungan oportunisme kanan. Proses dialektika yang terjadi pada gerakan revolusioner yang tumbuh pada akhirnya merangsang keterlibatan lebih banyak lapisan kelas pekerja, dan khususnya juga keterlibatan strata sosial lainnya (sebagai contoh adalah keterlibatan borjuis kecil). Perkembangan tersebut tentu saja positif sifatnya, akan tetapi pada saat bersamaan juga bisa memancing sektarianisme kekiri-kirian ataupun oportunisme kanan dalam gerakan sosialis.
Oportunisme kanan merupakan bentuk perkembangan ideologi dan politik gerakan sosialis, yang bergerak menjadi kesadaran dan politik reformis, dan biasanya muncul dari gerakan buruh yang spontan. Kecenderungan tersebut mengakibatkan perbedaan-perbedaan kualitatif dalam bidang ideologi, politik dan organisasi di antara keduanya. Sementara itu, sektarianisme kekiri-kirian merupakan akibat dari upaya kelompok-kelompok kecil sayap kiri yang menjalankan aksinya atas dasar prasangka dogmatik karena kesukaran yang mereka hadapi dalam memainkan politik revolusioner di kalangan massa buruh.
Oportunisme kanan dan sektarianisme kekiri-kirian berasal dari akar kelas yang sama. Keduanya muncul dari ketidaksabaran, inkonsistensi dan kebimbangan yang melanda intelektual borjuis kecil radikal dan kaum buruh yang berhasil mereka pengaruhi. Psikologi radikal borjuis kecil bisa menggiring orang untuk merancang slogan-slogan super-revolusioner dan aksi-aksi petualangan. Dengan demikian mereka memisahkan diri dari gerakan massa karena hal itu dianggap tidak memuaskan idealisme romantik dan prasangka-prasangka dogmatik yang mereka anut. Jika super-radikalisme tersebut tidak memperoleh hasilnya, maka para revolusioner borjuis kecil tersebut menyerah/takluk pada kesadaran dan politik reformis gerakan buruh yang spontan.
Perbedaan-perbedaan internal yang terdapat di kalangan kelas pekerja dan politik kerja sama antar kelas yang dianut oleh birokrasi serikat buruh sering dimanfaatkan oleh borjuis sebagai alat memperlemah gerakan kelas pekerja. Akan tetapi, meskipun untuk sementara waktu kelas borjuis di sejumlah negri berhasil menghambat laju perjuangan kelas, mereka tak punya kekuatan untuk menghentikannya.
Perjuangan kelas merupakan hukum dasar yang menggerakan perkembangan masyarakat berkelas. Hukum yang ditemukan oleh Marx dan Engels ini menunjukan bahwa: ”…seluruh perjuangan yang terbentang dalam sejarah, apakah itu yang bertitik tolak dalam bidang politik, agama, filsafat dan wilayah-wilayah ideologis lainnya, tak lebih dari perwujudan perjuangan kelas-kelas sosial, dan bahwa kesadaran kelas-kelas tersebut serta perbenturan yang terjadi di antara mereka sangat ditentukan oleh tigkat perkembangan posisi ekonomi mereka, oleh corak produksinya dan pertukaran (yang ditentukan oleh corak produksi yang bersangkutan).” Engels menekankan bahwa hukum ini memiliki arti yang sangat penting dalam ilmu sejarah karena berguna untuk memahami perkembangan masyarakat berkelas, sebagaimana arti penting memahami hukum kekekalan energi dalam ilmu pengetahuan alam.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih atas komentar anda